Publisher

DINASTIRESDINASTIRES

Journal Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis politik pengakuan agama melalui kebijakan pemerintah modern di Indonesia dan Turki serta membandingkan implikasi model sekularisme yang dianut terhadap posisi agama dalam ruang publik. Pengakuan agama merupakan aspek fundamental dari tata pemerintahan modern karena langsung berkaitan dengan legitimasi negara dan stabilitas sosial-politik. Kedua negara mayoritas Muslim ini mengalokasikan proporsi besar anggaran untuk administrasi agama meskipun mengadopsi prinsip sekularisme. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi perbandingan melalui analisis kebijakan perbandingan dan teknik perbandingan antarnegara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis sistematik literatur kebijakan, undang-undang, peraturan, dan karya akademik. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan model pluralisme agama dengan pembatasan melalui pengakuan resmi enam agama untuk mengelola keragaman dalam kerangka harmoni sosial. Sementara itu, Turki sedang mengalami transformasi dari sekularisme kaku menuju pemerintahan agama terkendali yang didominasi interpretasi Islam ortodoks di bawah kepemimpinan AKP. Kedua negara mempertahankan kontrol negara atas urusan agama melalui birokrasi agama besar seperti MORA di Indonesia dan Diyanet di Turki. Studi ini memastikan bahwa politik pengakuan agama bukan hanya urusan administratif, tetapi strategi politik kompleks untuk mengelola keragaman, legitimasi kekuasaan, dan stabilitas sosial dalam masyarakat multikultural.

Conclusion

Studi perbandingan politik pengakuan agama di Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa kedua negara mayoritas Muslim ini mengembangkan model pengelolaan agama yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam menjaga kontrol negara atas urusan agama melalui birokrasi agama besar.Indonesia menerapkan model pluralisme agama dengan pembatasan melalui pengakuan resmi enam agama untuk mengelola keragaman dalam kerangka harmoni sosial, sementara Turki sedang mengalami transformasi dari sekularisme kaku menuju pemerintahan agama terkendali yang didominasi interpretasi Islam ortodoks di bawah kepemimpinan AKP.Meskipun keduanya menggunakan agama sebagai sumber legitimasi politik dan stabilitas sosial, kebijakan pengakuan agama masih memiliki potensi marginalisasi kelompok minoritas dan menciptakan ketegangan antara komitmen sekular-demokratis dengan realitas demografis dan politik yang didominasi Islam.Dinamika ini menegaskan bahwa politik pengakuan agama dalam konteks negara modern bukan hanya urusan administratif, tetapi strategi politik kompleks yang menentukan cara negara mengelola keragaman, legitimasi kekuasaan, dan stabilitas sosial dalam masyarakat multikultural.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak digitalisasi terhadap praktik moderasi agama di Indonesia, khususnya dalam konteks media sosial dan platform daring yang memengaruhi interaksi antaragama. Selain itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang peran komunitas diaspora Turki dalam membentuk kebijakan agama di luar negeri dan bagaimana hal ini memengaruhi identitas nasional Turki. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi hubungan antara faktor ekonomi dan kebijakan agama, seperti bagaimana alokasi anggaran untuk lembaga agama memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam masyarakat multikultural.

Metadata

File size	323.96 KB
Pages	9
DMCA	Report