IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanAnggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian menjadi kekayaan negara/daerah. Dalam pengelolaan BUMN/BUMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dapat lepas kepemilikannya dari negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/BUMD yang berada di bawah kewenangannya.
Terdapatnya pertentangan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.Konsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi Persero dapat dilakukan sita umum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek: pertama, menganalisis dampak hukum privatisasi terhadap stabilitas keuangan negara, terutama dalam konteks keterlibatan investor asing; kedua, mengevaluasi efektivitas regulasi perundang-undangan terkait pengelolaan aset BUMN untuk mencegah kerugian negara karena kesalahan administrasi; ketiga, mengkaji implementasi prinsip good corporate governance di perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
| File size | 184.58 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
MARQCHAINSTITUTEMARQCHAINSTITUTE Perhitungan harga pokok penjualan untuk produksi minyak kelapa sawit di PTPN IV (Persero) masih menggunakan sistem semi-komputerisasi sehingga sering terjadiPerhitungan harga pokok penjualan untuk produksi minyak kelapa sawit di PTPN IV (Persero) masih menggunakan sistem semi-komputerisasi sehingga sering terjadi
UWIKAUWIKA Bagaimana strategi bank dalam penyaluran kredit lebih menarik. Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Normatif, yang mengacu pada Undang-UndangBagaimana strategi bank dalam penyaluran kredit lebih menarik. Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Normatif, yang mengacu pada Undang-Undang
STIESIASTIESIA Pertama, variabel kompensasi manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Financial Distress di BUMN yang menerima dana subsidi dan tambahanPertama, variabel kompensasi manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Financial Distress di BUMN yang menerima dana subsidi dan tambahan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk memberi layanan yang terbaik bagi konsumennya yang membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkanSetiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk memberi layanan yang terbaik bagi konsumennya yang membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Meningkatnya masyarakat yang menyukai kepraktisan, semua barang yang sudah tidak terpakai pada lingkungan pabrik yang sering kali hanya di buang begituMeningkatnya masyarakat yang menyukai kepraktisan, semua barang yang sudah tidak terpakai pada lingkungan pabrik yang sering kali hanya di buang begitu
AKRABJUARAAKRABJUARA Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapt ditarik beberapa kesimpulan, sebagai barikut. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh NegaraDari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapt ditarik beberapa kesimpulan, sebagai barikut. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara
IUSIUS Kunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalamKunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam
UMAUMA Sebagai organisasi hasil penggabungan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari permasalahan efektivitas organisasi. Dalam konteksSebagai organisasi hasil penggabungan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari permasalahan efektivitas organisasi. Dalam konteks
Useful /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam yang kemudian dianalisis secara heuristik. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rataPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam yang kemudian dianalisis secara heuristik. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata
ESDMESDM Kompleks Mawi setara dengan Formasi Aiduna Permian namun mengalami deformasi kuat pada periode Permian‑Awal Trias (D1) berupa lipatan recumbent berhadapanKompleks Mawi setara dengan Formasi Aiduna Permian namun mengalami deformasi kuat pada periode Permian‑Awal Trias (D1) berupa lipatan recumbent berhadapan
STIESIASTIESIA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model hubungan demografis, tingkat preferensi, kepuasan dan persepsi risiko masyarakat produk obat tradisionalPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji model hubungan demografis, tingkat preferensi, kepuasan dan persepsi risiko masyarakat produk obat tradisional
STIESIASTIESIA Pegawai yang menjalani penugasan di lembaga baru berpotensi merasakan ketidakamanan kerja dan kepuasan kerja yang berbeda dibandingkan tempat kerja sebelumnya.Pegawai yang menjalani penugasan di lembaga baru berpotensi merasakan ketidakamanan kerja dan kepuasan kerja yang berbeda dibandingkan tempat kerja sebelumnya.