UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaStudi ini bertujuan untuk meneliti landasan hukum tata kelola kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang kritis, dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan untuk penerapan AI yang etis di sektor publik. Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang‑Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansi algoritma, non‑diskriminasi, dan akuntabilitas. Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi individu yang terdampak. Untuk itu, peneliti menegaskan perlunya reformasi hukum yang mendesak, berupa pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai‑nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan substantif, didukung oleh badan pengawas independen.
Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur tata kelola AI, sehingga berisiko memperparah ketidakadilan substantif dan menyulitkan penegakan hak asasi manusia.Dibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan Undang‑Undang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanisme pengaduan, serta pembentukan badan pengawas independen.Garis besar regulasi tersebut harus mengikatkan transparansi, non‑diskriminasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif sebagai prinsip utama.
1) Menyelidiki bagaimana penerapan pendekatan manusia‑di‑loop dalam sistem e‑court dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan AI, serta mengidentifikasi standar audit algoritma yang relevan untuk konteks hukum Indonesia. 2) Mengkaji efektivitas mekanisme pengaduan publik terhadap keputusan otomatis yang disampaikan melalui platform layanan sosial, dengan fokus pada dampak diskriminasi sosial‑ekonomi dan ketersediaan akses hukum bagi kelompok marginal. 3) Merancang prototipe kerangka kerja regulasi AI berbasis risiko yang dapat diadaptasi oleh lembaga pemerintah sektor publik, termasuk prosedur klasifikasi risiko tinggi, persyaratan pelaporan, dan peran badan pengawas independen dalam mengawasi penggunaan AI yang memengaruhi hak asasi manusia.
- STUDI LITERATUR: ANCAMAN SERANGAN SIBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEAMANAN DATA DI INDONESIA... doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.363STUDI LITERATUR ANCAMAN SERANGAN SIBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI TERHADAP KEAMANAN DATA DI INDONESIA doi 10 33005 sitasi v3i1 363
- Vol. 12 No. 2 (2023): Desember | JURNAL RECHTENS. vol jurnal rechtens journal issn fully peer reviewed... doi.org/10.56013/rechtens.v12i2Vol 12 No 2 2023 Desember JURNAL RECHTENS vol jurnal rechtens journal issn fully peer reviewed doi 10 56013 rechtens v12i2
- Analisis Performa Chatbot Berdasarkan 20 Fitur Pada Parameter Industri Perbankan di Indonesia | IKRA-ITH... doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2955Analisis Performa Chatbot Berdasarkan 20 Fitur Pada Parameter Industri Perbankan di Indonesia IKRA ITH doi 10 37817 ikraith informatika v8i2 2955
- Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer | Benuf | Gema... ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Benuf Gema ejournal2 undip ac index php gk article view 7504
- A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research | PLOS One. simple method... doi.org/10.1371/journal.pone.0232076A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research PLOS One simple method doi 10 1371 journal pone 0232076
| File size | 239.8 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Hasil Penelitian diharapkan memberikan wawasan terhadap pemerintah mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan Masyarakat terkhusunya di KabupatenHasil Penelitian diharapkan memberikan wawasan terhadap pemerintah mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan Masyarakat terkhusunya di Kabupaten
UNRIUNRI Oleh karena itu, transformasi politik generasi Z melalui TikTok dapat dipahami sebagai pergeseran pola partisipasi politik dari cara konvensional menujuOleh karena itu, transformasi politik generasi Z melalui TikTok dapat dipahami sebagai pergeseran pola partisipasi politik dari cara konvensional menuju
UNRIUNRI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait di Kabupaten Bengkalis. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif denganTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait di Kabupaten Bengkalis. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
UNRIUNRI Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan dataMetode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data
UNRIUNRI Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi. Proses ini melibatkan pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasanBertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi. Proses ini melibatkan pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasan
UNRIUNRI Namun, penerapan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Jambangan belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari kurangnya area parkir dan kebersihan yang belumNamun, penerapan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Jambangan belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari kurangnya area parkir dan kebersihan yang belum
UNRIUNRI Regulasi yang tepat akan memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibatRegulasi yang tepat akan memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat
UNRIUNRI Hasil dari penelitian menunjukan bahawa layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165 dimana layanan tersebutHasil dari penelitian menunjukan bahawa layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165 dimana layanan tersebut
Useful /
UEUUEU Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945
UEUUEU Penelitian ini menganalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto KristiyantoPenelitian ini menganalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
UNRIUNRI Alat Pelindung Diri (APD) mempunyai peranan yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Salah satunya di Puskesmas Maiwa tenaga kesehatan masih belum patuhAlat Pelindung Diri (APD) mempunyai peranan yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Salah satunya di Puskesmas Maiwa tenaga kesehatan masih belum patuh
UNRIUNRI Berdasarkan model Mulgan yang mencakup tujuan, lingkungan, dan aksi, tujuan program sudah ada tetapi memerlukan penyempurnaan, sementara lingkungan melibatkanBerdasarkan model Mulgan yang mencakup tujuan, lingkungan, dan aksi, tujuan program sudah ada tetapi memerlukan penyempurnaan, sementara lingkungan melibatkan