AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirSocial, economic, and cultural developments in Indonesia have significantly transformed family structures and relationships, particularly in the distribution of responsibilities between husbands and wives. Although Indonesian positive law primarily through Law No. 1 of 1974 on Marriage as amended by Law No. 16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law (KHI) continues to affirm the husband as the head of the household and the wife as the homemaker, social realities indicate a shift toward more egalitarian family relations. The central issue of this study concerns how Indonesian family law accommodates social change and the transformation of gender roles without undermining the principles of justice and equality within the family. This research employs a normative legal approach combined with statutory and socio-legal perspectives, analyzed using a qualitative descriptive-analytical method. The findings reveal that Indonesian family law remains grounded in a patriarchal paradigm that positions men as dominant figures in the household. However, from a socio-legal and feminist legal perspective, there has been a noticeable shift in values and social practices toward gender equality in familial roles. This phenomenon has created a legal gap between normative frameworks and social realities, necessitating reinterpretation and reform of family law to ensure its responsiveness to substantive justice and gender equality principles. Therefore, family law in Indonesia should be reoriented toward an egalitarian and relational partnership paradigm that recognizes husbands and wives as equal legal subjects in rights, duties, and familial responsibilities.
Indonesian family law, as reflected in Law No.1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), still exhibits a patriarchal orientation through the division of roles between husband and wife.However, social transformation within Indonesia has shifted gender roles towards more egalitarian relationships.Consequently, a legal gap exists between normative prescriptions and social reality, necessitating a reinterpretation of family law to ensure it functions as a tool for emancipation from patriarchal domination and upholds substantive justice and gender equality.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam putusan pengadilan terkait perceraian dan pembagian harta gono-gini, dengan fokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga. Selain itu, studi komparatif mengenai pengaturan tanggung jawab suami istri di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat memberikan wawasan berharga untuk reformasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam merumuskan definisi yang lebih inklusif mengenai peran dan tanggung jawab dalam keluarga modern. Terakhir, penelitian kualitatif mendalam yang melibatkan perspektif berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, dan kelompok minoritas, perlu dilakukan untuk memahami secara komprehensif dinamika kekuasaan dan negosiasi peran gender dalam konteks keluarga Indonesia, sehingga dapat merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adil bagi semua anggota masyarakat.
| File size | 259.04 KB |
| Pages | 6 |
| Short Link | https://juris.id/p-386 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UINSIUINSI WOMENS RIGHTS AND GENDER EQUALITY ISSUES IN ISLAMIC LAW IN INDONESIA. THE NEED TO RE-READ WOMENS STATUS IN THE ISLAMIC RELIGIOUS TEXTS. Pemahaman sensitifWOMENS RIGHTS AND GENDER EQUALITY ISSUES IN ISLAMIC LAW IN INDONESIA. THE NEED TO RE-READ WOMENS STATUS IN THE ISLAMIC RELIGIOUS TEXTS. Pemahaman sensitif
ASSALAMASSALAM Implementasi PBL mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, serta refleksi, sehingga siswa dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam menganalisis dilema moral.Implementasi PBL mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, serta refleksi, sehingga siswa dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam menganalisis dilema moral.
UIDUID Model ini menekankan pentingnya keadilan epistemik dan legitimasi budaya dalam membangun kebijakan yang inklusif. Analisis membuka potensi aplikasi praktisModel ini menekankan pentingnya keadilan epistemik dan legitimasi budaya dalam membangun kebijakan yang inklusif. Analisis membuka potensi aplikasi praktis
IAINPTKIAINPTK Pendekatan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan metode library research. Temuan penting dalam tulisan ini adanya sikap radikalis dalam pemahamanPendekatan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan metode library research. Temuan penting dalam tulisan ini adanya sikap radikalis dalam pemahaman
UINUIN Selain itu, hukum adat mengenai warisan dapat dilaksanakan selama sesuai dengan hukum Islam, sesuai teori receptio a contrario, karena pihak-pihak yangSelain itu, hukum adat mengenai warisan dapat dilaksanakan selama sesuai dengan hukum Islam, sesuai teori receptio a contrario, karena pihak-pihak yang
ITKAITKA Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa pelaku UMKM di kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis yang belum melakukan sertifikasi halal. PenelitianPenelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa pelaku UMKM di kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis yang belum melakukan sertifikasi halal. Penelitian
UBBGUBBG UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinanUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Indonesia memicu protes nasional dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, dengan keyakinan
UINSAIZUUINSAIZU Qati dan zanni merupakan dua konsep penting dalam epistemologi hukum Islam yang membedakan tingkat kepastian makna suatu teks hukum. Qati menunjukkan maknaQati dan zanni merupakan dua konsep penting dalam epistemologi hukum Islam yang membedakan tingkat kepastian makna suatu teks hukum. Qati menunjukkan makna
Useful /
UIDUID Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki kapasitas hukum sebagai pengelola investasi negara yang mampu menampung berbagai skema investasiHasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki kapasitas hukum sebagai pengelola investasi negara yang mampu menampung berbagai skema investasi
AMSIRAMSIR Penelitian ini membahas peran pendidikan agama dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia.Penelitian ini membahas peran pendidikan agama dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia.
IBIK57IBIK57 Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif, dengan kriteria yaitu individu yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan kawasan PBB Setu BabakanPemilihan narasumber dilakukan secara purposif, dengan kriteria yaitu individu yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan kawasan PBB Setu Babakan
IBIK57IBIK57 Tiga model ini merupakan alternatif pilihan model Altman Financial Distress yang sudah dikenal lama. Dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Pada penelitianTiga model ini merupakan alternatif pilihan model Altman Financial Distress yang sudah dikenal lama. Dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Pada penelitian