UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip Good Governance telah terpenuhi dalam pelayanan DJP Online sebagai Pelayanan Publik yang baik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta apa saja manfaat dan kendala yang ditemukan dalam implementasi DJP Online. Upaya pemerintah dalam peningkatan mutu layanan publik, salah satunya dengan digitalisasi berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pelayanan perpajakan melalui sistem DJP Online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DJP Online telah memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, efektif dan efisien. Namun demikian, beberapa kekurangan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dapat mengurangi kemanfaatan dan optimalisasi penggunaan DJP Online bagi masyarakat (Wajib Pajak). Hal ini dapat diantisipasi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran pelaporan pajak dan/atau pemahaman fitur-fitur di dalam DJP Online, peningkatan performa sistem DJP Online, hingga penambahan fitur dasar yang memudahkan masyarakat untuk memperbaharui data pribadi secara mandiri melalui DJP Online.
Pelaksanaan DJP Online sebagai bentuk pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, telah memenuhi prinsip-prinsip Good Governance yakni akuntabilitas, transparansi, responsivitas, partisipasi, efektifitas dan efisien.Namun demikian, pada pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala baik secara teknis maupun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penggunaan dan pemanfaatan sistem DJP Online.Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak, perlu dilakukan beberapa upaya. Pertama, pemerintah harus menyediakan sistem yang terpadu dan terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan tingat pemerintah daerah. Kedua, menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna. Ketiga, penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, bukan hanya sebagai tren sesaat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran pelaporan pajak dan pemahaman fitur-fitur di dalam DJP Online juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi DJP Online dapat diatasi dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.
| File size | 547.67 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI TikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi politik yang efektif bagi para kandidat untuk menyampaikanTikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi politik yang efektif bagi para kandidat untuk menyampaikan
UEUUEU Proses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. NamunProses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun
UEUUEU Konsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. ImplikasiKonsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi
UEUUEU Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatifRuang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatif
UNRIUNRI Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan metode library research, penelitian ini menganalisis proses terbentuknya, karakteristik, keunggulan,Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan metode library research, penelitian ini menganalisis proses terbentuknya, karakteristik, keunggulan,
UEUUEU Sehingga dengan ini perlu adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, yang diawali dengan mencari dan mengumpulkanSehingga dengan ini perlu adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, yang diawali dengan mencari dan mengumpulkan
UNRIUNRI Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan dataMetode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data
UNRIUNRI Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi layanan digitalisasi BPJS Kesehatan di kantor Aceh Singkil, meliputi Pandawa, Mobile JKN, Chika, dan Care CenterPenelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi layanan digitalisasi BPJS Kesehatan di kantor Aceh Singkil, meliputi Pandawa, Mobile JKN, Chika, dan Care Center
Useful /
UNRIUNRI Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, serta teknik dalam pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, danMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, serta teknik dalam pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan
UNRIUNRI Alat Pelindung Diri (APD) mempunyai peranan yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Salah satunya di Puskesmas Maiwa tenaga kesehatan masih belum patuhAlat Pelindung Diri (APD) mempunyai peranan yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Salah satunya di Puskesmas Maiwa tenaga kesehatan masih belum patuh
UEUUEU Permasalahan dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dariPermasalahan dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dari
UNRIUNRI Sejak diluncurkan pada Desember 2022, jumlah pengguna IKD telah mencapai 103.697 jiwa atau 12,99% dari total wajib KTP, masih di bawah target nasionalSejak diluncurkan pada Desember 2022, jumlah pengguna IKD telah mencapai 103.697 jiwa atau 12,99% dari total wajib KTP, masih di bawah target nasional