USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawPenelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar serta rendahnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, yang berdampak pada terbatasnya akses ekonomi dan permodalan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pemerintah bertujuan mempercepat legalisasi aset melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah secara massal. Namun demikian, efektivitas PTSL dalam meningkatkan nilai ekonomi tanah masyarakat masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menilai pengaruh sertipikasi tanah terhadap peningkatan nilai ekonomi tanah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen kebijakan terkait PTSL dan hukum pertanahan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai keterkaitan antara kepastian hukum hak atas tanah dan peningkatan nilai ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, meningkatkan nilai jual tanah, serta membuka akses masyarakat terhadap lembaga keuangan melalui skema kredit dengan jaminan sertipikat. Sertipikasi juga mendorong meningkatnya kepercayaan investor dan memperkuat posisi tawar pemilik tanah. Namun, masih ditemukan kendala administratif, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sertipikat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, PTSL berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai ekonomi tanah, meskipun memerlukan penguatan aspek pendampingan dan literasi hukum masyarakat.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki landasan hukum yang kuat dan telah berhasil meningkatkan legalitas kepemilikan tanah melalui sertifikat, berkontribusi signifikan pada sistem administrasi pertanahan nasional serta mengurangi potensi sengketa.Secara ekonomi, PTSL terbukti meningkatkan nilai pasar tanah, memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dengan jaminan sertifikat, dan memperkuat posisi tawar pemilik tanah dalam transaksi ekonomi.Meskipun demikian, implementasi PTSL menghadapi hambatan administratif, data, dan literasi hukum masyarakat, sehingga optimasi melalui peningkatan sosialisasi, kapasitas petugas, digitalisasi data, serta pendampingan pemanfaatan sertifikat sangat krusial untuk mencapai peningkatan nilai ekonomi tanah yang berkelanjutan.
Meskipun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil meningkatkan kepastian hukum formal atas tanah, penelitian ini menunjukkan adanya celah antara kepastian formal dan dampak ekonomi riil serta keadilan substantif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam bagaimana PTSL dapat dioptimalkan. Pertama, perlu ada studi yang meneliti secara komprehensif model-model pendampingan hukum dan literasi keuangan pasca-sertifikasi yang paling efektif. Penelitian ini harus mengevaluasi bagaimana program-program ini dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk secara produktif memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan modal usaha, bukan hanya untuk konsumsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang menghambat pemanfaatan optimal ini. Kedua, sangat penting untuk meneliti kemungkinan pengembangan sistem pendaftaran tanah yang lebih adaptif terhadap pluralisme hukum agraria di Indonesia. Studi ini dapat mengkaji bagaimana data fisik dan yuridis tanah dapat diverifikasi secara lebih akurat, inklusif, dan berbasis teknologi untuk meminimalkan sengketa di kemudian hari, terutama dengan mempertimbangkan hak-hak tradisional dan ulayat yang belum terdokumentasi secara formal, serta mengusulkan mekanisme mediasi konflik yang efektif sebelum penerbitan sertifikat. Ketiga, mengingat adanya risiko komodifikasi dan dispossesssi akibat peningkatan nilai ekonomi tanah, perlu dilakukan penelitian untuk merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang terintegrasi. Ini termasuk studi tentang bagaimana skema kredit mikro berbasis sertifikat dapat dirancang agar berkelanjutan dan tidak membebani masyarakat, serta mengidentifikasi indikator keberhasilan PTSL yang tidak hanya berfokus pada jumlah sertifikat, melainkan juga pada peningkatan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.
| File size | 481.36 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
ASHAPUBLISHINGASHAPUBLISHING Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut hanya sedikit terpengaruh oleh Undang-Undang ini. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipunHal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut hanya sedikit terpengaruh oleh Undang-Undang ini. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun
DINASTIRESDINASTIRES Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi urbanisasi, pewarisan tanah oleh ahli waris yang tinggal jauh, dan perubahan pekerjaan pemilik tanah. Kedua,Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi urbanisasi, pewarisan tanah oleh ahli waris yang tinggal jauh, dan perubahan pekerjaan pemilik tanah. Kedua,
DINASTIREVDINASTIREV Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur hukum yang dipertimbangkan hakim, baik dari aspek yuridis berupa pembuktian hak kepemilikan dan pelanggaranAnalisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur hukum yang dipertimbangkan hakim, baik dari aspek yuridis berupa pembuktian hak kepemilikan dan pelanggaran
UEUUEU Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untukPolitik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk
UEUUEU Tujuan penelitian ini adalah untuk megkaji unsur “perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada kontenTujuan penelitian ini adalah untuk megkaji unsur “perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada konten
UEUUEU Hal ini dapat diantisipasi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran pelaporan pajak dan/atau pemahaman fitur-fitur di dalam DJP Online, peningkatanHal ini dapat diantisipasi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran pelaporan pajak dan/atau pemahaman fitur-fitur di dalam DJP Online, peningkatan
UEUUEU Pihak yang berhak harus mendapat perlindungan hukum yang meliputi perlindungan preventif, pemerintah harus memastikan kepemilikan tanah yang terkena pengadaanPihak yang berhak harus mendapat perlindungan hukum yang meliputi perlindungan preventif, pemerintah harus memastikan kepemilikan tanah yang terkena pengadaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen danStudi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen dan
Useful /
USUUSU Kehadiran platform OTT seperti HBO Go menawarkan kemudahan akses konten hiburan secara fleksibel dan legal, namun dalam praktiknya juga menimbulkan berbagaiKehadiran platform OTT seperti HBO Go menawarkan kemudahan akses konten hiburan secara fleksibel dan legal, namun dalam praktiknya juga menimbulkan berbagai
USUUSU Keberhasilan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan yang melebihi kuota merupakan titik awal penting bagi transformasi institusional yang lebih dalam,Keberhasilan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan yang melebihi kuota merupakan titik awal penting bagi transformasi institusional yang lebih dalam,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini menggambarkan dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Temuan menyoroti kompleksitas regulasi,Penelitian ini menggambarkan dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Temuan menyoroti kompleksitas regulasi,
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Sementara itu, jenis proses yang hanya ditemukan pada beberapa lagu adalah proses behavioral, verbal, dan eksistensial. Makna interpersonal dan ideationalSementara itu, jenis proses yang hanya ditemukan pada beberapa lagu adalah proses behavioral, verbal, dan eksistensial. Makna interpersonal dan ideational