Publisher

UEUUEU

Journal Lex JurnalicaLex Jurnalica Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti landasan hukum tata kelola kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang kritis, dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan untuk penerapan AI yang etis di sektor publik. Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang‑Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansi algoritma, non‑diskriminasi, dan akuntabilitas. Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi individu yang terdampak. Untuk itu, peneliti menegaskan perlunya reformasi hukum yang mendesak, berupa pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai‑nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan substantif, didukung oleh badan pengawas independen.

Conclusion

Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur tata kelola AI, sehingga berisiko memperparah ketidakadilan substantif dan menyulitkan penegakan hak asasi manusia.Dibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan Undang‑Undang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanisme pengaduan, serta pembentukan badan pengawas independen.Garis besar regulasi tersebut harus mengikatkan transparansi, non‑diskriminasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif sebagai prinsip utama.

Future Research

1) Menyelidiki bagaimana penerapan pendekatan manusia‑di‑loop dalam sistem e‑court dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan AI, serta mengidentifikasi standar audit algoritma yang relevan untuk konteks hukum Indonesia. 2) Mengkaji efektivitas mekanisme pengaduan publik terhadap keputusan otomatis yang disampaikan melalui platform layanan sosial, dengan fokus pada dampak diskriminasi sosial‑ekonomi dan ketersediaan akses hukum bagi kelompok marginal. 3) Merancang prototipe kerangka kerja regulasi AI berbasis risiko yang dapat diadaptasi oleh lembaga pemerintah sektor publik, termasuk prosedur klasifikasi risiko tinggi, persyaratan pelaporan, dan peran badan pengawas independen dalam mengawasi penggunaan AI yang memengaruhi hak asasi manusia.

References

1. STUDI LITERATUR: ANCAMAN SERANGAN SIBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEAMANAN DATA DI INDONESIA... doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.363STUDI LITERATUR ANCAMAN SERANGAN SIBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI TERHADAP KEAMANAN DATA DI INDONESIA doi 10 33005 sitasi v3i1 363
2. Vol. 12 No. 2 (2023): Desember | JURNAL RECHTENS. vol jurnal rechtens journal issn fully peer reviewed... doi.org/10.56013/rechtens.v12i2Vol 12 No 2 2023 Desember JURNAL RECHTENS vol jurnal rechtens journal issn fully peer reviewed doi 10 56013 rechtens v12i2
3. Analisis Performa Chatbot Berdasarkan 20 Fitur Pada Parameter Industri Perbankan di Indonesia | IKRA-ITH... doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2955Analisis Performa Chatbot Berdasarkan 20 Fitur Pada Parameter Industri Perbankan di Indonesia IKRA ITH doi 10 37817 ikraith informatika v8i2 2955
4. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer | Benuf | Gema... ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Benuf Gema ejournal2 undip ac index php gk article view 7504
5. A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research | PLOS One. simple method... doi.org/10.1371/journal.pone.0232076A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research PLOS One simple method doi 10 1371 journal pone 0232076

Metadata

File size	239.8 KB
Pages	11
DMCA	Report