IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanAnggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian menjadi kekayaan negara/daerah. Dalam pengelolaan BUMN/BUMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dapat lepas kepemilikannya dari negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/BUMD yang berada di bawah kewenangannya.
Terdapatnya pertentangan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.Konsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi Persero dapat dilakukan sita umum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek: pertama, menganalisis dampak hukum privatisasi terhadap stabilitas keuangan negara, terutama dalam konteks keterlibatan investor asing; kedua, mengevaluasi efektivitas regulasi perundang-undangan terkait pengelolaan aset BUMN untuk mencegah kerugian negara karena kesalahan administrasi; ketiga, mengkaji implementasi prinsip good corporate governance di perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
| File size | 184.58 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSUBUNSUB Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja seksi tersebut secara umum belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah BUMDES yang belum terealisasi sesuaiHasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja seksi tersebut secara umum belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah BUMDES yang belum terealisasi sesuai
UIGMUIGM Hasilnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk mempromosikan potensi desa. Kegiatan ini diikuti oleh 83 peserta yang terdiriHasilnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk mempromosikan potensi desa. Kegiatan ini diikuti oleh 83 peserta yang terdiri
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa
MKRIMKRI Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden seharusnya dapat memberhentikannyaUntuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden seharusnya dapat memberhentikannya
UPN VeteranUPN Veteran PAL Indonesia sebagai responden. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner, dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan tingkat signifikansiPAL Indonesia sebagai responden. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner, dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan tingkat signifikansi
UPN VeteranUPN Veteran Dan variabel Pelatihan (X) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan Kinerja Karyawan (Y2). PAL Indonesia signifikan terhadap motivasiDan variabel Pelatihan (X) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan Kinerja Karyawan (Y2). PAL Indonesia signifikan terhadap motivasi
STAINUMADIUNSTAINUMADIUN Badan usaha, baik itu swasta maupun negeri, belum banyak yang membuka diri untuk menerima penyandang disabilitas. Seperti yang diatur dalam UU Nomor 8Badan usaha, baik itu swasta maupun negeri, belum banyak yang membuka diri untuk menerima penyandang disabilitas. Seperti yang diatur dalam UU Nomor 8
STIALANSTIALAN Redaksi dan tim editor terdiri dari pengajar serta akademisi dari Politeknik STIA LAN Jakarta dan universitas terkemuka di Indonesia. Jurnal Good GovernanceRedaksi dan tim editor terdiri dari pengajar serta akademisi dari Politeknik STIA LAN Jakarta dan universitas terkemuka di Indonesia. Jurnal Good Governance
Useful /
UNSUBUNSUB Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kualitas pelayanan di PT. BMRI unit Tanjung Siang terhadap nasabahnya cukup tinggi. Tingkat kepuasan nasabahBerdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kualitas pelayanan di PT. BMRI unit Tanjung Siang terhadap nasabahnya cukup tinggi. Tingkat kepuasan nasabah
UPN VeteranUPN Veteran Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Pulisan terlihat pada pengelolaan objek daya tarik wisata yang mencakup pengembangan kawasanPengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Pulisan terlihat pada pengelolaan objek daya tarik wisata yang mencakup pengembangan kawasan
UPN VeteranUPN Veteran 59 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dilihat dari: 1) dalam Komunikasi untuk berkoordinasi antara kantor Dinas Penanaman Modal dan Mal59 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dilihat dari: 1) dalam Komunikasi untuk berkoordinasi antara kantor Dinas Penanaman Modal dan Mal
WPCPUBLISHERWPCPUBLISHER Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor intake cairan, lama duduk, dan kadar asam urat berperan dalam kejadian urolithiasis. Jenis kelamin laki-laki menunjukkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa faktor intake cairan, lama duduk, dan kadar asam urat berperan dalam kejadian urolithiasis. Jenis kelamin laki-laki menunjukkan