IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO
Jurnal Al HimayahJurnal Al HimayahSistem hukum di Indonesia tidak tunggal. Sebagai negara yang diapit dua benua dan dua samudera, posisi Indonesia sangat strategis menjadi tempat perjumpaan berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Jika dilihat dari segi umurnya, sistem hukum tertua di Indonesia adalah hukum adat, kemudian menyusul hukum Islam pasca negara ini menjadi pemeluk Islam terbesar sejak abad ke-13, setelah itu pengaruh hukum Barat yang merupakan pengaruh era kolonial akibat penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Karena itu sistem hukum di Indonesia oleh berbagai ahli disebut majemuk. Hukum Islam di Indonesia seringkali dianggap stagnan, berbeda dengan hukum Barat yang dianggap progresif. Tulisan ini fokus mengkaji perjumpaan hukum Islam dan hukum progresif di Indonesia. Temuan artikel ini, antara hukum progresif dan hukum Islam berada dalam semangat pembaharuan hukum yang berkemajuan. Keduanya memiliki potensi yang sama yakni mengarahkan hukum sebagai pondasi moralitas menuju kemaslahatan umat.
Benang merah antara hukum progresif dan hukum Islam berada pada semangat pembaharuan hukum yang berkemajuan dan untuk mencapai kemaslahatan secara bersama.Keduanya memiliki potensi yang sama, yakni mengarahkan hukum sebagai pondasi moralitas.Selain itu, hukum merupakan produk untuk menjawab problem yang timbul di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan perubahan masyarakat.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana penerapan hukum progresif dan hukum Islam secara praktis dalam konteks Indonesia, termasuk tantangan dan peluangnya. Selain itu, studi komparatif antara hukum progresif dan hukum Islam di negara-negara lain dapat memberikan perspektif baru tentang integrasi kedua sistem hukum tersebut. Terakhir, penelitian dapat fokus pada pengembangan metode interpretasi hukum yang lebih kreatif dan inovatif untuk mendukung semangat kemaslahatan masyarakat dalam penerapan hukum progresif dan hukum Islam.
| File size | 468.76 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-1kz |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
ABULYATAMAABULYATAMA Setelah kelemahan ini diperbaiki dan pembaca umum diminta tanggapannya, ternyata terjemahan perbaikan lebih mudah dipahami daripada terjemahan Kemenag.Setelah kelemahan ini diperbaiki dan pembaca umum diminta tanggapannya, ternyata terjemahan perbaikan lebih mudah dipahami daripada terjemahan Kemenag.
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan presiden dalam proses Pilpres 2024 bertentangan dengan konstitusi dan nilai etik, sehingga presidenHasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan presiden dalam proses Pilpres 2024 bertentangan dengan konstitusi dan nilai etik, sehingga presiden
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO 56 menjadi landasan utama Mafia Shalawat untuk mengembangkan tradisi shalawat sebagai media transformasi spiritual dan sosial. Shalawat diinterpretasikan56 menjadi landasan utama Mafia Shalawat untuk mengembangkan tradisi shalawat sebagai media transformasi spiritual dan sosial. Shalawat diinterpretasikan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Artikel ini menganalisis para orientalis yang mendalami Al-Quran, yaitu Abraham Geiger, Theodore Noldeke, William Muir, dan John Wansbrough. PenelitianArtikel ini menganalisis para orientalis yang mendalami Al-Quran, yaitu Abraham Geiger, Theodore Noldeke, William Muir, dan John Wansbrough. Penelitian
STAIALANWARSTAIALANWAR Penelitian menunjukkan bahwa pengajian tafsir al-Ibrīzdiyakini oleh pesertanya sebagai ladang berkah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SubḥānahuPenelitian menunjukkan bahwa pengajian tafsir al-Ibrīzdiyakini oleh pesertanya sebagai ladang berkah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subḥānahu
STTSIMPSONSTTSIMPSON Aya Susanti, Relevansi Finalitas Kristus Di Tengah-Tengah Arus Pluralisme Dan Pluralitas Masyarakat Indonesia. Dari zaman ke zaman perspektif manusia terhadapAya Susanti, Relevansi Finalitas Kristus Di Tengah-Tengah Arus Pluralisme Dan Pluralitas Masyarakat Indonesia. Dari zaman ke zaman perspektif manusia terhadap
IAIN SUIAIN SU Artikel ini mengajukan temuan, yang didasarkan pada teknik pengumpulan data kualitatif yang dideskripsikan melalui analisis deskriptif, bahwa pengembanganArtikel ini mengajukan temuan, yang didasarkan pada teknik pengumpulan data kualitatif yang dideskripsikan melalui analisis deskriptif, bahwa pengembangan
IAIN SUIAIN SU Berdasarkan kajian di atas, ditemukan bahwa telah terjadi proses politik sekularisasi pendidikan yang masuk dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.Berdasarkan kajian di atas, ditemukan bahwa telah terjadi proses politik sekularisasi pendidikan yang masuk dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Useful /
BPKBPK Metode dan desain evaluasi yang dijelaskan dalam dokumen ini memiliki keterbatasan dalam menilai dampak jangka pendek atau menengah terhadap program pemerintahMetode dan desain evaluasi yang dijelaskan dalam dokumen ini memiliki keterbatasan dalam menilai dampak jangka pendek atau menengah terhadap program pemerintah
MKRIMKRI Hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipunHal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipun
ITSNULAMPUNGITSNULAMPUNG Tujuan utama program adalah meningkatkan kapasitas pemasaran digital para pelaku UMKM melalui pelatihan terstruktur dan bantuan praktis dalam pengelolaanTujuan utama program adalah meningkatkan kapasitas pemasaran digital para pelaku UMKM melalui pelatihan terstruktur dan bantuan praktis dalam pengelolaan
UADUAD 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan