UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaKasus Codeblu versus Clairmont Patisserie merupakan salah satu ilustrasi konkret ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 27A UU ITE terhadap konten influencer yang melakukan ulasan produk atau layanan. Ketidakpastian hukum bersumber dari ambiguitas definisi pencemaran nama baik dalam konteks digital, inkonsistensi interpretasi yudisial, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media sosial, serta ketegangan antara hak konsumen untuk menyampaikan pendapat dengan hak pelaku usaha untuk dilindungi dari informasi yang merusak reputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai batasan hukum dalam membuat konten ulasan, menciptakan zona abu-abu yang luas dan efek menakutkan terhadap kebebasan berekspresi. Mewujudkan kepastian hukum memerlukan reformulasi norma yang membedakan pernyataan fakta dan opini, pengembangan standar pembuktian yang jelas dan terukur, implementasi graduated response framework, penguatan peran platform digital dalam co-regulation, serta pengembangan literasi digital dan kode etik profesional influencer. Upaya komprehensif ini diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.
Penerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang pencemaran nama baik terhadap konten influencer mengalami ketidakpastian hukum yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam kasus Codeblu versus Clairmont Patisserie.Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media digital yang memiliki kecepatan penyebaran eksponensial dan algoritma.Mewujudkan kepastian hukum memerlukan reformulasi norma yang membedakan antara pernyataan fakta dan opini, ulasan konsumen berbasis pengalaman personal dengan tuduhan faktual, serta mengintroduksi konsep hak istimewa kepentingan publik.Diperlukan pula pengembangan standar pembuktian yang jelas dalam co-regulation, implementasi graduated response framework yang proporsional, penguatan peran platform digital, serta pengembangan literasi digital dan kode etik profesional influencer.Upaya komprehensif ini penting untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dan hak konsumen dalam ekosisem ekonomi digital.
Untuk mencapai kepastian hukum dalam perlindungan nama baik merek dari praktik pencemaran nama baik oleh influencer, diperlukan beberapa langkah fundamental. Pertama, perlu ada reformulasi definisi pencemaran nama baik yang lebih spesifik dan operasional untuk konteks digital. Definisi saat ini dalam Pasal 27A UU ITE masih terlalu abstrak dan tidak memberikan guidance yang memadai. Reformulasi ini harus dimulai dengan perbedaan yang tegas antara beberapa kategori konten yang saat ini tercampur dalam satu pasal yang sama. Kedua, diperlukan pengembangan standar pembuktian yang jelas dan terukur, baik untuk unsur mens rea maupun actus reus dari delik pencemaran nama baik. Ketiga, perlu diperkenalkan konsep hak istimewa yang sah untuk konten yang dibuat dalam kepentingan publik. Selain itu, pengembangan literasi digital dan etika influencer menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan influencer. Program literasi digital harus mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum pencemaran nama baik, kewajiban verifikasi faktual, dan hak serta kewajiban konsumen dalam menyampaikan review. Selain itu, perlu dikembangkan kode etik profesional untuk influencer yang mengatur standar perilaku dalam membuat konten review.
- Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-Wom), Brand Image dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Bedak... openjournal.unpam.ac.id/index.php/JEE/article/view/28748Pengaruh Electronic Word of Mouth E Wom Brand Image dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Bedak openjournal unpam ac index php JEE article view 28748
- Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi... doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang Undang Informasi doi 10 61104 alz v3i2 1104
- Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama... jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/979Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama jurnal ranahresearch index php R2J article view 979
| File size | 241.23 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang InformasiMetode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
UEUUEU Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawabanPertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawaban
UNIVSMUNIVSM Kajian ini merekomendasikan model pembelajaran partisipatif berbasis nilai, penguatan literasi digital, dan kolaborasi multipihak untuk menciptakan ekosistemKajian ini merekomendasikan model pembelajaran partisipatif berbasis nilai, penguatan literasi digital, dan kolaborasi multipihak untuk menciptakan ekosistem
UNDWIUNDWI Guru diharapkan mampu menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak melalui pemanfaatan media variatif dan pemberianGuru diharapkan mampu menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak melalui pemanfaatan media variatif dan pemberian
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 2 Buduran telah berjalanBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 2 Buduran telah berjalan
STIESTEKOMSTIESTEKOM Reputasi pemerintah berfungsi sebagai mediator positif, sementara kesenjangan digital menjadi moderator negatif (β = –0,146) yang menghambat efektivitasReputasi pemerintah berfungsi sebagai mediator positif, sementara kesenjangan digital menjadi moderator negatif (β = –0,146) yang menghambat efektivitas
UEUUEU Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yangMunculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang
UEUUEU Dalam perkara perdata, upaya hukum meliputi upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan atas putusan yang telah berkekuatanDalam perkara perdata, upaya hukum meliputi upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan
Useful /
UNDWIUNDWI Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun guru menunjukkan kreativitas dalam mengatasi tantangan pendidikan inklusif, sistem dukungan yang sistematis, programStudi ini menyimpulkan bahwa meskipun guru menunjukkan kreativitas dalam mengatasi tantangan pendidikan inklusif, sistem dukungan yang sistematis, program
UNDWIUNDWI Temuan mengungkapkan lima tantangan utama: (1) kesulitan dalam menyesuaikan konten, metode pengajaran, dan penilaian; (2) keterbatasan waktu dan bebanTemuan mengungkapkan lima tantangan utama: (1) kesulitan dalam menyesuaikan konten, metode pengajaran, dan penilaian; (2) keterbatasan waktu dan beban
UNDWIUNDWI Pengembangan model pembelajaran berbasis proyek yang berlandaskan filosofi Tri Kaya Parisudha merupakan pendekatan inovatif dan relevan dalam konteks pencegahanPengembangan model pembelajaran berbasis proyek yang berlandaskan filosofi Tri Kaya Parisudha merupakan pendekatan inovatif dan relevan dalam konteks pencegahan
UNDWIUNDWI Interaksi ini membentuk nilai keadaban warga negara, seperti sikap saling menghargai, partisipasi aktif, kemampuan mengelola perbedaan secara damai, sertaInteraksi ini membentuk nilai keadaban warga negara, seperti sikap saling menghargai, partisipasi aktif, kemampuan mengelola perbedaan secara damai, serta