MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiSistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidakcocokan karena presiden dan jajarannya mengalami deadlock dan immobilism. Penyederhanaan partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di Indonesia pascareformasi menghasilkan praktik multipartai ekstrem karena menggunakan sistem proporsional-representatif. Penerapan sistem pemilu campuran merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk menciptakan pemurnian sistem presidensial. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipun menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam amarnya. Berdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkan sistem ini, perlu dilakukan revisi UU Pemilu, terutama pada Pasal 168.
Penelitian ini mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran sebagai solusi untuk menyederhanakan sistem multipartai ekstrem di Indonesia dan memperkuat sistem presidensial.Hasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen.Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menciptakan sistem multipartai moderat yang meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dengan meminimalkan kebuntuan politik serta kompromi yang dapat mengganggu hak prerogatif Presiden.
Pertama, perlu dikaji lebih dalam tentang desain ideal sistem pemilu campuran yang sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia, termasuk proporsi alokasi kursi antara sistem distrik dan proporsional, agar menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan representasi yang adil. Kedua, sebaiknya dilakukan studi tentang dampak penerapan sistem pemilu campuran terhadap kualitas demokrasi lokal, seperti akuntabilitas anggota parlemen terhadap konstituen dan representasi wilayah terluar, untuk memastikan bahwa sistem baru tidak memperlemah partisipasi warga. Ketiga, penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem campuran dapat mendukung konsolidasi koalisi yang lebih stabil tanpa mengorbankan independensi lembaga eksekutif, khususnya dalam menyusun kebijakan dan membentuk kabinet, guna menghindari dominasi kepentingan partai politik.
- Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System: Penerapan... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2357Implementation of Mixed Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System Penerapan jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2357
- Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia | Adam | JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. vadis... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8618Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia Adam JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan vadis ejournal2 undip ac index php jiip article view 8618
- View of Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia. view politik sistem kepartaian themes journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12738/pdfView of Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia view politik sistem kepartaian themes journal uii ac Lex Renaissance article view 12738 pdf
| File size | 636.72 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga
MKRIMKRI Kondisi ini menyebabkan putusan a quo tidak dapat dioperasikan. Seharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita denganKondisi ini menyebabkan putusan a quo tidak dapat dioperasikan. Seharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan
MKRIMKRI Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus ditafsirkan secara restriktif, membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri kembali.Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus ditafsirkan secara restriktif, membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri kembali.
UHBUHB Ilustrasi yang dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi manusia yang signifikan tidak memenuhi syarat untuk dilindungi di kedua yurisdiksi. Kepemilikan hanyaIlustrasi yang dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi manusia yang signifikan tidak memenuhi syarat untuk dilindungi di kedua yurisdiksi. Kepemilikan hanya
HABIBURRAHMANHABIBURRAHMAN Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mahasiswa PGSD FKIPS Universitas Islam Makassar dalam menghadapi tes TOEFL (Test of EnglishKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mahasiswa PGSD FKIPS Universitas Islam Makassar dalam menghadapi tes TOEFL (Test of English
PENCERAHPENCERAH Kesimpulan menekankan pentingnya pengoptimalan kerangka regulasi yang adaptif dan selaras dengan kebutuhan investor, sehingga Kabupaten Garut berpotensiKesimpulan menekankan pentingnya pengoptimalan kerangka regulasi yang adaptif dan selaras dengan kebutuhan investor, sehingga Kabupaten Garut berpotensi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK juga menekankan perlindungan konsumen melalui regulasi transparansi informasi, penyelesaian pengaduan, dan edukasi masyarakat untuk mempromosikan pertumbuhanOJK juga menekankan perlindungan konsumen melalui regulasi transparansi informasi, penyelesaian pengaduan, dan edukasi masyarakat untuk mempromosikan pertumbuhan
IKMEDIAIKMEDIA Kehidupan budaya dan adat mandailing di kecamatan Mandau sama hal dengannya dengan kehidupan budaya dan adat yang di pakai suku mandailing yang beradaKehidupan budaya dan adat mandailing di kecamatan Mandau sama hal dengannya dengan kehidupan budaya dan adat yang di pakai suku mandailing yang berada
Useful /
UHBUHB Data were collected from statutory instruments, court documents, and judicial reasoning, and analyzed through both normative and sociological lenses. TheData were collected from statutory instruments, court documents, and judicial reasoning, and analyzed through both normative and sociological lenses. The
POLITANI KOEPOLITANI KOE Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (Anova). Perbedaan pengaruh antara perlakuan diuji lanjut dengan uji BNJ. Hasil penelitianData hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (Anova). Perbedaan pengaruh antara perlakuan diuji lanjut dengan uji BNJ. Hasil penelitian
PENCERAHPENCERAH Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan referensi teori yang diajukan oleh Agus Dwijayanto (2006)Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan referensi teori yang diajukan oleh Agus Dwijayanto (2006)
PENCERAHPENCERAH Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakupPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup