STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legal reform fatwa DSN-MUI tentang akad Ijarah Maushufah fi Dzimmah (IMFD). Metodologi yang digunakan untuk mengupas masalah tersebut ialah dengan menggunakan metode telaah pustaka (Library Research) dengan pendekatan sosio historis dan factual historis dan ata bersumber pada buku, jurnal, dan karya-karya lainnya.
Tujuan dalam konteks IMFD adalah ingin mencari solusi yang dibenarkan syara yaitu dengan menjadikan akad sewa menyewa sebagai dasar dibolehkannya IMFD dalam kepemilikan rumah walaupun esensi akad adalah jual beli salam.15/40/DKMP Huruf F nomor 2 tentang larangan menjual rumah yang belum kelihatan fisiknya dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/10/PBI/2015 tentang pengetatan kepemilikan rumah Inden menunjukkan adanya interelasi pelarangan jual beli seperti ini dengan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang syara karena unsur ghoror, spekulasi dan penipuan sangat rentan terjadi disebabkan uang dan barang sama-sama tertunda.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menganalisis dampak implementasi akad IMFD pada industri perbankan syariah di Indonesia, serta mengevaluasi efektifitas konsep legal reform fatwa DSN-MUI dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan konsep IMFD dengan konsep lainnya dalam hukum ekonomi syariah, serta menganalisis potensi pengembangan konsep IMFD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 308.98 KB |
| Pages | 11 |
| Short Link | https://juris.id/p-1n7 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
OJSOJS Implementasi hak dan kewajiban warga negara sangat menentukan keberhasilan masyarakat dalam mencapai keadilan sosial, karena keseimbangan antara keduanyaImplementasi hak dan kewajiban warga negara sangat menentukan keberhasilan masyarakat dalam mencapai keadilan sosial, karena keseimbangan antara keduanya
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Perda tersebut mengatur aspek-aspek kehidupan publik seperti pelaksanaan syariat, pakaian, moralitas, dan pendidikan, dengan tujuan menanamkan nilai IslamPerda tersebut mengatur aspek-aspek kehidupan publik seperti pelaksanaan syariat, pakaian, moralitas, dan pendidikan, dengan tujuan menanamkan nilai Islam
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Dr. Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalamDr. Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalam
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan pembentukan lembaga antikorupsi, melakukan pencegahan1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan pembentukan lembaga antikorupsi, melakukan pencegahan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya dan tidak akan dapat dihapus dengan peraturanHukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya dan tidak akan dapat dihapus dengan peraturan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara, dan analisis yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan yaitu. ImplementasiBerdasarkan hasil observasi langsung, wawancara, dan analisis yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan yaitu. Implementasi
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Pada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai. Dalam praktek pembiayaanPada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai. Dalam praktek pembiayaan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin mengadakan pembinaan bagi guru, dan proses pembelajaran sudah cukup baik. Namun dalam aspek bukti fisik, saranaPondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin mengadakan pembinaan bagi guru, dan proses pembelajaran sudah cukup baik. Namun dalam aspek bukti fisik, sarana
Useful /
IAINPTKIAINPTK Pengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaranPengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran
UGMUGM Delapan risiko besar, 43 langkah-langkah, 52 tindakan dan 10 indikator kinerja yang terkait dengan risiko telah diidentifikasi. Penelitian ini merupakanDelapan risiko besar, 43 langkah-langkah, 52 tindakan dan 10 indikator kinerja yang terkait dengan risiko telah diidentifikasi. Penelitian ini merupakan
UGMUGM Hal ini diasumsikan bahwa telah terjadi salah urus dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja otonomi khusus keuangan dan akuntabilitas manajemen.Hal ini diasumsikan bahwa telah terjadi salah urus dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja otonomi khusus keuangan dan akuntabilitas manajemen.
UGMUGM Sebagian besar dari mereka mengikuti strategi perdagangan umpan balik positif, sementara yang lainnya mengikuti strategi perdagangan umpan balik negatif.Sebagian besar dari mereka mengikuti strategi perdagangan umpan balik positif, sementara yang lainnya mengikuti strategi perdagangan umpan balik negatif.