UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini berujung untuk mengkaji tentang malpraktik ditinjau dari ketidaktersediaannya fasilitas penganggulangan HIV berdasarkan KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, Permenkes No. 21 Tahun 2013 dan Permenkes No 12 Tahun 2020 serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi malpraktik di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktersediaannya alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik karena berdasarkan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 41 angka (4) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit sekurang-kurangnya kelas C wajib mampu mendiagnosis, melakukan pengobatan dan perawatan ODHA sesuai ketentuan dalam sistem rujukan. Akibat dari tidak tersedianya fasilitas penanggulangan HIV mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kasus ini karena ibu sang bayi harus menunggu dirujuk ke RSUD yang memakan waktu 10 jam 15 menit sehingga bayi meninggal dalam kandungan karena tidak mendapat penanganan yang benar. Selain itu mengenai tanggung jawab, yang berkontribusi paling besar dalam tindak pidana di perkara ini adalah RS Kartika Husada karena di rumah sakit itulah tidak terdapat fasilitas penanggulangan HIV.
Ketidaktersediaan alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik.Tanggung jawab utama RS Kartika Husada karena tidak menyediakan fasilitas.
Penting untuk meneliti bagaimana peraturan pelanggaran implementasi fasilitas kesehatan dapat dikontrol secara real-time di rumah sakit kelas C, serta mengevaluasi dampak pelaksanaan SOP penanggulangan HIV untuk menghindari risiko malpraktik. Selanjutnya, perlu dilakukan studi longitudinal mengenai kesiapan sumber daya medis selama krisis kesehatan, termasuk peran sistem rujukan interhospital dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang HIV agar tidak mengulang kejadian fatal seperti kematian bayi. Akhirnya, penelitian lanjutan dapat menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mempercepat akreditasi fasilitas penanganan HIV di fasilitas kesehatan swasta dan publik guna menurunkan angka malpraktik secara signifikan.
| File size | 168.24 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA Pelayanan publik di Kecamatan Kemayoran pada masa pandemi Covid-19 tidak ada masalah dan lancar serta dalam pelaksanaannya taat pada protokol kesehatanPelayanan publik di Kecamatan Kemayoran pada masa pandemi Covid-19 tidak ada masalah dan lancar serta dalam pelaksanaannya taat pada protokol kesehatan
STIE TDNSTIE TDN Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, serta staf keuangan yang bertugas sebagai operator SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkanInforman penelitian terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, serta staf keuangan yang bertugas sebagai operator SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan
STIE TDNSTIE TDN Beberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yangBeberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yang
STIE TDNSTIE TDN Temuan menunjukkan bahwa adopsi cloud accounting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis dan organisasional sebagaimana dijelaskan dalam model TAM danTemuan menunjukkan bahwa adopsi cloud accounting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis dan organisasional sebagaimana dijelaskan dalam model TAM dan
STIE TDNSTIE TDN Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan, love of money, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenaiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan, love of money, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai
STIE TDNSTIE TDN Konservatisme tetap relevan sebagai prinsip kehati-hatian, digitalisasi berperan sebagai penguat transparansi, dan keberlanjutan menekankan tanggung jawabKonservatisme tetap relevan sebagai prinsip kehati-hatian, digitalisasi berperan sebagai penguat transparansi, dan keberlanjutan menekankan tanggung jawab
DINASTIREVDINASTIREV Kehadiran dua jalur perlindungan ini di satu sisi memberikan opsi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan mutuKehadiran dua jalur perlindungan ini di satu sisi memberikan opsi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan mutu
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaanKajian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan
Useful /
STIE TDNSTIE TDN Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara random sampling dan melibatkan 96 responden pengguna Bibit. HasilPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel secara random sampling dan melibatkan 96 responden pengguna Bibit. Hasil
UEUUEU Penelitian ini menganalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto KristiyantoPenelitian ini menganalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hasil pengamatan yang telah dilakukan akan dianalisis menggunakan metode analisis kesesuaian lahan, dengan menyesuaikan data kawasan tersebut dengan tingkatHasil pengamatan yang telah dilakukan akan dianalisis menggunakan metode analisis kesesuaian lahan, dengan menyesuaikan data kawasan tersebut dengan tingkat
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Berdasarkan program Bupati Pamekasan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi di desa perlu dibentuk desa tematik, pembentukan desaBerdasarkan program Bupati Pamekasan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi di desa perlu dibentuk desa tematik, pembentukan desa