UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPada saat ini, kesempatan kerja terbuka bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan gender. Namun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. Melihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja perempuan tetap bisa mendapatkan kesempatan bekerja dengan tidak mengesampingkan hak-hak kodrati nya. Dalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan dengan perlindungan fungsi reproduksi yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Perlindungan fungsi reproduksi ini antaranya ialah menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Perlindungan ini memberikan hal positif bagi pekerja perempuan, namun disisi lain perlindungan ini dianggap merepotkan bagi beberapa pemberi kerja, sehingga pemberi kerja terkadang menghindari mempekerjakan pekerja perempuan agar tidak terikat peraturan perlindungan ini.
Setiap pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya dalam hubungan industrial, dan karena sifat kekhususan kodrati perempuan, maka diberikan perlindungan khusus oleh negara.Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan bersifat protektif, korektif, dan non-diskriminatif, serta diwujudkan melalui berbagai hak seperti istirahat khusus saat haid, hamil, melahirkan, gugur kandungan, dan kesempatan menyusui.Meskipun diatur secara jelas dalam undang-undang, pelaksanaannya masih jauh dari sempurna karena banyak pelanggaran dan minimnya pemahaman pekerja perempuan terhadap hak-hak mereka, sehingga diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas sosialisasi hak pekerja perempuan di perusahaan-perusahaan, khususnya di sektor informal, untuk mengetahui sejauh mana pekerja perempuan memahami hak-hak reproduksi mereka seperti cuti haid, hamil, dan menyusui. Kedua, penting untuk meneliti dampak kebijakan perlindungan pekerja perempuan terhadap keputusan rekrutmen perusahaan, apakah perlindungan hukum justru menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam pasar kerja atau malah meningkatkan rasa aman dan produktivitas. Ketiga, perlu dikaji secara mendalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di lapangan, terutama dalam menindak pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan di perusahaan besar maupun usaha kecil, untuk merancang model pengawasan yang lebih responsif dan berbasis teknologi agar pelanggaran bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
| File size | 167.22 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian denganPendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dengan
UEUUEU Fungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisikFungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisik
UEUUEU Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagiSistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi
UEUUEU Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulaiPenelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulai
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, persetujuan MPD tidak lagi menjadi syarat pemanggilan, lalu UU 2/2014 menghadirkan mekanisme persetujuanPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, persetujuan MPD tidak lagi menjadi syarat pemanggilan, lalu UU 2/2014 menghadirkan mekanisme persetujuan
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. HasilMetode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil
UEUUEU Permasalahan dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dariPermasalahan dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dari
UEUUEU PP 25 Tahun 2024 memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan, namun hal itu bertentangan dengan UU Minerba yang menetapkan prioritas kepadaPP 25 Tahun 2024 memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan, namun hal itu bertentangan dengan UU Minerba yang menetapkan prioritas kepada
Useful /
UnbrahUnbrah Kanker payudara adalah kanker yang paling sering didiagnosis dan penyebab utama kematian terkait kanker di kalangan wanita di seluruh dunia, menyumbangKanker payudara adalah kanker yang paling sering didiagnosis dan penyebab utama kematian terkait kanker di kalangan wanita di seluruh dunia, menyumbang
UNSURUNSUR Permasalahan yang dihadapi warga antara lain rendahnya kesadaran dalam memilah sampah, kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai, serta tidak optimalnyaPermasalahan yang dihadapi warga antara lain rendahnya kesadaran dalam memilah sampah, kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai, serta tidak optimalnya
UEUUEU Area utama yang memerlukan perbaikan adalah implementasi CDN, dan optimasi gambar, pengurangan network payload yang saat ini mencapai 5.website memilikiArea utama yang memerlukan perbaikan adalah implementasi CDN, dan optimasi gambar, pengurangan network payload yang saat ini mencapai 5.website memiliki
UEUUEU Pemaksaan penggabungan dan konsolidasi BPR BPRS jangan sampai membuat usaha yang telah berjalan baik menjadi tidak baik akibat ketentuan PSP 25 persenPemaksaan penggabungan dan konsolidasi BPR BPRS jangan sampai membuat usaha yang telah berjalan baik menjadi tidak baik akibat ketentuan PSP 25 persen