UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaKasus Codeblu versus Clairmont Patisserie merupakan salah satu ilustrasi konkret ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 27A UU ITE terhadap konten influencer yang melakukan ulasan produk atau layanan. Ketidakpastian hukum bersumber dari ambiguitas definisi pencemaran nama baik dalam konteks digital, inkonsistensi interpretasi yudisial, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media sosial, serta ketegangan antara hak konsumen untuk menyampaikan pendapat dengan hak pelaku usaha untuk dilindungi dari informasi yang merusak reputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai batasan hukum dalam membuat konten ulasan, menciptakan zona abu-abu yang luas dan efek menakutkan terhadap kebebasan berekspresi. Mewujudkan kepastian hukum memerlukan reformulasi norma yang membedakan pernyataan fakta dan opini, pengembangan standar pembuktian yang jelas dan terukur, implementasi graduated response framework, penguatan peran platform digital dalam co-regulation, serta pengembangan literasi digital dan kode etik profesional influencer. Upaya komprehensif ini diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.
Penerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang pencemaran nama baik terhadap konten influencer mengalami ketidakpastian hukum yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam kasus Codeblu versus Clairmont Patisserie.Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media digital yang memiliki kecepatan penyebaran eksponensial dan algoritma.Mewujudkan kepastian hukum memerlukan reformulasi norma yang membedakan antara pernyataan fakta dan opini, ulasan konsumen berbasis pengalaman personal dengan tuduhan faktual, serta mengintroduksi konsep hak istimewa kepentingan publik.Diperlukan pula pengembangan standar pembuktian yang jelas dalam co-regulation, implementasi graduated response framework yang proporsional, penguatan peran platform digital, serta pengembangan literasi digital dan kode etik profesional influencer.Upaya komprehensif ini penting untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dan hak konsumen dalam ekosisem ekonomi digital.
Untuk mencapai kepastian hukum dalam perlindungan nama baik merek dari praktik pencemaran nama baik oleh influencer, diperlukan beberapa langkah fundamental. Pertama, perlu ada reformulasi definisi pencemaran nama baik yang lebih spesifik dan operasional untuk konteks digital. Definisi saat ini dalam Pasal 27A UU ITE masih terlalu abstrak dan tidak memberikan guidance yang memadai. Reformulasi ini harus dimulai dengan perbedaan yang tegas antara beberapa kategori konten yang saat ini tercampur dalam satu pasal yang sama. Kedua, diperlukan pengembangan standar pembuktian yang jelas dan terukur, baik untuk unsur mens rea maupun actus reus dari delik pencemaran nama baik. Ketiga, perlu diperkenalkan konsep hak istimewa yang sah untuk konten yang dibuat dalam kepentingan publik. Selain itu, pengembangan literasi digital dan etika influencer menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan influencer. Program literasi digital harus mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum pencemaran nama baik, kewajiban verifikasi faktual, dan hak serta kewajiban konsumen dalam menyampaikan review. Selain itu, perlu dikembangkan kode etik profesional untuk influencer yang mengatur standar perilaku dalam membuat konten review.
- Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-Wom), Brand Image dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Bedak... openjournal.unpam.ac.id/index.php/JEE/article/view/28748Pengaruh Electronic Word of Mouth E Wom Brand Image dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Bedak openjournal unpam ac index php JEE article view 28748
- Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi... doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang Undang Informasi doi 10 61104 alz v3i2 1104
- Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama... jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/979Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama jurnal ranahresearch index php R2J article view 979
| File size | 241.23 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknyaBerdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya
UNIMMANUNIMMAN Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab rendahnya pengetahuan lansia tentang demensia dan senam otak di Posyandu Lansia HandayaniProgram Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab rendahnya pengetahuan lansia tentang demensia dan senam otak di Posyandu Lansia Handayani
UEUUEU Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. MelihatAda beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. Melihat
UMTSUMTS Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan Generasi Z dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tindakan komunikatif GenerasiData dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan Generasi Z dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tindakan komunikatif Generasi
IDEBAHASAIDEBAHASA Untuk memperbaiki situasi, diperlukan pendampingan teknis dan operasional dari pemerintah, termasuk pelatihan dan kunjungan rutin ke sekolah guna memberiUntuk memperbaiki situasi, diperlukan pendampingan teknis dan operasional dari pemerintah, termasuk pelatihan dan kunjungan rutin ke sekolah guna memberi
IDEBAHASAIDEBAHASA Penting untuk menyadari bahwa impoliteness dalam komunikasi online dapat memiliki konsekuensi negatif. Hal ini dapat memicu konflik, menciptakan lingkunganPenting untuk menyadari bahwa impoliteness dalam komunikasi online dapat memiliki konsekuensi negatif. Hal ini dapat memicu konflik, menciptakan lingkungan
UEUUEU Budaya ngopi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya, termasuk dalam terbentuknya budaya ngopi sebagai gayaBudaya ngopi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya, termasuk dalam terbentuknya budaya ngopi sebagai gaya
UEUUEU Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur modal, profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan dividen. Selain itu juga untukPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur modal, profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan dividen. Selain itu juga untuk
Useful /
UEUUEU Impor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitasImpor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas
DAARULHUDADAARULHUDA Produktivitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Di tengah perubahan lingkungan yang dinamis, kepemimpinanProduktivitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Di tengah perubahan lingkungan yang dinamis, kepemimpinan
UEUUEU Resume rapat keluarga tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta wasiat, melainkan harus dibuat sebagai akta kesepakatan bersama. Notaris yang kelalaiannyaResume rapat keluarga tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta wasiat, melainkan harus dibuat sebagai akta kesepakatan bersama. Notaris yang kelalaiannya
UEUUEU Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yangTindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang