UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenerbangan merupakan sektor strategis yang dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara dilaksanakan oleh otoritas bandar udara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dalam pelaksanaan pengawasan di bidang angkutan udara, Inspektur Angkutan Udara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan kedudukan Inspektur Angkutan Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Inspektur Angkutan Udara, serta didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui penelusuran terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik pengawasan di lapangan. Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang memiliki kedudukan yang lemah karena kewenangannya terbatas hanya sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan angkutan udara di wilayah kerjanya. Kewenangan yang dimiliki adalah berupa mandat, di mana tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan angkutan udara oleh Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang mencakup kegiatan inspeksi, monitoring, dan surveillance dan termasuk dalam kategori pengawasan eksternal, baik preventif maupun represif. Dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah kerja tanpa rute penerbangan langsung, serta kendala anggaran, yang secara keseluruhan menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan.
Inspektur Angkutan Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang memiliki kewenangan terbatas sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan keselamatan penerbangan, khususnya di bidang penyelenggaraan angkutan udara, dengan kewenangan berbentuk mandat yang tidak mengalihkan tanggung jawab hukum kepada mereka.Pengawasan yang dilakukan mencakup inspeksi, pengamatan, dan pemantauan terhadap lima provinsi, termasuk dalam kategori pengawasan eksternal yang menggabungkan aspek preventif dan represif.Pelaksanaan pengawasan dihadapkan pada tiga hambatan utama.keterbatasan jumlah personel jauh di bawah kebutuhan ideal, luasnya wilayah kerja tanpa rute penerbangan langsung yang menghambat mobilitas, dan keterbatasan anggaran yang membatasi frekuensi kunjungan lapangan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana jika kewenangan Inspektur Angkutan Udara ditingkatkan dari bentuk mandat menjadi delegasi penuh, sehingga mereka dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif tanpa harus menunggu keputusan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, apakah hal ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan sistem pengawasan berbasis digital dan pemantauan jarak jauh melalui integrasi data real-time dari bandara-bandara kecil di lima provinsi dapat mengurangi ketergantungan pada kunjungan fisik, dan sejauh mana teknologi ini dapat mengatasi hambatan geografis dan logistik. Terakhir, studi lebih dalam dapat dilakukan untuk mengukur dampak peningkatan anggaran pengawasan terhadap frekuensi dan kualitas inspeksi, dengan membandingkan kinerja pengawasan sebelum dan sesudah alokasi anggaran meningkat, serta menilai apakah penambahan personel sesuai analisis beban kerja secara signifikan mengurangi pelanggaran keselamatan penerbangan di wilayah kerja tersebut.
| File size | 438.08 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksiGsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi
UNESUNES Strategi komprehensif yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui peningkatan pendidikan etika dan penguatan sistem pengawasan, serta pendekatanStrategi komprehensif yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui peningkatan pendidikan etika dan penguatan sistem pengawasan, serta pendekatan
UNESUNES Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan FinancePenerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance
UNESUNES Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelakuPenyelesaian tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Tingkat keterlibatan aktif mencapai lebih dari 90% pada setiap tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi dari rumah ke rumah, pengumpulanTingkat keterlibatan aktif mencapai lebih dari 90% pada setiap tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi dari rumah ke rumah, pengumpulan
UNESUNES 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan,18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan,
UNUSIAUNUSIA Hukum pidana pada masa Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua yakni hukuman mati dan hukuman denda. Hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman atasHukum pidana pada masa Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua yakni hukuman mati dan hukuman denda. Hukuman mati diterapkan sebagai bentuk hukuman atas
UNIGRESUNIGRES Perbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum Islam terletak pada definisi dan cakupan perzinaan, di mana hukum Islam menganggap semua hubungan seksualPerbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum Islam terletak pada definisi dan cakupan perzinaan, di mana hukum Islam menganggap semua hubungan seksual
Useful /
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hakDengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hak
UNUSIAUNUSIA Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan MalukuRepublik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku
STIKES MAJAPAHITSTIKES MAJAPAHIT Sebagian besar responden mengalami tingkat stres berat sebelum intervensi manajemen stres. Setelah diberikan manajemen stres, sebagian besar respondenSebagian besar responden mengalami tingkat stres berat sebelum intervensi manajemen stres. Setelah diberikan manajemen stres, sebagian besar responden
UNIGRESUNIGRES Kewajiban dan hak dari pemilik polis harus dipenuhi terlebih dahulu, serta bila kondisi perekonomian dunia sedang kurang baik lebih baik investasi padaKewajiban dan hak dari pemilik polis harus dipenuhi terlebih dahulu, serta bila kondisi perekonomian dunia sedang kurang baik lebih baik investasi pada