UMSUMS

Law and JusticeLaw and Justice

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian nominee atau pinjam nama di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian nominee kerap dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang hanya memperbolehkan warga negara Indonesia memiliki hak milik atas tanah. Selain itu, perjanjian ini dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk warga negara asing yang kehilangan haknya dan warga negara Indonesia yang meminjamkan namanya. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perlunya regulasi yang lebih jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak serta mencegah penyalahgunaan hukum dalam penguasaan tanah oleh warga negara asing di Indonesia.

Praktik perjanjian nominee yang digunakan oleh warga negara asing untuk menguasai hak atas tanah di Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan.Secara hukum, praktik ini dianggap ilegal dan dapat menimbulkan sengketa serta kerugian bagi semua pihak yang terlibat.Perlunya regulasi yang lebih jelas dan adil dalam penguasaan tanah sangat penting untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor asing.

Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan sistem pelaporan kepemilikan sebenarnya (beneficial ownership) dalam transaksi tanah yang melibatkan warga negara asing di Indonesia, untuk menilai efektivitas transparansi dan pencegahan penyamaran kepemilikan melalui pihak lokal. Kedua, perlu dikaji potensi skema hukum alternatif, seperti pengembangan hak kepemilikan khusus bagi warga negara asing yang dilindungi secara hukum namun tetap mempertahankan kontrol negara atas sumber daya agraria, agar investasi asing dapat dilakukan secara aman dan sah. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat lokal terhadap risiko hukum menjadi pihak dalam perjanjian nominee, serta bagaimana edukasi hukum dapat dikembangkan untuk mencegah eksploitasi terhadap warga negara Indonesia yang menjadi peminjam nama.

  1. Legal Certainty of Lease Rights for Foreign Citizens of Ownership Land in Indonesia | Iswara | Batulis... fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/1715Legal Certainty of Lease Rights for Foreign Citizens of Ownership Land in Indonesia Iswara Batulis fhukum unpatti ac jurnal ballrev article view 1715
  2. Legal Certainty of Land Ownership Rights By Foreign Nationals Through Nominee Agreements | Law and Justice.... doi.org/10.23917/laj.v9i1.8693Legal Certainty of Land Ownership Rights By Foreign Nationals Through Nominee Agreements Law and Justice doi 10 23917 laj v9i1 8693
  3. Nominee Arrangement in the Practice of Land Sale and Purchase in Indonesia | Protection: Journal Of Land... journalkeberlanjutan.com/index.php/pjlel/article/view/1204Nominee Arrangement in the Practice of Land Sale and Purchase in Indonesia Protection Journal Of Land journalkeberlanjutan index php pjlel article view 1204
  4. KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TERKAIT PINJAM NAMA (NOMINEE) OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM JUAL... ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/2883KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TERKAIT PINJAM NAMA NOMINEE OLEH WARGA NEGARA ASING WNA DALAM JUAL ejournal nusantaraglobal index php sentri article view 2883
Read online
File size292.08 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test