MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKompetisi Pemilihan Presiden telah selesai dengan pasangan kandidat nomor 1 Prabowo‑Gibran keluar sebagai pemenang, namun secara substansial Pilpres 2024 meninggalkan sejumlah catatan kelam seperti politik uang, politisasi layanan sosial, dan masalah netralitas. Penelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta alat analisis konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan presiden dalam proses Pilpres 2024 bertentangan dengan konstitusi dan nilai etik, sehingga presiden harus menjaga netralitasnya untuk mewujudkan demokrasi substantif; oleh karena itu, regulasi pemilu perlu direkonstruksi, khususnya interpretasi ketat terhadap Pasal 299 ayat (1) Undang‑Undang Pemilu yang membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri untuk periode kedua.
Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas.Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus ditafsirkan secara restriktif, membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri kembali.Oleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi elektoral.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki secara komparatif bagaimana prinsip netralitas presiden diimplementasikan dalam sistem demokrasi lain dan apa implikasinya terhadap integritas pemilu, sehingga dapat memberikan rekomendasi harmonisasi norma konstitusional Indonesia dengan praktik internasional. Selanjutnya, studi empiris dapat menguji dampak interpretasi restriktif Pasal 299 ayat (1) terhadap perilaku politik partai, lembaga penyelenggara, dan pemilih, dengan menggunakan pendekatan survei longitudinal untuk menilai perubahan persepsi netralitas pasca‑reformasi regulasi. Terakhir, penelitian kritis dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme judicial review dalam menegakkan netralitas presiden, termasuk analisis biaya‑manfaat dari prosedur litigasi versus reformasi legislatif, guna merumuskan kerangka institusional yang lebih responsif terhadap tantangan politik dinasti dan konflik kepentingan dalam pemilihan presiden.
- Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia | Jurnal Konstitusi.... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia Jurnal Konstitusi jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1726
- Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum | BULETIN ADALAH. netralitas gubernur pemilihan buletin authors... doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16215Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum BULETIN ADALAH netralitas gubernur pemilihan buletin authors doi 10 15408 adalah v4i3 16215
- Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections: To Establish Substantive... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2535Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections To Establish Substantive jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2535
- Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif bagi Siswa SMAS Yasporbi 1 Jakarta dalam Mewujudkan Pemantapan... doi.org/10.31004/jh.v4i4.1141Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif bagi Siswa SMAS Yasporbi 1 Jakarta dalam Mewujudkan Pemantapan doi 10 31004 jh v4i4 1141
| File size | 541.3 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidakcocokan karena presiden dan jajarannya mengalami deadlock dan immobilism. Penyederhanaan partaiPenelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidakcocokan karena presiden dan jajarannya mengalami deadlock dan immobilism. Penyederhanaan partai
MKRIMKRI Seharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan turut menguji ketentuan Pasal 8 angka 20 Pasal 48B UU P2SK yangSeharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan turut menguji ketentuan Pasal 8 angka 20 Pasal 48B UU P2SK yang
ALSHOBARALSHOBAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap pola pengasuhan anak melalui berbagai contoh seperti kisah Nabi Ibrahim,Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap pola pengasuhan anak melalui berbagai contoh seperti kisah Nabi Ibrahim,
UBLUBL Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pola dan proses komunikasi organisasi antara pemimpin dan karyawan dalam membangun kepuasan kerja sertaPenelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pola dan proses komunikasi organisasi antara pemimpin dan karyawan dalam membangun kepuasan kerja serta
KEMENSOSKEMENSOS Tata kelola kolaboratif yang inovatif dalam penerapan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dibutuhkan mengingat tersedianya ruang kreatif bagi berbagaiTata kelola kolaboratif yang inovatif dalam penerapan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dibutuhkan mengingat tersedianya ruang kreatif bagi berbagai
STAIALANWARSTAIALANWAR Pengajian tafsir al-Ibrīz di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang dihadiri oleh berbagai macam kalangan masyarakat, baik dari orang tua maupunPengajian tafsir al-Ibrīz di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang dihadiri oleh berbagai macam kalangan masyarakat, baik dari orang tua maupun
STTSIMPSONSTTSIMPSON Pergeseran dari cara pemikiran yang absolut tentang kekristenan juga terjadi di dunia Barat dan bahkan di Indonesia. Masa kini skeptisme mengenai kemungkinanPergeseran dari cara pemikiran yang absolut tentang kekristenan juga terjadi di dunia Barat dan bahkan di Indonesia. Masa kini skeptisme mengenai kemungkinan
IAIN SUIAIN SU Hal itu dapat dilihat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila dikaji secara kritis, politik pendidikan sekuler di IndonesiaHal itu dapat dilihat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila dikaji secara kritis, politik pendidikan sekuler di Indonesia
Useful /
ALSHOBARALSHOBAR Keefektifan media pembelajaran berbasis Android ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Media ini berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik secaraKeefektifan media pembelajaran berbasis Android ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Media ini berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik secara
LSPRLSPR Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Hasil dari penelitian ini diambil dengan cara mewawancara semistruktur danPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Hasil dari penelitian ini diambil dengan cara mewawancara semistruktur dan
UADUAD Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
UADUAD Selain itu juga untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT AraraSelain itu juga untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara