UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini membahas sengketa hukum yang bisa muncul akibat dari sebuah ulasan digital, dengan mengambil contoh kasus antara food vlogger Codeblu versus Toko roti Clairmont yang berkembang menjadi sengketa timbal balik. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkaji unsur “perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial atau platform daring dan kedudukan dan batasan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik apabila dinilai merugikan reputasi suatu perusahaan, dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji peraturan hukum yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empat unsur kumulatif: Perbuatan (act), Bersifat melawan hukum (onrechtmatige daad), Kerugian (schade), Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (causal verband). Kedudukan food reviewer berada dalam keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum. Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah. Apabila review mengandung informasi yang tidak benar atau menyerang reputasi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi baik kerugian finansial (materiil) maupun rusaknya nama baik (imateriil), bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPer dapat terpenuhi apabila review atau konten yang dibuat food vlogger memuat pernyataan faktual yang tidak benar, disampaikan tanpa verifikasi yang memadai, dan terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak Clairmont.Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut.Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 1365 KUHPer untuk melindungi hak atas nama baik.Apabila food reviewer menyampaikan pernyataan yang bersifat faktual namun tidak benar, atau mengandung unsur pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi perusahaan, maka pernyataan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.Namun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugian (baik materiil maupun imateriil), serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa digital dapat diterapkan secara efektif dan adil. Penelitian ini dapat fokus pada pengembangan kriteria dan prosedur yang jelas untuk membuktikan unsur-unsur PMH, terutama dalam konteks ulasan kuliner di media sosial. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana PMH dapat diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen yang terus berubah. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab platform media sosial dalam menangani sengketa ini, serta bagaimana mereka dapat membantu dalam proses pembuktian dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum perdata di era digital, khususnya dalam menangani sengketa yang melibatkan kebebasan berpendapat dan reputasi online.
| File size | 207.72 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IAI TABAHIAI TABAH Analisis dilakukan dengan tiga tahapan Barthes: denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patriarki bekerja melalui pelecehan,Analisis dilakukan dengan tiga tahapan Barthes: denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patriarki bekerja melalui pelecehan,
IAI TABAHIAI TABAH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi berfungsi sebagai praktik komunikasi yang etis sekaligus strategi untuk membangun kepercayaanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi berfungsi sebagai praktik komunikasi yang etis sekaligus strategi untuk membangun kepercayaan
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini mengkaji rekonstruksi nilai toleransi dalam ruang privat politik melalui fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI sebagai cerminanPenelitian ini mengkaji rekonstruksi nilai toleransi dalam ruang privat politik melalui fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI sebagai cerminan
IAI TABAHIAI TABAH Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data secara triangulasi yang memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data secara triangulasi yang memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
IAI TABAHIAI TABAH Penelitian kualitatif dipilih menjadi jenis penelitian dalam penelitian ini karena dinilai dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami fenomena sosialPenelitian kualitatif dipilih menjadi jenis penelitian dalam penelitian ini karena dinilai dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami fenomena sosial
IAI TABAHIAI TABAH Secara simultan, kedua variabel tersebut juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaSecara simultan, kedua variabel tersebut juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ISI DPSISI DPS Kemudian, melihat Kurator Tamu dengan tanggung jawab, antara lain; menciptakan konsep kuratorial untuk sebuah pameran, memilih koleksi dan seniman yangKemudian, melihat Kurator Tamu dengan tanggung jawab, antara lain; menciptakan konsep kuratorial untuk sebuah pameran, memilih koleksi dan seniman yang
UMBUMB Pertama, pemberian konseling adalah hal yang baru dilaksanakan di RPTRA Sugriwa dan warga sebelumnya tidak pernah mendapatkan layanan ini dari pihak manapun.Pertama, pemberian konseling adalah hal yang baru dilaksanakan di RPTRA Sugriwa dan warga sebelumnya tidak pernah mendapatkan layanan ini dari pihak manapun.
Useful /
UEUUEU 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada,7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada,
IAI TABAHIAI TABAH Pendekatan sosio-religius dalam internalisasi nilai tasamuh (toleransi) dan syura (musyawarah) di IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan telah diakomodasi secaraPendekatan sosio-religius dalam internalisasi nilai tasamuh (toleransi) dan syura (musyawarah) di IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan telah diakomodasi secara
IAI TABAHIAI TABAH Studi ini menegaskan bahwa kompetensi komunikasi penyiar memperkuat fungsi radio sebagai media dakwah sekaligus ruang pemberdayaan komunitas dalam ekosistemStudi ini menegaskan bahwa kompetensi komunikasi penyiar memperkuat fungsi radio sebagai media dakwah sekaligus ruang pemberdayaan komunitas dalam ekosistem
UEUUEU Dalam hal terdapat sengketa kepemilikan tanah, maka untuk pencairan konsinyasi ganti rugi, pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan untuk menentukanDalam hal terdapat sengketa kepemilikan tanah, maka untuk pencairan konsinyasi ganti rugi, pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan untuk menentukan