DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesKepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan kepastian bagi kreditor ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum yang dapat diambil kreditor terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Keterlibatan, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus kepailitan di Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan kepailitan diterima karena syarat kepailitan terpenuhi, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang jatuh tempo sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKPU. Panel hakim menekankan prinsip pari passu pro rata parte dan penerapan prinsip bukti sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang PKPU sebagai dasar pertimbangan mereka. Kesimpulan, penerapan prinsip bukti sederhana dalam kasus kepailitan secara efektif memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, penerapan prinsip bukti sederhana dalam kasus kepailitan secara efektif memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi pihak-pihak terkait.
Saran penelitian lanjutan yang baru meliputi: (1) Menganalisis dampak penerapan prinsip bukti sederhana terhadap perlindungan hak kreditor dalam konteks hukum kepailitan di berbagai yurisdiksi, (2) Meneliti peran putusan pengadilan dalam membentuk prosedur kepailitan dan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitur, (3) Mengkaji efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi kreditor konkuren dalam kasus kepailitan, khususnya di sektor properti, serta kemungkinan perbaikan regulasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan proses.
- Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i1Vol 6 No 1 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i1
- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar | Media of... doi.org/10.18196/mls.v4i4.42Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar Media of doi 10 18196 mls v4i4 42
- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan | Syntax Literate ; Jurnal... jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58207Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Syntax Literate Jurnal jurnal syntaxliterate index php syntax literate article view 58207
| File size | 336.53 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. (1) Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannyaBerdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. (1) Kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya
DAARULHUDADAARULHUDA Kontribusi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepailitan di Indonesia dan implikasi hukumnya terhadap perlindunganKontribusi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepailitan di Indonesia dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai relasi kedua sistem hukum tersebut sebagai dasar pengembangan hukumManfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai relasi kedua sistem hukum tersebut sebagai dasar pengembangan hukum
FHUKIFHUKI Kedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminanKedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminan
UNIGRESUNIGRES Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,Klausul dalam Pasal 230 UU Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan proses perdamaian oleh pihak-pihak yang sebenarnya mampu membayar utang,
APPIHIAPPIHI Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan ini dinilai bertentangan dengan asas perdamaian tunggalSus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan ini dinilai bertentangan dengan asas perdamaian tunggal
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
JPTAMJPTAM Kreditor preferen didahulukan dari hasil penjualan boedel pailit yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 95 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentangKreditor preferen didahulukan dari hasil penjualan boedel pailit yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 95 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang
Useful /
UMDUMD Jaminan kepastian hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit dan eksplisit dalam hukum internasional danJaminan kepastian hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit dan eksplisit dalam hukum internasional dan
UMDUMD Asas Praduga Tidak Bersalah yaitu setiap orang dalam proses dari suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yangAsas Praduga Tidak Bersalah yaitu setiap orang dalam proses dari suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yang
UMMUMM Kegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansiKegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansi
UMMUMM Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. MetodePenelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode