Publisher

UNIRA MALANGUNIRA MALANG

Journal Journal of Governance InnovationJournal of Governance Innovation Abstract

PBJ merupakan elemen kunci dalam strategi pertumbuhan dan pelayanan publik pemerintah Indonesia. Namun, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, risiko korupsi, dan kurangnya transparansi masih perlu diatasi. Hasil SPI KPK Tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Ogan Ilir masih masuk kategori rentan penyimpangan. E-procurement dianggap sebagai solusi potensial, tetapi implementasinya perlu perubahan mendasar dalam proses administrasi dan pengelolaan SDM. Untuk itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan Peraturan LKPP 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan kerangka evaluasi OECD yaitu Input, Process, Output, Intermediate Outcome, dan Strategic Outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan hasil positif dalam beberapa aspek seperti adanya anggaran dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten. Beberapa hambatan termasuk persepsi risiko hukum yang tinggi, kurangnya minat PNS untuk beralih menjadi JF PPBJ, dan adanya benturan peraturan. Ada peningkatan dalam kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir,namun penilaian kualitas pengelolaan PBJ oleh pemangku kepentingan masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, perlu ada upaya intensif untuk meningkatkan kesesuaian antara persyaratan kompetensi dan praktik pelaksanaan, memperkuat minat PNS untuk menjadi pengelola PBJ, dan meningkatkan sosialisasi terkait tata cara menjadi JF PPBJ, agar SDM PBJ yang profesional dan berintegritas dapat tercapai dengan lebih baik.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah menunjukkan hasil positif.LKPP telah menyediakan berbagai fasilitas diklat dan uji kompetensi tanpa biaya untuk berbagai level kompetensi PBJ.Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir juga mendukung kebijakan ini dengan mengalokasikan anggaran untuk diklat setiap tahunnya sebesar 0,16%, sesuai dengan peraturan tersebut.Pembentukan UKPBJ yang independen dan terstruktur di Kabupaten Ogan Ilir telah meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan PBJ.Evaluasi serta pengembangan SDM juga dilakukan berdasarkan perencanaan yang terstruktur dan berbasis data kebutuhan.Hasil dan capaian kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan peningkatan yang signifikan.Penyerapan anggaran PBJ juga mencapai tingkat yang cukup efisien, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun.Secara keseluruhan, pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir telah memberikan dampak positif dalam hal peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM PBJ.Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan kebijakan secara optimal.Langkah-langkah peningkatan dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa SDM PBJ yang profesional dan berintegritas dapat terwujud secara efektif di Kabupaten Ogan Ilir.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat PNS untuk beralih menjadi JF PPBJ. Penelitian ini dapat fokus pada analisis faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi minat dan persepsi PNS terhadap risiko hukum dalam PBJ. Kedua, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi-strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman PNS mengenai tata cara dan persyaratan menjadi JF PPBJ. Ketiga, penelitian lanjutan dapat berfokus pada evaluasi dampak implementasi Peraturan LKPP 7/2021 terhadap kualitas pengelolaan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dapat menganalisis hubungan antara peningkatan kompetensi SDM PBJ dengan kualitas layanan dan integritas dalam proses PBJ. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir.

References

1. OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation | OECD. oecd framework regulatory policy evaluation skip... oecd.org/en/publications/oecd-framework-for-regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en.htmlOECD Framework for Regulatory Policy Evaluation OECD oecd framework regulatory policy evaluation skip oecd en publications oecd framework for regulatory policy evaluation 9789264214453 en html

Metadata

File size	421.53 KB
Pages	20
DMCA	Report