UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini membahas sengketa hukum yang bisa muncul akibat dari sebuah ulasan digital, dengan mengambil contoh kasus antara food vlogger Codeblu versus Toko roti Clairmont yang berkembang menjadi sengketa timbal balik. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkaji unsur “perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial atau platform daring dan kedudukan dan batasan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik apabila dinilai merugikan reputasi suatu perusahaan, dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji peraturan hukum yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empat unsur kumulatif: Perbuatan (act), Bersifat melawan hukum (onrechtmatige daad), Kerugian (schade), Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (causal verband). Kedudukan food reviewer berada dalam keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum. Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah. Apabila review mengandung informasi yang tidak benar atau menyerang reputasi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi baik kerugian finansial (materiil) maupun rusaknya nama baik (imateriil), bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPer dapat terpenuhi apabila review atau konten yang dibuat food vlogger memuat pernyataan faktual yang tidak benar, disampaikan tanpa verifikasi yang memadai, dan terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak Clairmont.Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut.Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 1365 KUHPer untuk melindungi hak atas nama baik.Apabila food reviewer menyampaikan pernyataan yang bersifat faktual namun tidak benar, atau mengandung unsur pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi perusahaan, maka pernyataan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.Namun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugian (baik materiil maupun imateriil), serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa digital dapat diterapkan secara efektif dan adil. Penelitian ini dapat fokus pada pengembangan kriteria dan prosedur yang jelas untuk membuktikan unsur-unsur PMH, terutama dalam konteks ulasan kuliner di media sosial. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana PMH dapat diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen yang terus berubah. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab platform media sosial dalam menangani sengketa ini, serta bagaimana mereka dapat membantu dalam proses pembuktian dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum perdata di era digital, khususnya dalam menangani sengketa yang melibatkan kebebasan berpendapat dan reputasi online.
| File size | 207.72 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalamNegara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam
UEUUEU Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu institusi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan fungsi pertahanan negara dari berbagai ancamanTentara Nasional Indonesia merupakan suatu institusi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan fungsi pertahanan negara dari berbagai ancaman
UEUUEU Namun demikian, pada pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala baik secara teknis maupun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penggunaanNamun demikian, pada pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala baik secara teknis maupun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penggunaan
UEUUEU Penelitian ini berujung untuk mengkaji tentang malpraktik ditinjau dari ketidaktersediaannya fasilitas penganggulangan HIV berdasarkan KUHP, UU Nomor 44Penelitian ini berujung untuk mengkaji tentang malpraktik ditinjau dari ketidaktersediaannya fasilitas penganggulangan HIV berdasarkan KUHP, UU Nomor 44
UEUUEU Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum berhubungan erat dengan ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum.Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum berhubungan erat dengan ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum.
UEUUEU Platform Youtube menerapkan kebijakan yang berbeda dari standar hukum Indonesia, mengakibatkan kekosongan hukum terkait tanggung jawab atas konten yangPlatform Youtube menerapkan kebijakan yang berbeda dari standar hukum Indonesia, mengakibatkan kekosongan hukum terkait tanggung jawab atas konten yang
UEUUEU Jika dipandang dari sudut terdakwa, maka akan berkaitan terhadap teori hukum khususnya rasa keadilan, bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat membuktikanJika dipandang dari sudut terdakwa, maka akan berkaitan terhadap teori hukum khususnya rasa keadilan, bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat membuktikan
UEUUEU Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah informasi Tumpang TindihPenelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah informasi Tumpang Tindih
Useful /
UEUUEU Melihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerjaMelihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja
UEUUEU Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana atas kelalaian yang menyebabkan akta wasiat menjadi batal demi hukum.Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana atas kelalaian yang menyebabkan akta wasiat menjadi batal demi hukum.
UEUUEU Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatifRuang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatif
UEUUEU Penelitian ini mengkaji mengenai pencairan konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah dalam hal terdapat sengketa kepemilikan tanah dan perlindungan hukum terhadapPenelitian ini mengkaji mengenai pencairan konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah dalam hal terdapat sengketa kepemilikan tanah dan perlindungan hukum terhadap