IAIN SUIAIN SU
Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan SosialKomunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan SosialPenelitian ini membahas , yang menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran peran birokrasi dari pelayan publik menjadi instrumen kepentingan politik. Permasalahan ini muncul akibat relasi yang kompleks antara birokrasi, kekuasaan politik, dan kepentingan lainnya yang terus berkembang, terutama dalam konteks desentralisasi dan kontestasi elektoral di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk politisasi birokrasi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengevaluasi upaya reformasi birokrasi dalam mendorong netralitas aparatur sipil negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis dan analisis deskriptif untuk memahami fenomena secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi birokrasi masih berlangsung secara adaptif melalui praktik patronase, tekanan kekuasaan, dan jaringan kepentingan, meskipun berbagai kebijakan reformasi telah diterapkan. Selain itu, penerapan sistem merit dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif karena adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan serta pengaruh budaya organisasi yang masih kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pemahaman yang lebih integratif mengenai politisasi birokrasi serta rekomendasi strategis untuk memperkuat profesionalisme dan netralitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
Setelah hasil penelitian dikemukakan, perlu ditelaah dan dianalisis melalui kerangka integratif yang mengombinasikan tiga perspektif teoretis secara sinergis dan saling melengkapi.Pertama, institusionalisme historis menjelaskan bagaimana warisan kelembagaan dari berbagai periode perkembangan membentuk pola ketergantungan jalur (path dependency), menyebabkan praktik politisasi birokrasi terus direproduksi dalam bentuk yang beradaptasi dengan konteks setiap era.Kedua, patronase dan klientelisme politik menguraikan mekanisme operasional di mana jabatan birokrasi berfungsi sebagai objek pertukaran dalam jaringan kekuasaan lokal, yang berbasis afiliasi politik, relasi kekerabatan, atau identitas etnis.Ketiga, reformasi administrasi publik berbasis good governance berfungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap kebijakan depolitisasi birokrasi yang telah diimplementasikan.Integrasi ketiga perspektif ini memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif, berlapis, dan kontekstual terhadap fenomena politisasi birokrasi di Indonesia.Kondisi real ini harus diupayakan dengan langkah-langkah konkrit yang mampu merubah sistem tata kelola pemerintahan yang tidak terus menerus melakukan praktik-praktik yang dapat menghancurkan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik kolusi dan nepotisme melalui kedok dukungan arus bawah yang berwajah politik yang sudah terkontaminasi dengan sistem kekerabatan dan kedekatan bukan profesionalisme.
Untuk memperkuat profesionalisme dan netralitas aparatur sipil negara, diperlukan reformasi administrasi publik yang komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti sistem merit, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perubahan budaya politik. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis secara sinergis dalam memahami dan mengatasi politisasi birokrasi. Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis mendalam tentang bagaimana warisan kelembagaan dari masa lalu membentuk pola ketergantungan jalur (path dependency) dalam politisasi birokrasi. Selain itu, studi tentang mekanisme operasional patronase dan klientelisme politik dalam jaringan kekuasaan lokal juga dapat menjadi fokus penelitian. Terakhir, penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan depolitisasi birokrasi yang telah diterapkan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional dan kontekstual untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
| File size | 232.48 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Penelitian ini berfokus pada Sulang Silima sebagai lembaga hukum adat tertinggi dalam masyarakat Pakpak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan, menafsirkan,Penelitian ini berfokus pada Sulang Silima sebagai lembaga hukum adat tertinggi dalam masyarakat Pakpak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan, menafsirkan,
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengguna Roblox mengelola avatar dari perspektif dramaturgi oleh Erving Goffman. Subjek penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengguna Roblox mengelola avatar dari perspektif dramaturgi oleh Erving Goffman. Subjek penelitian
USUUSU Namun, masih ditemukan kendala administratif, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sertipikat sebagai instrumen pemberdayaanNamun, masih ditemukan kendala administratif, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sertipikat sebagai instrumen pemberdayaan
IAIN CURUPIAIN CURUP Dari sudut pandang hukum positif, OCB meningkatkan efektivitas institusi, sementara dari perspektif hukum Islam, OCB mencerminkan etika kerja berakar padaDari sudut pandang hukum positif, OCB meningkatkan efektivitas institusi, sementara dari perspektif hukum Islam, OCB mencerminkan etika kerja berakar pada
TAMANLITERATAMANLITERA 486/Pdt. G/2021/PA. Twg. Dengan menggunakan metodologi penelitian doktrinal dan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan dan regulasi, penelitian486/Pdt. G/2021/PA. Twg. Dengan menggunakan metodologi penelitian doktrinal dan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan dan regulasi, penelitian
USUUSU Dalam kasus di mana ada korban anak tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru belum diterapkan, korban hanya menerima rehabilitasi dan bantuan psikologis.Dalam kasus di mana ada korban anak tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru belum diterapkan, korban hanya menerima rehabilitasi dan bantuan psikologis.
USUUSU Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomiPemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomi
PCIJOURNALPCIJOURNAL Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penilaian publik terhadap kualitas layananPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penilaian publik terhadap kualitas layanan
Useful /
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini menyimpulkan bahwa CLSU Collegian telah berkembang menjadi platform yang bermakna bagi jurnalisme pembangunan. Penelitian ini merekomendasikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa CLSU Collegian telah berkembang menjadi platform yang bermakna bagi jurnalisme pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan
IAIN CURUPIAIN CURUP Ini menyediakan: (1) metodologi baru untuk tafsir Al-Quran yang sensitif terhadap gender, dan (2) bukti tekstual untuk mereformasi interpretasi hukum yangIni menyediakan: (1) metodologi baru untuk tafsir Al-Quran yang sensitif terhadap gender, dan (2) bukti tekstual untuk mereformasi interpretasi hukum yang
IAI TABAHIAI TABAH Dari data yang terkumpul kemudian diolah untuk disajikan sebagai data yang utuh. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.Dari data yang terkumpul kemudian diolah untuk disajikan sebagai data yang utuh. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.
USKUSK Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta pada kelompok pengetahuan baik meningkat dari 62 orang (63,9%) menjadi 78 orang (80,4%) antara pretestHasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta pada kelompok pengetahuan baik meningkat dari 62 orang (63,9%) menjadi 78 orang (80,4%) antara pretest