Publisher

PCIJOURNALPCIJOURNAL

Journal International Journal of Cultural and Social ScienceInternational Journal of Cultural and Social Science Abstract

Praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan publik merupakan tindakan yang sangat merugikan berbagai pihak, baik masyarakat maupun negara. Praktik pungutan liar dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas manajemen layanan yang berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Makalah ini menelaah upaya Pemerintah Kota Medan dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penilaian publik terhadap kualitas layanan sektor publik pada kolom ulasan atau komentar yang terdapat di media massa maupun kanal aspirasi Pemerintah Kota Medan, termasuk situs web dan saluran media sosial. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah pungutan liar dalam sektor publik di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Conclusion

Reformasi layanan publik di Pemerintah Kota Medan dimulai dengan perencanaan tata kelola layanan yang terbuka, didukung pemantauan implementasi, evaluasi berkelanjutan, serta perbaikan berkesinambungan.Penerapan sistem penghargaan dan sanksi perlu dilaksanakan secara konsisten untuk menegakkan reformasi layanan publik sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat.Peran aktif masyarakat sebagai penerima layanan dan pemantau sistem publik juga penting melalui kritik, saran, dan evaluasi atas pelaksanaan layanan publik.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi secara mendalam implementasi layanan publik berbasis digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan, antara lain dengan mengukur dampak platform daring terhadap transparansi, kecepatan layanan, dan frekuensi pungutan liar pada jenis layanan perizinan dan administrasi kependudukan. Kajian ini dapat dirancang sebagai studi kasus dengan mengumpulkan data kuantitatif dari sistem aplikasi serta wawancara mendalam dengan pengguna dan petugas untuk mengidentifikasi hambatan teknis dan kultural. Selain itu, penelitian berikutnya sebaiknya menelaah faktor kompetensi, motivasi, dan budaya kerja petugas publik di lapangan dengan metode campuran survei besar dan focus group discussion, untuk memahami akar penyebab mentalitas birokrasi yang cenderung rutin dan kurang proaktif dalam memberantas pungli. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar perumusan modul pelatihan adaptif dan strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga dapat menggali persepsi masyarakat terhadap kemudahan akses informasi dan kepercayaan pada sistem pengaduan yang tersedia, serta dampaknya terhadap partisipasi warga. Terakhir, penting dilakukan penelitian tentang efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat melalui skema exit dan voice, misalnya dengan merancang eksperimen terkontrol di beberapa kelurahan untuk menilai sejauh mana saluran aspirasi online dan turunnya tim pengawasan dapat mendorong kepatuhan aparatur dan meminimalkan praktik pungutan liar.

Metadata

File size	155.36 KB
Pages	5
DMCA	Report