UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumAsas keadilan merupakan salah satu dari enam asas pemilu dan salah satu dari sebelas prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun demikian, bagaimana operasionalisasi asas dan prinsip adil dalam mediasi pada proses penyelesaian sengketa pemilu masih belum diterjemahkan secara teknis operasional dalam peraturan teknis Bawaslu. Peneliti meyakini bahwa empat parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni *equal liberty*, *equal opptortunity* dan *equal distribution* dapat dijadikan acuan untuk mengoperasionalisasikan asas dan prinsip adil tersebut. Dengan mengkaji dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa dan Putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi atas kasus tersebut menggunakan pendekatan filsafat hukum, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu antara Partai PAN dan Partai PPP dengan KPU Kota Bekasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi memenuhi tiga parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni *equal liberty*, *equal opptortunity*, *equal opportunity* dan *equal distribution*.
Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu mengandung kelemahan berupa belum diaturnya teknis dan langkah-langkah penyelenggaraan mediasi yang selaras dengan asas dan prinsip penyelenggara pemilu yang adil.Dengan mendasarkan kepada teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls untuk meneliti proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu Kota Bekasi pada tahun 2018 yang melibatkan PPP dan PAN dengan KPU Kota Bekasi, peneliti menemukan bahwa praktek penyelenggaraan mediasi sengketa yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bekasi dapat memenuhi prinsip keadilan ini.Bawaslu Kota Bekasi dalam menerima permohonan sengketa pemilu, melaksanakan mediasi dan membuat putusan hasil mediasi atas perkara tersebut mampu memenuhi prinsip *equal liberty*, *equal opportunity* dan *difference principles* yang menjadi tiga pilar *justice as fairness*.
Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada efektivitas berbagai metode mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pemilu, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan karakteristik lokal. Studi komparatif mengenai sistem keadilan pemilu di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan inovasi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas proses mediasi di Indonesia. Selain itu, penelitian tentang dampak penggunaan teknologi dalam mediasi sengketa pemilu, seperti platform mediasi daring, dapat dieksplorasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem mediasi pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih adil dan inklusif.
| File size | 309.67 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupaBBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa
APPIHIAPPIHI Terkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditorTerkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor
UIDUID Situasi ini berbeda dengan di Belanda, di mana AWB tidak hanya menjamin mekanisme penegakan secara normatif, tetapi juga dilengkapi instrumen hukum yangSituasi ini berbeda dengan di Belanda, di mana AWB tidak hanya menjamin mekanisme penegakan secara normatif, tetapi juga dilengkapi instrumen hukum yang
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
UNESUNES Efektivitas ditunjukan dengan penurunan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan pelaku. Banyak pengguna narkotika yang telah menjalaniEfektivitas ditunjukan dengan penurunan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan pelaku. Banyak pengguna narkotika yang telah menjalani
IUSIUS Dalam sistem jaminan sosial berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerimaDalam sistem jaminan sosial berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerima
UNUSIAUNUSIA Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan PasalPenulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan Pasal
Useful /
UBBGUBBG Hal ini menunjukkan bahwa skor rata-rata posttest lebih tinggi dari skor rata-rata pretest. Selain itu, skor sig adalah 0,00 < 0,05, sehingga hipotesisHal ini menunjukkan bahwa skor rata-rata posttest lebih tinggi dari skor rata-rata pretest. Selain itu, skor sig adalah 0,00 < 0,05, sehingga hipotesis
UBBGUBBG Penelitian ini menggunakan teori analisis diskursus kritis Norman Fairclough untuk meneliti bagaimana identitas moral dan gender ditampilkan dalam ceritaPenelitian ini menggunakan teori analisis diskursus kritis Norman Fairclough untuk meneliti bagaimana identitas moral dan gender ditampilkan dalam cerita
CERICCERIC Terdapat 64% yang termasuk dalam kategori risiko sangat rendah, 20% risiko sedang, dan masing-masing 8% kategori risiko rendah dan tinggi mengalami seranganTerdapat 64% yang termasuk dalam kategori risiko sangat rendah, 20% risiko sedang, dan masing-masing 8% kategori risiko rendah dan tinggi mengalami serangan
CERICCERIC Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan jumlah sampel sebanyak 84 responden yang berasal dari dua rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan jumlah sampel sebanyak 84 responden yang berasal dari dua rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan