UMSUMS

Law and JusticeLaw and Justice

Corporate Social Responsibility (CSR) kini dipandang tidak hanya sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga sebagai strategi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Namun, dalam praktiknya, pengawasan CSR di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya dasar hukum hingga kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum CSR di tingkat daerah, melalui regulasi yang lebih jelas, standar pelaporan yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, dapat mendorong tata kelola CSR yang lebih efektif dan berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan CSR oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan penguatan landasan hukum yang jelas dan terperinci. Hal ini dapat mencakup regulasi yang lebih spesifik tentang bentuk, mekanisme pelaporan, dan sanksi terkait CSR. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem pemantauan yang baku dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, CSR dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

  1. Doing well and being responsible: The impact of corporate social responsibility legitimacy on responsible... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.2455Doing well and being responsible The impact of corporate social responsibility legitimacy on responsible onlinelibrary wiley doi 10 1002 csr 2455
  2. The Administration of Corporate Social Responsibility in the District Regulation in Indonesia | European... doi.org/10.26417/ejser.v5i1.p207-217The Administration of Corporate Social Responsibility in the District Regulation in Indonesia European doi 10 26417 ejser v5i1 p207 217
  3. Impact Analysis On Corporate Social Responsibility Towards Job Pursuit Intention With Socio-Environmental... journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/5476Impact Analysis On Corporate Social Responsibility Towards Job Pursuit Intention With Socio Environmental journals ums ac index php benefit article view 5476
  4. Transparency and Accountability in Corporate Social Responsibility Programs | Law and Justice. transparency... journals2.ums.ac.id/laj/article/view/10313Transparency and Accountability in Corporate Social Responsibility Programs Law and Justice transparency journals2 ums ac laj article view 10313
Read online
File size410.01 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Pengawasan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU XIII 2015 2026More at 2026

UVAYABJMUVAYABJM Oleh karena itu, pembatalan Perda secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme administratif dipandang bertentangan dengan prinsip negara hukumOleh karena itu, pembatalan Perda secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme administratif dipandang bertentangan dengan prinsip negara hukum

JURIS Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Proyek Konstruksi 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatanOleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan

JURIS Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2025More at 2025

UNBARIUNBARI Fungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. KinerjaFungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan. Kinerja

JURIS Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Melalui Mediasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir 2025More at 2025

KOMPETIFKOMPETIF Kecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kreativitas Kerja 3. Kreativitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap KinerjaKecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kreativitas Kerja 3. Kreativitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja

JURIS Efektivitas Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pengelolaan APBD Kabupaten Gorontalo 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Menggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasiMenggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasi

JURIS Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia 2025More at 2025

YAZRIYAZRI Efektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasilEfektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasil

JURIS Legal ambiguities surrounding the role of Regional House of Representatives in Indonesia s regional autonomy framework 2025More at 2025

UMMUMM Dengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangkaDengan menelaah dokumen hukum, ketentuan perundang‑undangan, dan tantangan praktik tata kelola, penelitian ini menyelidiki fungsi DPRD dalam kerangka

JURIS Pemisahan Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektifDalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif

Useful /

JURIS Legal Certainty of Land Ownership Rights By Foreign Nationals Through Nominee Agreements 2026More at 2026

UMSUMS Selain itu, perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk warga negara asing yang kehilangan haknya dan warga negaraSelain itu, perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk warga negara asing yang kehilangan haknya dan warga negara

JURIS Dynamics of Consumer Protection Law In the Development of the Financial Technology Industry in Indonesia 2025More at 2025

UMSUMS Kreditur dalam upaya menagih utang terkadang menggunakan metode yang agresif atau bahkan melanggar hukum, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menekanKreditur dalam upaya menagih utang terkadang menggunakan metode yang agresif atau bahkan melanggar hukum, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menekan

JURIS Dam Swadaya sebagai Bangunan Bersejarah dan Sumber Pemanfaatan Sosial Masyarakat Gondang Rejo 2025More at 2025

YAZRIYAZRI Bendungan ini merupakan infrastruktur peninggalan masa kolonial yang awalnya dibangun untuk mengatur aliran air guna menunjang sistem irigasi pertanianBendungan ini merupakan infrastruktur peninggalan masa kolonial yang awalnya dibangun untuk mengatur aliran air guna menunjang sistem irigasi pertanian

JURIS Hubungan ASI Eksklusif Dan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Puskesmas Wae Nakeng Tahun 2018 2019More at 2019

ITEKES BALIITEKES BALI Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di wilayah PuskesmasBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas

ads-block-test