UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPercepatan konversi sertifikat fisik ke kode respons cepat (QR code) oleh ATR/BPN sejak 2022 bertujuan menekan biaya, mempersingkat waktu, dan menurunkan pemalsuan. Sistem validasi elektronik yang menjadi penentu sahnya pencatatan nyatanya tidak mendeteksi sertifikat ganda, inkonsistensi data spasial, maupun perubahan status hukum lahan. Kelemahan ini memicu sengketa kepemilikan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kelemahan prosedur validasi elektronik dan merumuskan model penyempurnaan berbasis kepastian hukum. Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 pengguna layanan, serta 215 dokumen konversi.
(1) ketidaksesuaian integrasi real‑time antara basis data pertanahan, kependudukan, dan pajak.(2) tidak adanya verifikasi spasial otomatis sebelum pencetakan QR code.dan (3) kewenangan operator terbatas untuk membatalkan konversi ketika inkonsistensi data ditemukan.Model penyempurnaan yang dirancang menggunakan arsitektur hub‑and‑spoke, API gateway, algoritma deteksi perubahan citra satelit, kewajiban pembaruan data oleh pemerintah daerah, dan pembentukan tim inspeksi lapangan berhasil meningkatkan akurasi validasi spasial menjadi 94,7 % dan menurunkan kegagalan validasi menjadi 0,9 %.
Pertama, penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas penerapan algoritma deteksi perubahan citra satelit di daerah dengan kualitas sinyal satelit rendah, sehingga memetakan batasan teknis dan solusi adaptif. Kedua, studi kualitatif mengenai persepsi dan kepatuhan petugas lapangan terhadap prosedur validasi dapat mengidentifikasi hambatan organisasi dan mekanisme pelatihan yang optimal. Ketiga, evaluasi dampak perubahan kebijakan integrasi real‑time terhadap penyelesaian sengketa tanah dalam jangka waktu satu tahun dapat menilai apakah integrasi teknis benar-benar menurunkan konflik kepemilikan. Penelitian-penelitian ini bertujuan memperkuat sistem pendaftaran digital agar lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia | Wiraguna | Public... jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Studi Eksploratif di Indonesia Wiraguna Public jurnal penerbitwidina index php JPS article view 1390
- Penerapan Metode Optical Character Recognition (OCR) Untuk Mengambil Data Arsip | Reyvansyah | Jurnal... doi.org/10.21107/triac.v10i2.20809Penerapan Metode Optical Character Recognition OCR Untuk Mengambil Data Arsip Reyvansyah Jurnal doi 10 21107 triac v10i2 20809
| File size | 354.53 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Ketidakhadiran mekanisme hukum untuk memvalidasi hasil musyawarah keluarga menciptakan potensi konflik hukum ketika sengketa dibawa ke pengadilan. OlehKetidakhadiran mekanisme hukum untuk memvalidasi hasil musyawarah keluarga menciptakan potensi konflik hukum ketika sengketa dibawa ke pengadilan. Oleh
DINASTIRESDINASTIRES Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Penyelesaian kegiatan PTSL dalam kategori Kluster 2, yaitu bidangMengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Penyelesaian kegiatan PTSL dalam kategori Kluster 2, yaitu bidang
UMTSUMTS Konflik peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dilatar belakangi oleh norma hukum dan norma sosial. Secara umum, norma hukum yang berlaku melarangKonflik peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dilatar belakangi oleh norma hukum dan norma sosial. Secara umum, norma hukum yang berlaku melarang
STPNSTPN Harapan kita agar tidak ada lagi konflik agraria berdarah, terutama yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia. Masalah hukum dalam artikel iniHarapan kita agar tidak ada lagi konflik agraria berdarah, terutama yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia. Masalah hukum dalam artikel ini
UWPUWP Hukum waris adat merupakan salah satu dari tiga hukum waris yang terdapat di Indonesia. Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telahHukum waris adat merupakan salah satu dari tiga hukum waris yang terdapat di Indonesia. Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah
UWPUWP Pembebasan sektor investasi, terutama investasi asing, sebenarnya telah ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi.Pembebasan sektor investasi, terutama investasi asing, sebenarnya telah ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi.
UNIRAYAUNIRAYA Kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan harta warisan dibuka. Pembagian harta warisan harusKepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan harta warisan dibuka. Pembagian harta warisan harus
UMJ PremiumUMJ Premium Topik ini menjadi menarik ketika banyak sekali persoalan menyangkut kegiatan konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi penyelesaiannya merugikan salahTopik ini menjadi menarik ketika banyak sekali persoalan menyangkut kegiatan konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi penyelesaiannya merugikan salah
Useful /
UEUUEU Keberadaan kondotel sebagai perpaduan antara kondominium (kondominium) dan bisnis perhotelan telah menimbulkan dualisme pengelolaan yang unik. Di satuKeberadaan kondotel sebagai perpaduan antara kondominium (kondominium) dan bisnis perhotelan telah menimbulkan dualisme pengelolaan yang unik. Di satu
UMJ PremiumUMJ Premium Aktivitas dalam melakukan kegiatan perpindahan dari Fakultas Teknik menuju gerbang utama kampus, sehingga jalur pedestrian merupakan fasilitas sangat pentingAktivitas dalam melakukan kegiatan perpindahan dari Fakultas Teknik menuju gerbang utama kampus, sehingga jalur pedestrian merupakan fasilitas sangat penting
UMJ PremiumUMJ Premium Selain itu, komunikasi juga memiliki hubungan signifikan dengan penjadwalan proyek dengan koefisien determinasi parsial 36,74 %. Terakhir, kombinasiSelain itu, komunikasi juga memiliki hubungan signifikan dengan penjadwalan proyek dengan koefisien determinasi parsial 36,74 %. Terakhir, kombinasi
UMJ PremiumUMJ Premium Dampak dari ketidakdipenuhan kewajiban tersebut adalah timbulnya biaya tak terduga bagi penyedia jasa, gagal bayar kepada subkontraktor, potensi denda,Dampak dari ketidakdipenuhan kewajiban tersebut adalah timbulnya biaya tak terduga bagi penyedia jasa, gagal bayar kepada subkontraktor, potensi denda,