UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini membahas sengketa hukum yang bisa muncul akibat dari sebuah ulasan digital, dengan mengambil contoh kasus antara food vlogger Codeblu versus Toko roti Clairmont yang berkembang menjadi sengketa timbal balik. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkaji unsur “perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial atau platform daring dan kedudukan dan batasan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik apabila dinilai merugikan reputasi suatu perusahaan, dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji peraturan hukum yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empat unsur kumulatif: Perbuatan (act), Bersifat melawan hukum (onrechtmatige daad), Kerugian (schade), Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (causal verband). Kedudukan food reviewer berada dalam keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum. Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah. Apabila review mengandung informasi yang tidak benar atau menyerang reputasi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi baik kerugian finansial (materiil) maupun rusaknya nama baik (imateriil), bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPer dapat terpenuhi apabila review atau konten yang dibuat food vlogger memuat pernyataan faktual yang tidak benar, disampaikan tanpa verifikasi yang memadai, dan terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak Clairmont.Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut.Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 1365 KUHPer untuk melindungi hak atas nama baik.Apabila food reviewer menyampaikan pernyataan yang bersifat faktual namun tidak benar, atau mengandung unsur pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi perusahaan, maka pernyataan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.Namun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugian (baik materiil maupun imateriil), serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa digital dapat diterapkan secara efektif dan adil. Penelitian ini dapat fokus pada pengembangan kriteria dan prosedur yang jelas untuk membuktikan unsur-unsur PMH, terutama dalam konteks ulasan kuliner di media sosial. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana PMH dapat diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen yang terus berubah. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab platform media sosial dalam menangani sengketa ini, serta bagaimana mereka dapat membantu dalam proses pembuktian dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum perdata di era digital, khususnya dalam menangani sengketa yang melibatkan kebebasan berpendapat dan reputasi online.
| File size | 207.72 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI SiLAWO memenuhi sebagian besar atribut inovasi menurut teori Rogers, namun memerlukan perbaikan sistem, peningkatan edukasi digital, dan penguatan infrastrukturSiLAWO memenuhi sebagian besar atribut inovasi menurut teori Rogers, namun memerlukan perbaikan sistem, peningkatan edukasi digital, dan penguatan infrastruktur
UNRIUNRI Mal Pelayanan Publik (MPP) Surabaya merupakan inovasi terintegrasi yang berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan pelayanan publikMal Pelayanan Publik (MPP) Surabaya merupakan inovasi terintegrasi yang berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan pelayanan publik
UNRIUNRI Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, populasi, dan kuesioner. Selain itu menggunakan uji validitas,Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, populasi, dan kuesioner. Selain itu menggunakan uji validitas,
UNRIUNRI ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pegawai. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara. Netralitas birokrasiASN adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pegawai. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara. Netralitas birokrasi
UNRIUNRI Capacity building adalah aspek krusial dalam implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, bertujuanCapacity building adalah aspek krusial dalam implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, bertujuan
UNRIUNRI Teknik pengumpulan data yaitu primer dengan wawancara dan data sekunder yang berasal dari data penduduk Desa Tenan dan dinas sosial Kecamatan Tebing TinggiTeknik pengumpulan data yaitu primer dengan wawancara dan data sekunder yang berasal dari data penduduk Desa Tenan dan dinas sosial Kecamatan Tebing Tinggi
UNRIUNRI Ketiga aktor ini tidak memiliki pola komunikasi yang baik bahkan komunikasi antara pemerintah dan swasta terputus. Hal ini sangat berdampak pada data PMIKetiga aktor ini tidak memiliki pola komunikasi yang baik bahkan komunikasi antara pemerintah dan swasta terputus. Hal ini sangat berdampak pada data PMI
UNRIUNRI Desa Gempolkerep memiliki kondisi geografis yang strategis, namun seleksi kepegawaian berbasis tes tulis tidak dapat mengukur kompetensi calon sehinggaDesa Gempolkerep memiliki kondisi geografis yang strategis, namun seleksi kepegawaian berbasis tes tulis tidak dapat mengukur kompetensi calon sehingga
Useful /
UNRIUNRI Penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, survei, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisisPenelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, survei, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis
UEUUEU Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga mengatur tentangTerbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga mengatur tentang
STIABENGKULUSTIABENGKULU Media sosial memungkinkan bisnis menjangkau target pasar yang selama pandemi lebih banyak beraktivitas di rumah dan enggan keluar, termasuk untuk membeliMedia sosial memungkinkan bisnis menjangkau target pasar yang selama pandemi lebih banyak beraktivitas di rumah dan enggan keluar, termasuk untuk membeli
UMPPUMPP Sebaliknya, pada ulasan negatif, kata-kata seperti lama, gabisa, eror, dan iklan menjadi kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya, evaluasi kinerja empatSebaliknya, pada ulasan negatif, kata-kata seperti lama, gabisa, eror, dan iklan menjadi kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya, evaluasi kinerja empat