UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaStudi ini bertujuan untuk meneliti landasan hukum tata kelola kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang kritis, dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan untuk penerapan AI yang etis di sektor publik. Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang‑Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansi algoritma, non‑diskriminasi, dan akuntabilitas. Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi individu yang terdampak. Untuk itu, peneliti menegaskan perlunya reformasi hukum yang mendesak, berupa pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai‑nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan substantif, didukung oleh badan pengawas independen.
Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur tata kelola AI, sehingga berisiko memperparah ketidakadilan substantif dan menyulitkan penegakan hak asasi manusia.Dibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan Undang‑Undang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanisme pengaduan, serta pembentukan badan pengawas independen.Garis besar regulasi tersebut harus mengikatkan transparansi, non‑diskriminasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif sebagai prinsip utama.
1) Menyelidiki bagaimana penerapan pendekatan manusia‑di‑loop dalam sistem e‑court dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan AI, serta mengidentifikasi standar audit algoritma yang relevan untuk konteks hukum Indonesia. 2) Mengkaji efektivitas mekanisme pengaduan publik terhadap keputusan otomatis yang disampaikan melalui platform layanan sosial, dengan fokus pada dampak diskriminasi sosial‑ekonomi dan ketersediaan akses hukum bagi kelompok marginal. 3) Merancang prototipe kerangka kerja regulasi AI berbasis risiko yang dapat diadaptasi oleh lembaga pemerintah sektor publik, termasuk prosedur klasifikasi risiko tinggi, persyaratan pelaporan, dan peran badan pengawas independen dalam mengawasi penggunaan AI yang memengaruhi hak asasi manusia.
- STUDI LITERATUR: ANCAMAN SERANGAN SIBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEAMANAN DATA DI INDONESIA... doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.363STUDI LITERATUR ANCAMAN SERANGAN SIBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI TERHADAP KEAMANAN DATA DI INDONESIA doi 10 33005 sitasi v3i1 363
- Vol. 12 No. 2 (2023): Desember | JURNAL RECHTENS. vol jurnal rechtens journal issn fully peer reviewed... doi.org/10.56013/rechtens.v12i2Vol 12 No 2 2023 Desember JURNAL RECHTENS vol jurnal rechtens journal issn fully peer reviewed doi 10 56013 rechtens v12i2
- Analisis Performa Chatbot Berdasarkan 20 Fitur Pada Parameter Industri Perbankan di Indonesia | IKRA-ITH... doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2955Analisis Performa Chatbot Berdasarkan 20 Fitur Pada Parameter Industri Perbankan di Indonesia IKRA ITH doi 10 37817 ikraith informatika v8i2 2955
- Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer | Benuf | Gema... ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Benuf Gema ejournal2 undip ac index php gk article view 7504
- A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research | PLOS One. simple method... doi.org/10.1371/journal.pone.0232076A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research PLOS One simple method doi 10 1371 journal pone 0232076
| File size | 239.8 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukumKeputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum
UEUUEU Berkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakanBerkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakan
UEUUEU Impor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitasImpor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dengan demikian, penyidikan harus tetap menjamin keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dalam proses pidana dan perlindungan rahasia jabatan serta kepastianDengan demikian, penyidikan harus tetap menjamin keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dalam proses pidana dan perlindungan rahasia jabatan serta kepastian
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20
UEUUEU Namun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuanNamun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan
UEUUEU Pengadaan tanah merupakan tindakan pemerintah mendapatkan tanah untuk berbagai tujuan pembangunan dengan memberikan kompensasi, yang ganti ruginya dikonsinyasikanPengadaan tanah merupakan tindakan pemerintah mendapatkan tanah untuk berbagai tujuan pembangunan dengan memberikan kompensasi, yang ganti ruginya dikonsinyasikan
UEUUEU PP 25 Tahun 2024 memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan, namun hal itu bertentangan dengan UU Minerba yang menetapkan prioritas kepadaPP 25 Tahun 2024 memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan, namun hal itu bertentangan dengan UU Minerba yang menetapkan prioritas kepada
Useful /
UnbrahUnbrah Mengevaluasi perbedaan QoL antara terapi hormonal dan kemoterapi sangat penting untuk menilai hasil pengobatan dan memandu keputusan klinis. Terdapat perbedaanMengevaluasi perbedaan QoL antara terapi hormonal dan kemoterapi sangat penting untuk menilai hasil pengobatan dan memandu keputusan klinis. Terdapat perbedaan
UnbrahUnbrah Sebagian besar pasien memiliki tingkat pendidikan menengah (55,7%) serta pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (18%) dan karyawan sektor swasta (18%). BerdasarkanSebagian besar pasien memiliki tingkat pendidikan menengah (55,7%) serta pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (18%) dan karyawan sektor swasta (18%). Berdasarkan
UEUUEU Hasil pengujian menunjukkan bahwa website Karya Usaha memperoleh skor Performance 85% pada Google Lighthouse dan 76% pada GTmetrix, dengan masalah utamaHasil pengujian menunjukkan bahwa website Karya Usaha memperoleh skor Performance 85% pada Google Lighthouse dan 76% pada GTmetrix, dengan masalah utama
UEUUEU Augmented Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif dengan menampilkan elemen‑elemen virtual di dalam dunia nyata, yangAugmented Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif dengan menampilkan elemen‑elemen virtual di dalam dunia nyata, yang