DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesKepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan kepastian bagi kreditor ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum yang dapat diambil kreditor terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Keterlibatan, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus kepailitan di Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan kepailitan diterima karena syarat kepailitan terpenuhi, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang jatuh tempo sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKPU. Panel hakim menekankan prinsip pari passu pro rata parte dan penerapan prinsip bukti sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang PKPU sebagai dasar pertimbangan mereka. Kesimpulan, penerapan prinsip bukti sederhana dalam kasus kepailitan secara efektif memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, penerapan prinsip bukti sederhana dalam kasus kepailitan secara efektif memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait.
Saran penelitian lanjutan yang baru meliputi: (1) Menganalisis dampak penerapan prinsip bukti sederhana terhadap perlindungan hak kreditor dalam konteks hukum kepailitan di berbagai yurisdiksi, (2) Meneliti peran putusan pengadilan dalam membentuk prosedur kepailitan dan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitur, (3) Mengkaji efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi kreditor konkuren dalam kasus kepailitan, khususnya di sektor properti, serta kemungkinan perbaikan regulasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan proses.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar | Media of... doi.org/10.18196/mls.v4i4.42Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar Media of doi 10 18196 mls v4i4 42
- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan | Syntax Literate ; Jurnal... jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58207Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Syntax Literate Jurnal jurnal syntaxliterate index php syntax literate article view 58207
| File size | 336.53 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES These reforms align Indonesian arbitration practice more closely with international standards and enhance its attractiveness as a dispute resolution hub.These reforms align Indonesian arbitration practice more closely with international standards and enhance its attractiveness as a dispute resolution hub.
DINASTIRESDINASTIRES 71 Tahun 2019, mengatur bahwa setiap transfer kepemilikan merek dalam perjanjian waralaba harus didaftarkan resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual71 Tahun 2019, mengatur bahwa setiap transfer kepemilikan merek dalam perjanjian waralaba harus didaftarkan resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
DINASTIRESDINASTIRES Dalam hal ini, Indonesia juga dapat meniru praktik di Belanda dan Prancis, yang memiliki aturan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehinggaDalam hal ini, Indonesia juga dapat meniru praktik di Belanda dan Prancis, yang memiliki aturan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehingga
DINASTIRESDINASTIRES Keputusan tersebut menegaskan keadilan hukum karena akta notaris memberikan bukti kuat hubungan hukum antara para pihak serta menegakkan hak dan kewajibanKeputusan tersebut menegaskan keadilan hukum karena akta notaris memberikan bukti kuat hubungan hukum antara para pihak serta menegakkan hak dan kewajiban
DINASTIRESDINASTIRES Temuan jelas menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko transaksi online, e-commerce lintas batas,Temuan jelas menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko transaksi online, e-commerce lintas batas,
DINASTIRESDINASTIRES However, the implementation of criminal sanctions is limited due to procedural complexities and coordination challenges with the Prosecutors Office, resultingHowever, the implementation of criminal sanctions is limited due to procedural complexities and coordination challenges with the Prosecutors Office, resulting
DINASTIRESDINASTIRES Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang cukup kuat; namun, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukanTemuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli daring memiliki dasar hukum yang cukup kuat; namun, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan
DINASTIRESDINASTIRES Dinamika ini menegaskan bahwa politik pengakuan agama dalam konteks negara modern bukan hanya urusan administratif, tetapi strategi politik kompleks yangDinamika ini menegaskan bahwa politik pengakuan agama dalam konteks negara modern bukan hanya urusan administratif, tetapi strategi politik kompleks yang
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES This decision was based on legal and non-legal considerations, including mitigating and aggravating factors. It is concluded that this lighter sentenceThis decision was based on legal and non-legal considerations, including mitigating and aggravating factors. It is concluded that this lighter sentence
DINASTIRESDINASTIRES 31/1997 tentang peradilan militer yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan militer berdasarkan status prajurit, ketentuan Undang-Undang No.31/1997 tentang peradilan militer yang memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan militer berdasarkan status prajurit, ketentuan Undang-Undang No.
DINASTIRESDINASTIRES Therefore, when conducting an arisan, the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code must be considered. The method used in this researchTherefore, when conducting an arisan, the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code must be considered. The method used in this research
DINASTIRESDINASTIRES 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat dilakukan sesuai dengan kemajuan teknologi dan untuk meningkatkan kerja sama antar5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat dilakukan sesuai dengan kemajuan teknologi dan untuk meningkatkan kerja sama antar