Publisher

UNDIKSHAUNDIKSHA

Journal Ganesha Civic Education JournalGanesha Civic Education Journal Abstract

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi nilai toleransi dalam ruang privat politik melalui fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI sebagai cerminan krisis moral dan kemerosotan etika publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian kepustakaan yang bersifat analitis dan interpretatif, memadukan teori kekuasaan Michel Foucault, teori habitus Pierre Bourdieu, dan etika Pancasila untuk menyingkap bagaimana relasi dominatif di ruang publik menjalar ke ranah domestik dan menormalisasi perilaku otoriter di kalangan elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan rumah bukanlah persoalan individual, melainkan produk dari reproduksi kekuasaan struktural dan lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, rekonstruksi nilai toleransi menuntut reformasi etika politik yang humanis dan akuntabel melalui pendidikan moral-politik reflektif, pembenahan kelembagaan etika DPR-RI, serta penguatan kontrol sosial masyarakat sipil demi menegakkan budaya politik yang berkeadaban, egaliter, dan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI merupakan manifestasi dari krisis moral dan kegagalan internalisasi nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.Relasi kuasa yang terbentuk di ruang publik menjalar ke ranah domestik, menghasilkan pola dominasi dan impunitas yang menormalisasi kekerasan simbolik dalam rumah tangga.Rekonstruksi nilai toleransi menuntut reformasi etika politik yang humanis, akuntabel, dan berkeadaban.

Future Research

Penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan pendidikan moral-politik reflektif bagi elite politik, yang menekankan internalisasi nilai toleransi sebagai pedoman perilaku. Reformasi kelembagaan etika DPR-RI perlu dilakukan dengan membentuk badan etik independen dan memperkuat mekanisme pengawasan serta sanksi terhadap pelanggaran etika. Partisipasi masyarakat sipil dan media harus diperkuat sebagai mekanisme kontrol eksternal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas etika politik. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengukur efektivitas implementasi nilai-nilai toleransi dan dampak reformasi etika terhadap perubahan perilaku politik di kalangan anggota legislatif, serta mengkaji peran budaya dan struktur sosial dalam memperkuat atau melemahkan praktik toleransi di ruang privat dan publik. Dengan demikian, upaya rekonstruksi nilai toleransi dapat menjadi gerakan moral dan kebijakan nyata yang memperkuat budaya politik berkeadaban sesuai dengan cita ideal Pancasila.

References

1. HEGEMONI RELIGIO-KEKUASAAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam... doi.org/10.24014/sb.v16i1.7037HEGEMONI RELIGIO KEKUASAAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam doi 10 24014 sb v16i1 7037
2. The Role of Local Elite in the Transformation of Intolerant Values in Indonesia | Sahide | International... ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4138The Role of Local Elite in the Transformation of Intolerant Values in Indonesia Sahide International ijmmu index php ijmmu article view 4138

Metadata

File size	357.8 KB
Pages	8
DMCA	Report