UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePerkembangan pesat teknologi finansial (fintech) telah menghadirkan layanan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel dan mudah diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama ketika debitur mengalami kredit macet. Kreditur dalam upaya menagih utang terkadang menggunakan metode yang agresif atau bahkan melanggar hukum, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menekan debitur, yang sering disebut sebagai persekusi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perilaku kreditur tersebut dalam pinjaman online serta menilai perlindungan yang tersedia bagi debitur berdasarkan regulasi yang ada. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis data sekunder. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa sengketa sering muncul akibat klausul kontrak yang tidak jelas atau kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjaman online. Ketika upaya penyelesaian secara damai gagal, sengketa akan berlanjut ke proses litigasi. Tindakan paksaan oleh kreditur dapat melanggar Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan persekusi dan pemerasan dengan kekerasan. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menekankan prinsip transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses untuk melindungi pengguna fintech. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang lebih kuat dan klausul kontrak yang lebih jelas sangat diperlukan untuk melindungi hak konsumen serta mencegah penyalahgunaan dalam sektor pinjaman fintech.
Dinamika hukum perlindungan konsumen dalam perkembangan industri teknologi finansial (FinTech) di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak.Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan regulasi, edukasi, literasi, dan penegakan hukum sangat esensial guna menciptakan ekosistem FinTech yang adil dan aman bagi konsumen.Apabila terjadi sengketa akibat ketidakpatuhan perjanjian pinjaman daring, penyelesaian dapat dilakukan secara damai atau melalui litigasi, dengan tindakan paksaan atau pemerasan oleh kreditur dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan Pasal 368 ayat (1) KUHP.
Saran penelitian lanjutan ini berupaya mengisi celah yang muncul dari studi ini, dengan mempertimbangkan kompleksitas dinamika perlindungan konsumen di sektor teknologi finansial (fintech). Pertama, penelitian mendatang dapat menyelidiki efektivitas implementasi peraturan yang telah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam menanggulangi praktik penagihan utang yang melanggar hukum dan penyalahgunaan data pribadi. Studi ini dapat menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum dan merekomendasikan strategi peningkatan kepatuhan oleh penyedia pinjaman daring. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah: Sejauh mana lembaga penegak hukum menghadapi tantangan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kreditur ilegal atau yang melakukan persekusi digital, dan bagaimana kendala ini dapat diatasi melalui kolaborasi antarinstansi? Kedua, mengingat fokus studi ini pada aspek hukum, riset selanjutnya perlu mengeksplorasi peran teknologi dalam mencegah pelanggaran privasi data dan praktik penagihan yang agresif. Penelitian dapat mengidentifikasi solusi teknis, seperti penerapan sistem keamanan data yang lebih canggih atau mekanisme otentikasi biometrik, untuk melindungi informasi sensitif debitur. Bagaimana platform fintech dapat mengintegrasikan alat pencegahan berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghentikan pola penagihan yang tidak etis sebelum merugikan konsumen? Ketiga, penting untuk mengkaji dampak program literasi keuangan terhadap perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan layanan pinjaman daring. Studi empiris dapat mengevaluasi efektivitas kampanye edukasi OJK atau lembaga terkait lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pinjaman ilegal dan hak-hak mereka sebagai konsumen fintech. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkuat kerangka hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dan inovatif untuk mewujudkan ekosistem fintech yang lebih bertanggung jawab dan melindungi konsumen secara holistik.
| File size | 326.16 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Sangat penting juga untuk memahami kekhawatiran wilayah dalam merespons krisis kemanusiaan. Prinsip non-indifference sebagaimana yang diajukan oleh UniSangat penting juga untuk memahami kekhawatiran wilayah dalam merespons krisis kemanusiaan. Prinsip non-indifference sebagaimana yang diajukan oleh Uni
UMSUMS Kehadiran AI dalam proses produksi menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja di perusahaan. Penggunaan AI dalam dunia kerja berdampak signifikan padaKehadiran AI dalam proses produksi menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja di perusahaan. Penggunaan AI dalam dunia kerja berdampak signifikan pada
UMSUMS Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan program edukasi finansial yang berfokus pada manajemen kas dan kredit, serta mendorong perencanaan keuanganOleh karena itu, penting untuk mempromosikan program edukasi finansial yang berfokus pada manajemen kas dan kredit, serta mendorong perencanaan keuangan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikatDalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikat
UMSUMS Penerapan hak-hak ini juga menuntut tanggung jawab individu untuk menghindari pernyataan yang mengandung kebencian ekstrem, ekstremisme, sektarianisme,Penerapan hak-hak ini juga menuntut tanggung jawab individu untuk menghindari pernyataan yang mengandung kebencian ekstrem, ekstremisme, sektarianisme,
4141 Pentingnya mengetahui keanekaragaman hayati pesisir sebagai mitigasi bencana dapat meminimalisir terjadinya bencana alam di wilayah pesisir. Kegiatan berjalanPentingnya mengetahui keanekaragaman hayati pesisir sebagai mitigasi bencana dapat meminimalisir terjadinya bencana alam di wilayah pesisir. Kegiatan berjalan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Diplomasi publik bidang pendidikan efektif mengatasi permasalahan antara Malaysia dan Indonesia serta membangun citra positif Republik Indonesia melaluiDiplomasi publik bidang pendidikan efektif mengatasi permasalahan antara Malaysia dan Indonesia serta membangun citra positif Republik Indonesia melalui
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Mengelola data dan menyimpan informasi (data storage) dengan praktis dan efisien. Pada era serba digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berbasisMengelola data dan menyimpan informasi (data storage) dengan praktis dan efisien. Pada era serba digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berbasis
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana pergeseran regulasi tersebut memengaruhi jaminan konstitusional seperti hak atas lingkungan hidup yang sehatSelain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana pergeseran regulasi tersebut memengaruhi jaminan konstitusional seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien mencakup aspek represif maupun preventif. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan,Perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien mencakup aspek represif maupun preventif. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan,
UMSUMS In addition, the case occurs not because of the perpetrator alone but because the victim also took part in being the cause, but not entirely because itIn addition, the case occurs not because of the perpetrator alone but because the victim also took part in being the cause, but not entirely because it
UMSUMS Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya mempertahankan hukum adat di era globalisasi, khususnya untuk memastikan bahwaTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya mempertahankan hukum adat di era globalisasi, khususnya untuk memastikan bahwa