UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini berujung untuk mengkaji tentang malpraktik ditinjau dari ketidaktersediaannya fasilitas penganggulangan HIV berdasarkan KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, Permenkes No. 21 Tahun 2013 dan Permenkes No 12 Tahun 2020 serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi malpraktik di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktersediaannya alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik karena berdasarkan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 41 angka (4) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit sekurang-kurangnya kelas C wajib mampu mendiagnosis, melakukan pengobatan dan perawatan ODHA sesuai ketentuan dalam sistem rujukan. Akibat dari tidak tersedianya fasilitas penanggulangan HIV mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kasus ini karena ibu sang bayi harus menunggu dirujuk ke RSUD yang memakan waktu 10 jam 15 menit sehingga bayi meninggal dalam kandungan karena tidak mendapat penanganan yang benar. Selain itu mengenai tanggung jawab, yang berkontribusi paling besar dalam tindak pidana di perkara ini adalah RS Kartika Husada karena di rumah sakit itulah tidak terdapat fasilitas penanggulangan HIV.
Ketidaktersediaan alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik.Tanggung jawab utama RS Kartika Husada karena tidak menyediakan fasilitas.
Penting untuk meneliti bagaimana peraturan pelanggaran implementasi fasilitas kesehatan dapat dikontrol secara real-time di rumah sakit kelas C, serta mengevaluasi dampak pelaksanaan SOP penanggulangan HIV untuk menghindari risiko malpraktik. Selanjutnya, perlu dilakukan studi longitudinal mengenai kesiapan sumber daya medis selama krisis kesehatan, termasuk peran sistem rujukan interhospital dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang HIV agar tidak mengulang kejadian fatal seperti kematian bayi. Akhirnya, penelitian lanjutan dapat menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mempercepat akreditasi fasilitas penanganan HIV di fasilitas kesehatan swasta dan publik guna menurunkan angka malpraktik secara signifikan.
| File size | 168.24 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Latar belakangnya menyoroti kebutuhan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi dalam rangka reformasi birokrasi serta pengembanganLatar belakangnya menyoroti kebutuhan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi dalam rangka reformasi birokrasi serta pengembangan
UNRIUNRI Keberadaan MPP Surabaya tidak hanya merepresentasikan model pelayanan publik kontemporer, tetapi juga mendorong perubahan paradigma birokrasi menjadi lebihKeberadaan MPP Surabaya tidak hanya merepresentasikan model pelayanan publik kontemporer, tetapi juga mendorong perubahan paradigma birokrasi menjadi lebih
UNRIUNRI Selain itu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dengan nilai p sebesar 0,018 (p < 0,005)Selain itu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dengan nilai p sebesar 0,018 (p < 0,005)
UNRIUNRI Peran birokrasi pemerintahan melalui reformasi birokrasi sedikit banyak ada perubahan melalui bidang bidang pelayanan ke yang lebih E-Government melaluiPeran birokrasi pemerintahan melalui reformasi birokrasi sedikit banyak ada perubahan melalui bidang bidang pelayanan ke yang lebih E-Government melalui
UNRIUNRI Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan,Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan,
UNRIUNRI Sedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial‑ekonomiSedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial‑ekonomi
UNRIUNRI Tata kelola PMI di Kota Metro saat ini belum terorganisir dan belum mendapatkan perhatian khusus dari stakeholders yang terlibat baik pihak pemerintah,Tata kelola PMI di Kota Metro saat ini belum terorganisir dan belum mendapatkan perhatian khusus dari stakeholders yang terlibat baik pihak pemerintah,
UNRIUNRI Proses penyelenggaraan pemerintahan fokusnya ada pada birokrasi, birokrasi yang memiliki makna suatu sistem atau instrumen untuk memudahkan pemahaman urutanProses penyelenggaraan pemerintahan fokusnya ada pada birokrasi, birokrasi yang memiliki makna suatu sistem atau instrumen untuk memudahkan pemahaman urutan
Useful /
UEUUEU Analisis kesalahan menunjukkan kebingungan klasifikasi antara kelas Bacterial Spot dan Cercospora Leaf Spot serta kesulitan mengidentifikasi White SpotAnalisis kesalahan menunjukkan kebingungan klasifikasi antara kelas Bacterial Spot dan Cercospora Leaf Spot serta kesulitan mengidentifikasi White Spot
UEUUEU Hal ini berpotensi menciptakan kekacauan struktur hukum sebagai landasan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itulah perlu suatu ketegasan dari PemerintahHal ini berpotensi menciptakan kekacauan struktur hukum sebagai landasan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itulah perlu suatu ketegasan dari Pemerintah
UMPPUMPP Selanjutnya, evaluasi kinerja empat kernel algoritma Support Vector Machine dalam menganalisis sentimen ulasan aplikasi PRIMER LEAGUE dilakukan denganSelanjutnya, evaluasi kinerja empat kernel algoritma Support Vector Machine dalam menganalisis sentimen ulasan aplikasi PRIMER LEAGUE dilakukan dengan
UNRIUNRI Gelandangan dan pengemis adalah akibat masalah sosial yang tidak dapat dihindari. Permasalahan sosial ini merupakan interaksi dan akumulasi dari berbagaiGelandangan dan pengemis adalah akibat masalah sosial yang tidak dapat dihindari. Permasalahan sosial ini merupakan interaksi dan akumulasi dari berbagai