UNTAGUNTAG
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah meliputi bidang organisasi perangkat daerah atau yang disebut dengan reformasi struktural. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah untuk mampu mengembangkan ruang kerja birokrasi yang memungkinkan aparat publik melakukan perbaikan kinerja pelayanan yang efektif dan efisien sesuai fungsi dan tugas pokok organisasi perangkat daerah.
Reformasi struktural organisasi perangkat daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi daerah.41 Tahun 2007 membawa perubahan struktural yang dirampas antara lain melalui penghapusan dan penggabungan organisasi.Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan untuk memastikan kebijakan sesuai konteks daerah.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak jangka panjang reformasi struktural terhadap kualitas pelayanan publik. Selain itu, perlu diuji bagaimana perbedaan potensi daerah memengaruhi implementasi PP No. 41/2007 secara proporsional. Studi juga dapat memperhatikan tata kelola kesejahteraan aparatur birokrasi untuk mengurangi konflik akibat restrukturisasi organisasi.
| File size | 290.45 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI Metodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masihMetodologi penelitian menggunakan teknik yuridis sosiologis (empiris). Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih
KOMPETIFKOMPETIF Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan fungsi pengawasan internal dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan.Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan fungsi pengawasan internal dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan.
AMSIRAMSIR Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatanPenelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatan
DHARMAWACANADHARMAWACANA Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan layanan pemerintah daerah. Penelitian ini berhasilSistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan layanan pemerintah daerah. Penelitian ini berhasil
YAZRIYAZRI Efektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasilEfektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasil
UMMUMM Kebingungan peran ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan, berkurangnya kekuasaan legislatif, serta ketidakseimbangan yang menguntungkan cabang eksekutif,Kebingungan peran ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan, berkurangnya kekuasaan legislatif, serta ketidakseimbangan yang menguntungkan cabang eksekutif,
NUSAMANDIRINUSAMANDIRI Hasil dari Program ini mengimplementasikan SIDESA untuk memberikan layanan administrasi penerbitan surat dan pengelolaan kependudukan yang lebih efisien,Hasil dari Program ini mengimplementasikan SIDESA untuk memberikan layanan administrasi penerbitan surat dan pengelolaan kependudukan yang lebih efisien,
UnnasUnnas Pemerintah Kota Semarang sangat concern terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi fokus utama pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasiPemerintah Kota Semarang sangat concern terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi fokus utama pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi
Useful /
UINSYAHADAUINSYAHADA Dari strategi diharapkan peserta didik dapat dengan mudah menyerapkan materi, dan materi karakter yang dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan merekaDari strategi diharapkan peserta didik dapat dengan mudah menyerapkan materi, dan materi karakter yang dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan mereka
YAZRIYAZRI Pemanfaatan Dam Swadaya dalam konteks pendidikan dan pelestarian warisan budaya lokal perlu digali lebih lanjut untuk mendukung penguatan identitas danPemanfaatan Dam Swadaya dalam konteks pendidikan dan pelestarian warisan budaya lokal perlu digali lebih lanjut untuk mendukung penguatan identitas dan
UnnasUnnas Kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai program telah dibuatKebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai program telah dibuat
UnnasUnnas Pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap reformasi birokrasi, yakni dalam hal kecepatan pelayanan publik, kepastian waktu, transparansi,Pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap reformasi birokrasi, yakni dalam hal kecepatan pelayanan publik, kepastian waktu, transparansi,