MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKompetisi Pemilihan Presiden telah selesai dengan pasangan kandidat nomor 1 Prabowo‑Gibran keluar sebagai pemenang, namun secara substansial Pilpres 2024 meninggalkan sejumlah catatan kelam seperti politik uang, politisasi layanan sosial, dan masalah netralitas. Penelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta alat analisis konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan presiden dalam proses Pilpres 2024 bertentangan dengan konstitusi dan nilai etik, sehingga presiden harus menjaga netralitasnya untuk mewujudkan demokrasi substantif; oleh karena itu, regulasi pemilu perlu direkonstruksi, khususnya interpretasi ketat terhadap Pasal 299 ayat (1) Undang‑Undang Pemilu yang membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri untuk periode kedua.
Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas.Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus ditafsirkan secara restriktif, membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri kembali.Oleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi elektoral.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki secara komparatif bagaimana prinsip netralitas presiden diimplementasikan dalam sistem demokrasi lain dan apa implikasinya terhadap integritas pemilu, sehingga dapat memberikan rekomendasi harmonisasi norma konstitusional Indonesia dengan praktik internasional. Selanjutnya, studi empiris dapat menguji dampak interpretasi restriktif Pasal 299 ayat (1) terhadap perilaku politik partai, lembaga penyelenggara, dan pemilih, dengan menggunakan pendekatan survei longitudinal untuk menilai perubahan persepsi netralitas pasca‑reformasi regulasi. Terakhir, penelitian kritis dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme judicial review dalam menegakkan netralitas presiden, termasuk analisis biaya‑manfaat dari prosedur litigasi versus reformasi legislatif, guna merumuskan kerangka institusional yang lebih responsif terhadap tantangan politik dinasti dan konflik kepentingan dalam pemilihan presiden.
- Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia | Jurnal Konstitusi.... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia Jurnal Konstitusi jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1726
- Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum | BULETIN ADALAH. netralitas gubernur pemilihan buletin authors... doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16215Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum BULETIN ADALAH netralitas gubernur pemilihan buletin authors doi 10 15408 adalah v4i3 16215
- Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections: To Establish Substantive... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2535Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections To Establish Substantive jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2535
- Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif bagi Siswa SMAS Yasporbi 1 Jakarta dalam Mewujudkan Pemantapan... doi.org/10.31004/jh.v4i4.1141Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif bagi Siswa SMAS Yasporbi 1 Jakarta dalam Mewujudkan Pemantapan doi 10 31004 jh v4i4 1141
| File size | 541.3 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
NUSANTARAGLOBALNUSANTARAGLOBAL Tindakan promotif dan preventif dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut dimulai sejak usia dini. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut indikatornya adalahTindakan promotif dan preventif dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut dimulai sejak usia dini. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut indikatornya adalah
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Metode yang digunakan adalah hermeneutika teoretis, dipadu dengan teori ideologi Pierre Bourdieu tentang habitus dan arena, melalui wawancara mendalam,Metode yang digunakan adalah hermeneutika teoretis, dipadu dengan teori ideologi Pierre Bourdieu tentang habitus dan arena, melalui wawancara mendalam,
KEMENSOSKEMENSOS Kasus di Tambakdahan membuktikan strategi yang tepat untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif adalah dengan mengakomodasi penerapan inovasiKasus di Tambakdahan membuktikan strategi yang tepat untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif adalah dengan mengakomodasi penerapan inovasi
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Muir berusaha menyusun ulang kronologi Al‑Quran secara bersejarah dan mengemukakan teori kronologis. Sementara, John menganggap Al‑Quran bukan kitabMuir berusaha menyusun ulang kronologi Al‑Quran secara bersejarah dan mengemukakan teori kronologis. Sementara, John menganggap Al‑Quran bukan kitab
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Hasil penelitian menunjukkan lima alasan utama: (1) kemaslahatan keluarga berdasarkan adat dan budaya, (2) keadilan dan kesetaraan antara anak laki-lakiHasil penelitian menunjukkan lima alasan utama: (1) kemaslahatan keluarga berdasarkan adat dan budaya, (2) keadilan dan kesetaraan antara anak laki-laki
STTSIMPSONSTTSIMPSON Dalam upaya mengatasi konflik agama di Indonesia, toleransi masih menjadi andalan bangsa. Khususnya bagi orang Kristen, toleransi sangatlah penting untukDalam upaya mengatasi konflik agama di Indonesia, toleransi masih menjadi andalan bangsa. Khususnya bagi orang Kristen, toleransi sangatlah penting untuk
IAIN SUIAIN SU Langkah-langkah pengembangan kompetensi profesionalisme guru melalui belajar mandiri, mengikuti pelatihan individu, diskusi dan rapat dewan guru, melakukanLangkah-langkah pengembangan kompetensi profesionalisme guru melalui belajar mandiri, mengikuti pelatihan individu, diskusi dan rapat dewan guru, melakukan
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisiHukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisi
PELITABANGSAPELITABANGSA Skripsi yang berjudul Rancang Bangun Pelembab Ruangan Otomatis dan Monitoring Menggunakan Aplikasi Android menyajikan solusi untuk menjaga kelembaban padaSkripsi yang berjudul Rancang Bangun Pelembab Ruangan Otomatis dan Monitoring Menggunakan Aplikasi Android menyajikan solusi untuk menjaga kelembaban pada
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Acara Galih Tulang adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat Daya untuk memindahkan tulang para leluhur dari kuburan lama ke kuburanAcara Galih Tulang adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat Daya untuk memindahkan tulang para leluhur dari kuburan lama ke kuburan
KOMPETIFKOMPETIF Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkanNilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa 62,8 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan