STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabPenelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas anak; 2) mengetahui dan menganalisis konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas anak dimasa yang akan datang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan mengumpulkan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus. Merumuskan fakta dan mencari sebab akibat serta penalaran berdasarkan kasus-kasus. . . Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum yang krusial dalam perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang SPPA membuka ruang dilakukan diversi terhadap anak dengan pengecualian bahwa pelaku anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun. Dari aspek materil, rumusan yang tercantum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak secara rigid menjelaskan tentang hak anak penyandang disabilitas ketika berhadapan hukum. Pengaturan dalam UU SPPA masih menitikberatkan pada anak yang memiliki kondisi fisik yang normal. Dalam aspek formil, kekosongan hukum yang secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas berhadapan hukum selayaknya peraturan terkait anak berhadapan hukum dalam UU SPPA dan perempuan berhadapan hukum dalam Perma No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum. Sehingga dalam Proses Peradilan terhadap pelaku anak Penyandang Disabilitas masih menggunakan sistem peradilan secara normal sebagaimana anak normal lainnya. Ke depan, jika proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas sebagai pelaku, Alternative lain dalam penanganan perkara disabilitas anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah hakim dapat menggunakan judicial pardon dalam mengambil keputusan. Judicial pardon diatur dalam KUHP baru Pasal 54 ayat (2) yang memberikan landasan normatif hakim dalam mengambil keputusan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum yang krusial dalam perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum.UU ini membuka ruang dilakukan diversi terhadap anak dengan syarat tertentu, namun belum secara spesifik mengatur hak anak penyandang disabilitas dalam menghadapi hukum.Sehingga, proses peradilan terhadap pelaku anak penyandang disabilitas masih menerapkan sistem peradilan umum, dan ke depan, hakim dapat mempertimbangkan judicial pardon sebagai alternatif penyelesaian perkara.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi UU SPPA dalam melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas, khususnya dalam proses diversi dan penanganan kasus di pengadilan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait pemahaman dan penanganan kasus anak penyandang disabilitas, dengan melibatkan ahli disabilitas dan psikolog. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak penyandang disabilitas dalam tindak pidana, sehingga dapat dirumuskan program intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat terpetakan secara komprehensif tantangan dan peluang dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.
| File size | 404.31 KB |
| Pages | 33 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Implementasi program e-warong di Kelurahan Sidotopo, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, menunjukkan berbagai kendala pada enam variabel kebijakan.Implementasi program e-warong di Kelurahan Sidotopo, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, menunjukkan berbagai kendala pada enam variabel kebijakan.
LAKPESDAMSALATIGALAKPESDAMSALATIGA Kiai kampung pengampu mushala/langgar/masjid dan guru ngaji sering menjadi rujukan pemecahan masalah warga sekaligus “broker legitimasi ketika ruangKiai kampung pengampu mushala/langgar/masjid dan guru ngaji sering menjadi rujukan pemecahan masalah warga sekaligus “broker legitimasi ketika ruang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi berperan sebagai pilar stabilitas politik dan hukum dengan menyediakan kerangka kerja untuk pemerintahan dan hukum, menetapkan batasan dan tanggungKonstitusi berperan sebagai pilar stabilitas politik dan hukum dengan menyediakan kerangka kerja untuk pemerintahan dan hukum, menetapkan batasan dan tanggung
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan padaArtikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan pada
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktorPersepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor
BANTENPROVBANTENPROV Temuan menunjukkan bahwa tuntutan pemekaran dipicu ketimpangan layanan publik, jauhnya jarak ke ibu kota kabupaten, dan persepsi bahwa Pandeglang selatan—meskiTemuan menunjukkan bahwa tuntutan pemekaran dipicu ketimpangan layanan publik, jauhnya jarak ke ibu kota kabupaten, dan persepsi bahwa Pandeglang selatan—meski
UNIVEDUNIVED Penyusunan pesan lebih difokuskan pada penguatan citra diri melalui narasi keberhasilan, pengalaman kerja, dan kedekatan emosional dengan pemilih. PenggunaanPenyusunan pesan lebih difokuskan pada penguatan citra diri melalui narasi keberhasilan, pengalaman kerja, dan kedekatan emosional dengan pemilih. Penggunaan
UM-SORONGUM-SORONG Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pelaksana, keterbatasan dana, dan kebiasaan budaya masyarakat yang tidak mendukung partisipasi. Namun,Faktor-faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pelaksana, keterbatasan dana, dan kebiasaan budaya masyarakat yang tidak mendukung partisipasi. Namun,
Useful /
UHTUHT Berdasarkan studi pendahuluan, ditemukan banyak formulir persyaratan klaim BPJS yang tidak lengkap dalam pengisiannya. Data menunjukkan masih ditemukanBerdasarkan studi pendahuluan, ditemukan banyak formulir persyaratan klaim BPJS yang tidak lengkap dalam pengisiannya. Data menunjukkan masih ditemukan
BANTENPROVBANTENPROV Sementara hasil analisis KS dan KL menunjukkan bahwa tidak terdapat spesialisasi kegiatan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur dan ubi kayu merupakanSementara hasil analisis KS dan KL menunjukkan bahwa tidak terdapat spesialisasi kegiatan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur dan ubi kayu merupakan
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Kegiatan merobek dan menggunting dengan berbagai mediaPenelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Kegiatan merobek dan menggunting dengan berbagai media
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa. 1) Penggunaan media kartu angka yang diterapkan di TK Pertiwi I KotaBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa. 1) Penggunaan media kartu angka yang diterapkan di TK Pertiwi I Kota