DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesKepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan kepastian bagi kreditor ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum yang dapat diambil kreditor terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Keterlibatan, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus kepailitan di Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan kepailitan diterima karena syarat kepailitan terpenuhi, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang jatuh tempo sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKPU. Panel hakim menekankan prinsip pari passu pro rata parte dan penerapan prinsip bukti sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang PKPU sebagai dasar pertimbangan mereka. Kesimpulan, penerapan prinsip bukti sederhana dalam kasus kepailitan secara efektif memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, penerapan prinsip bukti sederhana dalam kasus kepailitan secara efektif memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait.
Saran penelitian lanjutan yang baru meliputi: (1) Menganalisis dampak penerapan prinsip bukti sederhana terhadap perlindungan hak kreditor dalam konteks hukum kepailitan di berbagai yurisdiksi, (2) Meneliti peran putusan pengadilan dalam membentuk prosedur kepailitan dan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitur, (3) Mengkaji efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi kreditor konkuren dalam kasus kepailitan, khususnya di sektor properti, serta kemungkinan perbaikan regulasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan proses.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar | Media of... doi.org/10.18196/mls.v4i4.42Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar Media of doi 10 18196 mls v4i4 42
- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan | Syntax Literate ; Jurnal... jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58207Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Syntax Literate Jurnal jurnal syntaxliterate index php syntax literate article view 58207
| File size | 336.53 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada kejelasan hukum melalui fatwa, sedangkan Malaysia menekankan tata kelola dan stabilitas sistem. Kedua pendekatanTemuan menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada kejelasan hukum melalui fatwa, sedangkan Malaysia menekankan tata kelola dan stabilitas sistem. Kedua pendekatan
DINASTIRESDINASTIRES Dinamika ini menegaskan bahwa politik pengakuan agama dalam konteks negara modern bukan hanya urusan administratif, tetapi strategi politik kompleks yangDinamika ini menegaskan bahwa politik pengakuan agama dalam konteks negara modern bukan hanya urusan administratif, tetapi strategi politik kompleks yang
DINASTIRESDINASTIRES Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronikPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronik
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 55/Pdt. DPK dan proses hukum sampai level kasasi, dapat disimpulkan bahwa alasan hukum pengadilanBerdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 55/Pdt. DPK dan proses hukum sampai level kasasi, dapat disimpulkan bahwa alasan hukum pengadilan
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa perburuan satwa liar terus meningkat dari tahun ke tahun, serta perkembangan dan perubahan metode pemasaran hasil perburuanHasil penelitian menunjukkan bahwa perburuan satwa liar terus meningkat dari tahun ke tahun, serta perkembangan dan perubahan metode pemasaran hasil perburuan
4141 Namun, koperasi syariah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang rendah, dan dukungan regulasi yang kurang. UntukNamun, koperasi syariah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kapasitas manajerial yang rendah, dan dukungan regulasi yang kurang. Untuk
4141 Temuan menyoroti bahwa layanan fisik yang selaras dengan nilai Islam—meliputi arsitektur, desain interior, elemen visual Islami, kebersihan, ketiadaanTemuan menyoroti bahwa layanan fisik yang selaras dengan nilai Islam—meliputi arsitektur, desain interior, elemen visual Islami, kebersihan, ketiadaan
4141 Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data runtun waktu selama sepuluh tahun, dari tahun 2012 hingga 2021. Data dianalisisPendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data runtun waktu selama sepuluh tahun, dari tahun 2012 hingga 2021. Data dianalisis
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, standarisasi penerapan dan percepatan transformasi digital diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kualitas layanan. PenelitianSelain itu, standarisasi penerapan dan percepatan transformasi digital diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kualitas layanan. Penelitian
DINASTIRESDINASTIRES NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena tidak memperhatikanNJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena tidak memperhatikan
DINASTIRESDINASTIRES Bagi Indonesia, isu ini dipandang bukan hanya sebagai masalah kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai implementasi mandat konstitusional pendiri bangsa,Bagi Indonesia, isu ini dipandang bukan hanya sebagai masalah kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai implementasi mandat konstitusional pendiri bangsa,
4141 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yangMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang