UEUUEU

Lex JurnalicaLex Jurnalica

Kasus Codeblu versus Clairmont Patisserie merupakan salah satu ilustrasi konkret ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 27A UU ITE terhadap konten influencer yang melakukan ulasan produk atau layanan. Ketidakpastian hukum bersumber dari ambiguitas definisi pencemaran nama baik dalam konteks digital, inkonsistensi interpretasi yudisial, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media sosial, serta ketegangan antara hak konsumen untuk menyampaikan pendapat dengan hak pelaku usaha untuk dilindungi dari informasi yang merusak reputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai batasan hukum dalam membuat konten ulasan, menciptakan zona abu-abu yang luas dan efek menakutkan terhadap kebebasan berekspresi. Mewujudkan kepastian hukum memerlukan reformulasi norma yang membedakan pernyataan fakta dan opini, pengembangan standar pembuktian yang jelas dan terukur, implementasi graduated response framework, penguatan peran platform digital dalam co-regulation, serta pengembangan literasi digital dan kode etik profesional influencer. Upaya komprehensif ini diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Penerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang pencemaran nama baik terhadap konten influencer mengalami ketidakpastian hukum yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam kasus Codeblu versus Clairmont Patisserie.Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media digital yang memiliki kecepatan penyebaran eksponensial dan algoritma.Mewujudkan kepastian hukum memerlukan reformulasi norma yang membedakan antara pernyataan fakta dan opini, ulasan konsumen berbasis pengalaman personal dengan tuduhan faktual, serta mengintroduksi konsep hak istimewa kepentingan publik.Diperlukan pula pengembangan standar pembuktian yang jelas dalam co-regulation, implementasi graduated response framework yang proporsional, penguatan peran platform digital, serta pengembangan literasi digital dan kode etik profesional influencer.Upaya komprehensif ini penting untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dan hak konsumen dalam ekosisem ekonomi digital.

Untuk mencapai kepastian hukum dalam perlindungan nama baik merek dari praktik pencemaran nama baik oleh influencer, diperlukan beberapa langkah fundamental. Pertama, perlu ada reformulasi definisi pencemaran nama baik yang lebih spesifik dan operasional untuk konteks digital. Definisi saat ini dalam Pasal 27A UU ITE masih terlalu abstrak dan tidak memberikan guidance yang memadai. Reformulasi ini harus dimulai dengan perbedaan yang tegas antara beberapa kategori konten yang saat ini tercampur dalam satu pasal yang sama. Kedua, diperlukan pengembangan standar pembuktian yang jelas dan terukur, baik untuk unsur mens rea maupun actus reus dari delik pencemaran nama baik. Ketiga, perlu diperkenalkan konsep hak istimewa yang sah untuk konten yang dibuat dalam kepentingan publik. Selain itu, pengembangan literasi digital dan etika influencer menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan influencer. Program literasi digital harus mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum pencemaran nama baik, kewajiban verifikasi faktual, dan hak serta kewajiban konsumen dalam menyampaikan review. Selain itu, perlu dikembangkan kode etik profesional untuk influencer yang mengatur standar perilaku dalam membuat konten review.

  1. Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-Wom), Brand Image dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Bedak... openjournal.unpam.ac.id/index.php/JEE/article/view/28748Pengaruh Electronic Word of Mouth E Wom Brand Image dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Bedak openjournal unpam ac index php JEE article view 28748
  2. Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi... doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang Undang Informasi doi 10 61104 alz v3i2 1104
  3. Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama... jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/979Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama jurnal ranahresearch index php R2J article view 979
Read online
File size241.23 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Media Sosial Tiktok dalam Transformasi Politik Gen Z Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Kelurahan Tegal Rejo 2025More at 2025

UNRIUNRI Oleh karena itu, transformasi politik generasi Z melalui TikTok dapat dipahami sebagai pergeseran pola partisipasi politik dari cara konvensional menujuOleh karena itu, transformasi politik generasi Z melalui TikTok dapat dipahami sebagai pergeseran pola partisipasi politik dari cara konvensional menuju

JURIS Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2025More at 2025

UNRIUNRI Pendekatan Sistem dalam implementasi kebijakan ini menonjolkan pentingnya regulasi, nilai budaya, dan restrukturisasi organisasi untuk memperkuat pelaksanaanPendekatan Sistem dalam implementasi kebijakan ini menonjolkan pentingnya regulasi, nilai budaya, dan restrukturisasi organisasi untuk memperkuat pelaksanaan

JURIS Menjelajahi Kesenjangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Masyarakat Suku Akit di Kepulauan Meranti 2025More at 2025

UNRIUNRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Akit mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi dilihat dari empat aspek yakni tingkat kemiskinan, mataHasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Akit mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi dilihat dari empat aspek yakni tingkat kemiskinan, mata

JURIS Public Private Partnership Dalam Penyediaan Layanan Transportasi Publik Wira Wiri Suroboyo Di Kota Surabaya 2025More at 2025

UNRIUNRI Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta melalui konsep Public Private Partnership (PPP) dianggap sebagai solusi potensial untuk membangun infrastrukturKerjasama antara pemerintah dan sektor swasta melalui konsep Public Private Partnership (PPP) dianggap sebagai solusi potensial untuk membangun infrastruktur

JURIS Tinjauan Pengelolaan Pasar Rakyat Jambangan di Surabaya Implementasi Kebijakan Menurut Charles O Jones 2025More at 2025

UNRIUNRI Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat Jambangan menggunakan teori implementasi kebijakanOleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat Jambangan menggunakan teori implementasi kebijakan

JURIS Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Tentang Virtual Ofiice di Indonesia 2025More at 2025

UNRIUNRI Di era globalisasi seperti sekarang, kemajuan teknologi semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya persaingan antar negara,Di era globalisasi seperti sekarang, kemajuan teknologi semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya persaingan antar negara,

JURIS Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Industri Kerupuk Ikan Di Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan 2023More at 2023

UNRIUNRI Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif ini dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan programMetode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif ini dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program

JURIS Evaluasi Layanan Digital BPJS Kesehatan Di Kantor BPJS Aceh Singkil 2023More at 2023

UNRIUNRI Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kualitas layananan yang diterapkan oleh Kantor BPJS kesehatan ada banyaknya terdapat manfaatKesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kualitas layananan yang diterapkan oleh Kantor BPJS kesehatan ada banyaknya terdapat manfaat

Useful /

JURIS Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

UEUUEU Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. MelihatAda beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. Melihat

JURIS Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekeliruan Pembuatan Akta Wasiat Yang Didasarkan Pada Resume Rapat Keluarga Pewaris 2025More at 2025

UEUUEU Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis kedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris serta tanggungTujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis kedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris serta tanggung

JURIS Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Keagamaan Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau 2025More at 2025

UNRIUNRI Metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pemberian hibahMetode deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pemberian hibah

JURIS Pelaksanaan Digital Governance Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Pekanbaru 2025More at 2025

UNRIUNRI Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian masyarakat masih kurangMetode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian masyarakat masih kurang

ads-block-test