UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPercepatan konversi sertifikat fisik ke kode respons cepat (QR code) oleh ATR/BPN sejak 2022 bertujuan menekan biaya, mempersingkat waktu, dan menurunkan pemalsuan. Sistem validasi elektronik yang menjadi penentu sahnya pencatatan nyatanya tidak mendeteksi sertifikat ganda, inkonsistensi data spasial, maupun perubahan status hukum lahan. Kelemahan ini memicu sengketa kepemilikan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kelemahan prosedur validasi elektronik dan merumuskan model penyempurnaan berbasis kepastian hukum. Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 pengguna layanan, serta 215 dokumen konversi.
(1) ketidaksesuaian integrasi real‑time antara basis data pertanahan, kependudukan, dan pajak.(2) tidak adanya verifikasi spasial otomatis sebelum pencetakan QR code.dan (3) kewenangan operator terbatas untuk membatalkan konversi ketika inkonsistensi data ditemukan.Model penyempurnaan yang dirancang menggunakan arsitektur hub‑and‑spoke, API gateway, algoritma deteksi perubahan citra satelit, kewajiban pembaruan data oleh pemerintah daerah, dan pembentukan tim inspeksi lapangan berhasil meningkatkan akurasi validasi spasial menjadi 94,7 % dan menurunkan kegagalan validasi menjadi 0,9 %.
Pertama, penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas penerapan algoritma deteksi perubahan citra satelit di daerah dengan kualitas sinyal satelit rendah, sehingga memetakan batasan teknis dan solusi adaptif. Kedua, studi kualitatif mengenai persepsi dan kepatuhan petugas lapangan terhadap prosedur validasi dapat mengidentifikasi hambatan organisasi dan mekanisme pelatihan yang optimal. Ketiga, evaluasi dampak perubahan kebijakan integrasi real‑time terhadap penyelesaian sengketa tanah dalam jangka waktu satu tahun dapat menilai apakah integrasi teknis benar-benar menurunkan konflik kepemilikan. Penelitian-penelitian ini bertujuan memperkuat sistem pendaftaran digital agar lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia | Wiraguna | Public... jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Studi Eksploratif di Indonesia Wiraguna Public jurnal penerbitwidina index php JPS article view 1390
- Penerapan Metode Optical Character Recognition (OCR) Untuk Mengambil Data Arsip | Reyvansyah | Jurnal... doi.org/10.21107/triac.v10i2.20809Penerapan Metode Optical Character Recognition OCR Untuk Mengambil Data Arsip Reyvansyah Jurnal doi 10 21107 triac v10i2 20809
| File size | 354.53 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Konsep kemitraan yang diadopsi oleh Permenhub 12/2019 memberikan fleksibilitas yang tinggi, namun menimbulkan pertanyaan mengenai kesejahteraan pengemudi.Konsep kemitraan yang diadopsi oleh Permenhub 12/2019 memberikan fleksibilitas yang tinggi, namun menimbulkan pertanyaan mengenai kesejahteraan pengemudi.
UNRIUNRI Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparatur Disdukcapil,Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparatur Disdukcapil,
UNRIUNRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa MPP Surabaya telah menjadi model inovasi pelayanan publik yang menghasilkan perubahan paradigma birokrasi menjadi lebihPenelitian ini menyimpulkan bahwa MPP Surabaya telah menjadi model inovasi pelayanan publik yang menghasilkan perubahan paradigma birokrasi menjadi lebih
UNRIUNRI Selain itu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dengan nilai p sebesar 0,018 (p < 0,005)Selain itu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dengan nilai p sebesar 0,018 (p < 0,005)
UNRIUNRI Ketergantungan dan loyalitas PNS kepada kepala daerah sangat besar karena para pegawai mamandang tugas pekerjaan sebagai karir hidup, sehingga memandangKetergantungan dan loyalitas PNS kepada kepala daerah sangat besar karena para pegawai mamandang tugas pekerjaan sebagai karir hidup, sehingga memandang
UNRIUNRI Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pendekatan capacity building yang komprehensif diperlukan untuk memberdayakan petani dalam menghadapi tantangan tersebut.Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pendekatan capacity building yang komprehensif diperlukan untuk memberdayakan petani dalam menghadapi tantangan tersebut.
UNRIUNRI Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis data Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi tata kelolaAnalisis data dilakukan menggunakan metode analisis data Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi tata kelola
UNRIUNRI Basis fundamental dari seluruh reformasi birokrasi karenanya harus dimulai dengan reformasi terhadap pengelolaan/manajemen SDM aparaturnya, yaitu manajemenBasis fundamental dari seluruh reformasi birokrasi karenanya harus dimulai dengan reformasi terhadap pengelolaan/manajemen SDM aparaturnya, yaitu manajemen
Useful /
UEUUEU Namun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugianNamun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugian
UNRIUNRI Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang meliputi uji validasi, uji reliabilitas, dan uji chi-square. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan teknik analisis data yang meliputi uji validasi, uji reliabilitas, dan uji chi-square. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
UEUUEU Dalam kasus di mana ada sengketa mengenai kepemilikan tanah oleh warga masyarakat yang berhak atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pihak yang bersengketaDalam kasus di mana ada sengketa mengenai kepemilikan tanah oleh warga masyarakat yang berhak atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pihak yang bersengketa
UNRIUNRI Dari hasil dan pembahasan terlihat bahwa jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Tanjung Pinang hanya sedikit menurun, bahkan ada yang naik.meskipun visi,Dari hasil dan pembahasan terlihat bahwa jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Tanjung Pinang hanya sedikit menurun, bahkan ada yang naik.meskipun visi,