Publisher

UEUUEU

Journal Lex JurnalicaLex Jurnalica Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang muncul akibat dualisme pengelolaan hotel dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta menganalisis implikasi hukum dan dampak praktis dari kekosongan regulasi di Indonesia. Kondotel, yang merupakan perpaduan antara kondominium dan hotel, menimbulkan sejumlah persoalan karena belum diatur secara spesifik dalam kerangka Hukum Rumah Susun. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihak pengelola hotel yang mengutamakan aspek bisnis. Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dengan memadukan studi pustaka dan analisis dokumen perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pengelolaan menciptakan ketidakseimbangan dalam hak penggunaan area bersama, pengalokasian parkir, serta pemanfaatan fasilitas umum. Di sisi lain, ketiadaan aturan spesifik tentang kondotel berdampak pada potensi perselisihan yang sulit diselesaikan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda. Temuan ini menegaskan perlunya pembaharuan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, mengakomodasi kepentingan bisnis, dan tetap menjaga fungsi hunian yang layak bagi pemilik. Dengan demikian, pengelolaan kondotel dapat dilakukan secara harmonis melalui sinergi antara pihak hotel dan P3SRS. Kesimpulannya, pemenuhan hak-hak pemilik kondominium dan tamu hotel dapat diseimbangkan jika pemerintah menerbitkan regulasi kondotel yang mengatur kewajiban manajemen profesional serta kewenangan P3SRS dalam merumuskan kebijakan internal. Langkah ini mencegah potensi kerugian.

Conclusion

Keberadaan kondotel sebagai perpaduan antara kondominium (kondominium) dan bisnis perhotelan telah menimbulkan dualisme pengelolaan yang unik.Di satu sisi, terdapat pengelolaan hotel yang berorientasi pada profit, menuntut efisiensi, dan menekankan kualitas pelayanan untuk menarik tamu.Di sisi lain, pengelolaan rumah susun melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) menitikberatkan pada pemeliharaan fasilitas bersama, penerapan prinsip nirlaba, serta pembagian biaya yang adil di antara para pemilik.Dualisme ini terutama menimbulkan permasalahan ketika kedua kepentingan tersebut harus berbagi ruang dan fasilitas dalam satu bangunan yang sama.Salah satu temuan utama dalam pembahasan ini adalah adanya kekosongan regulasi yang mengatur kondotel secara khusus.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun maupun peraturan pelaksana cenderung hanya mengatur rumah susun konvensional.Ketika fungsi hotel disisipkan di dalam area kondominium, tidak terdapat landasan hukum yang jelas mengenai pengaturan sewa jangka pendek, pembagian tanggung jawab atas biaya perawatan fasilitas, maupun hak penggunaan area umum bagi pemilik.Akibatnya, banyak muncul konflik antara pemilik kondominium dan pengelola hotel, mulai dari sengketa lahan parkir, penggunaan kolam renang, hingga ketidakadilan dalam hal kontribusi dana pemeliharaan.Ketidakjelasan regulasi ini berdampak nyata pada pengelolaan kondotel, baik secara teknis maupun hubungan antarpihak.Pertama, pemilik seharusnya memiliki hak eksklusif atas fasilitas bersama merasa dirugikan ketika tamu hotel turut menggunakan tanpa pembagian biaya yang jelas.Kedua, pengelola hotel dalam menerapkan standar pelayanan yang konsisten, karena harus menyesuaikan diri dengan tata tertib yang dibuat oleh P3SRS yang tidak selalu mendukung operasi bisnis hotel.Ketiga, P3SRS mengalami kesulitan mempertahankan fungsi hunian yang nyaman dan aman, sebab tamu hotel cenderung berganti-ganti dan berpotensi mengganggu lingkungan.Dengan demikian, dualisme pengelolaan dan kekosongan regulasi menjadi akar persoalan yang perlu diselesaikan agar kondotel dapat berkembang secara berkelanjutan.

Future Research

Untuk mengatasi masalah dualisme pengelolaan kondotel dan kekosongan regulasi, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, regulasi spesifik untuk kondotel yang secara eksplisit mengatur kondotel, mencakup definisi kondotel, pembagian hak dan kewajiban bagi pemilik, pengelola hotel, serta P3SRS, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstandar. Kedua, saran praktis bagi pengelola kondotel, yaitu membentuk komite atau forum gabungan untuk membahas pembagian biaya, penggunaan fasilitas bersama, serta penerapan aturan sewa jangka pendek. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam membangun kepercayaan pemilik kondominium. Ketiga, penelitian lanjutan untuk model pengelolaan terpadu, dengan menguji efektivitas model pengelolaan terpadu di berbagai lokasi. Studi kasus mengenai kondotel yang telah mengharmoniskan kepentingan bisnis hotel dengan hak pemilik kondominium dapat memberikan pelajaran berharga. Evaluasi atas penerapan peraturan baru, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut dalam menjawab tantangan di lapangan. Keberhasilan pengelolaan kondotel akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh regulasi dapat mengikuti perkembangan industri properti yang semakin kompleks. Kerja sama antarpemangku kepentingan—pemerintah, pemilik kondominium, pengelola hotel, dan P3SRS—perlu dibangun di atas landasan hukum yang memadai, disertai mekanisme transparan untuk berbagi biaya, hak, dan tanggung jawab.

Metadata

File size	201.01 KB
Pages	10
DMCA	Report