STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabPenelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas anak; 2) mengetahui dan menganalisis konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas anak dimasa yang akan datang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan mengumpulkan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus. Merumuskan fakta dan mencari sebab akibat serta penalaran berdasarkan kasus-kasus. . . Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum yang krusial dalam perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang SPPA membuka ruang dilakukan diversi terhadap anak dengan pengecualian bahwa pelaku anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun. Dari aspek materil, rumusan yang tercantum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak secara rigid menjelaskan tentang hak anak penyandang disabilitas ketika berhadapan hukum. Pengaturan dalam UU SPPA masih menitikberatkan pada anak yang memiliki kondisi fisik yang normal. Dalam aspek formil, kekosongan hukum yang secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas berhadapan hukum selayaknya peraturan terkait anak berhadapan hukum dalam UU SPPA dan perempuan berhadapan hukum dalam Perma No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum. Sehingga dalam Proses Peradilan terhadap pelaku anak Penyandang Disabilitas masih menggunakan sistem peradilan secara normal sebagaimana anak normal lainnya. Ke depan, jika proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas sebagai pelaku, Alternative lain dalam penanganan perkara disabilitas anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah hakim dapat menggunakan judicial pardon dalam mengambil keputusan. Judicial pardon diatur dalam KUHP baru Pasal 54 ayat (2) yang memberikan landasan normatif hakim dalam mengambil keputusan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum yang krusial dalam perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum.UU ini membuka ruang dilakukan diversi terhadap anak dengan syarat tertentu, namun belum secara spesifik mengatur hak anak penyandang disabilitas dalam menghadapi hukum.Sehingga, proses peradilan terhadap pelaku anak penyandang disabilitas masih menerapkan sistem peradilan umum, dan ke depan, hakim dapat mempertimbangkan judicial pardon sebagai alternatif penyelesaian perkara.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi UU SPPA dalam melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas, khususnya dalam proses diversi dan penanganan kasus di pengadilan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait pemahaman dan penanganan kasus anak penyandang disabilitas, dengan melibatkan ahli disabilitas dan psikolog. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak penyandang disabilitas dalam tindak pidana, sehingga dapat dirumuskan program intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat terpetakan secara komprehensif tantangan dan peluang dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.
| File size | 404.31 KB |
| Pages | 33 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Hukum lunak merupakan instrumen hukum yang tidak mengikat dan diharapkan akan berkembang menjadi hukum keras di masa depan, namun dalam praktiknya hukumHukum lunak merupakan instrumen hukum yang tidak mengikat dan diharapkan akan berkembang menjadi hukum keras di masa depan, namun dalam praktiknya hukum
UNPARUNPAR Di sisi lain, banyak negara melihat migrasi, yang terkait dengan perbedaan budaya, sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas nasional. Dalam konteksDi sisi lain, banyak negara melihat migrasi, yang terkait dengan perbedaan budaya, sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas nasional. Dalam konteks
UMPRUMPR Artikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, sertaArtikel ini mengeksplorasi politik hukum dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025 dengan menyorot aspek normatif, analisis yudisial, implementasi lapangan, serta
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
LENTERANUSALENTERANUSA Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam membentuk aktivitas perekonomian Indonesia dan menjadi pilar fundamentalSektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam membentuk aktivitas perekonomian Indonesia dan menjadi pilar fundamental
FDIKJOURNAL UINMAFDIKJOURNAL UINMA Setelah melakukan kajian, baik melalui studi di lapangan maupun studi literatur, maka dapat diambil simpulan bahwa paham transnasional yang berciri sosio-politikSetelah melakukan kajian, baik melalui studi di lapangan maupun studi literatur, maka dapat diambil simpulan bahwa paham transnasional yang berciri sosio-politik
UNIRAYAUNIRAYA Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permasalahan ini disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permasalahan ini disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.
IAINAMBONIAINAMBON Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan tingginya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidangDalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan tingginya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang
Useful /
INTELEKMADANIINTELEKMADANI Flavonoid memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gel ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostanaFlavonoid memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gel ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana
UMPRUMPR Selain itu, hasil observasi menunjukkan keterlaksanaan penggunaan media mencapai 93,75% pada pertemuan pertama dan 95% pada pertemuan kedua, mencerminkanSelain itu, hasil observasi menunjukkan keterlaksanaan penggunaan media mencapai 93,75% pada pertemuan pertama dan 95% pada pertemuan kedua, mencerminkan
UMPRUMPR Proses regenerasi dalam seni Reog Obyok di Kabupaten Tanah Laut berlangsung secara informal melalui pendekatan kekeluargaan dan pewarisan tradisi lisan.meskipunProses regenerasi dalam seni Reog Obyok di Kabupaten Tanah Laut berlangsung secara informal melalui pendekatan kekeluargaan dan pewarisan tradisi lisan.meskipun
STAIALAMISTAIALAMI Penerapan pengelolaan kelas, meliputi: (1) pengelolaan tempat duduk dan alat pengajaran, guru sudah pandai memberantas kesalahpahaman siswa kelas 10, (2)Penerapan pengelolaan kelas, meliputi: (1) pengelolaan tempat duduk dan alat pengajaran, guru sudah pandai memberantas kesalahpahaman siswa kelas 10, (2)