UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini berujung untuk mengkaji tentang malpraktik ditinjau dari ketidaktersediaannya fasilitas penganggulangan HIV berdasarkan KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, Permenkes No. 21 Tahun 2013 dan Permenkes No 12 Tahun 2020 serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi malpraktik di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktersediaannya alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik karena berdasarkan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 41 angka (4) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit sekurang-kurangnya kelas C wajib mampu mendiagnosis, melakukan pengobatan dan perawatan ODHA sesuai ketentuan dalam sistem rujukan. Akibat dari tidak tersedianya fasilitas penanggulangan HIV mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kasus ini karena ibu sang bayi harus menunggu dirujuk ke RSUD yang memakan waktu 10 jam 15 menit sehingga bayi meninggal dalam kandungan karena tidak mendapat penanganan yang benar. Selain itu mengenai tanggung jawab, yang berkontribusi paling besar dalam tindak pidana di perkara ini adalah RS Kartika Husada karena di rumah sakit itulah tidak terdapat fasilitas penanggulangan HIV.
Ketidaktersediaan alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik.Tanggung jawab utama RS Kartika Husada karena tidak menyediakan fasilitas.
Penting untuk meneliti bagaimana peraturan pelanggaran implementasi fasilitas kesehatan dapat dikontrol secara real-time di rumah sakit kelas C, serta mengevaluasi dampak pelaksanaan SOP penanggulangan HIV untuk menghindari risiko malpraktik. Selanjutnya, perlu dilakukan studi longitudinal mengenai kesiapan sumber daya medis selama krisis kesehatan, termasuk peran sistem rujukan interhospital dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang HIV agar tidak mengulang kejadian fatal seperti kematian bayi. Akhirnya, penelitian lanjutan dapat menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mempercepat akreditasi fasilitas penanganan HIV di fasilitas kesehatan swasta dan publik guna menurunkan angka malpraktik secara signifikan.
| File size | 168.24 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Pertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama. Pertanggungjawaban korporasiPertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama. Pertanggungjawaban korporasi
UEUUEU Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menandai penggunaan prerogatif konstitusionalImplementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menandai penggunaan prerogatif konstitusional
UEUUEU Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik,Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik,
UEUUEU Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehinggaSebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga
UMKLAUMKLA Hasil studi menunjukkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan perawat berdampak positif pada hasil pasien. Dukungan manajerial dan sumber daya memadaiHasil studi menunjukkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan perawat berdampak positif pada hasil pasien. Dukungan manajerial dan sumber daya memadai
UEUUEU Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihakKetidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihak
UEUUEU Namun kerangka regulasi masih belum memadai dalam mengatasi kompleksitas platform digital berbasis konten buatan pengguna, sehingga memerlukan reformasiNamun kerangka regulasi masih belum memadai dalam mengatasi kompleksitas platform digital berbasis konten buatan pengguna, sehingga memerlukan reformasi
UEUUEU Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptifJenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif
Useful /
UEUUEU Dibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan Undang‑Undang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanismeDibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan Undang‑Undang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanisme
UMKLAUMKLA Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perawat dan caregiver dalam melakukan pijat abdominal sangat penting untuk manajemen konstipasi non-farmakologis.Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perawat dan caregiver dalam melakukan pijat abdominal sangat penting untuk manajemen konstipasi non-farmakologis.
UMKLAUMKLA Kelompok intervensi diberikan blanket warmer selama 10 menit dalam fase pemulihan pascaoperasi. Pengukuran suhu tubuh dilakukan sebelum dan sesudah intervensiKelompok intervensi diberikan blanket warmer selama 10 menit dalam fase pemulihan pascaoperasi. Pengukuran suhu tubuh dilakukan sebelum dan sesudah intervensi
UEUUEU Temuan menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam menangkapTemuan menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap