STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legal reform fatwa DSN-MUI tentang akad Ijarah Maushufah fi Dzimmah (IMFD). Metodologi yang digunakan untuk mengupas masalah tersebut ialah dengan menggunakan metode telaah pustaka (Library Research) dengan pendekatan sosio historis dan factual historis dan ata bersumber pada buku, jurnal, dan karya-karya lainnya.
Tujuan dalam konteks IMFD adalah ingin mencari solusi yang dibenarkan syara yaitu dengan menjadikan akad sewa menyewa sebagai dasar dibolehkannya IMFD dalam kepemilikan rumah walaupun esensi akad adalah jual beli salam.15/40/DKMP Huruf F nomor 2 tentang larangan menjual rumah yang belum kelihatan fisiknya dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/10/PBI/2015 tentang pengetatan kepemilikan rumah Inden menunjukkan adanya interelasi pelarangan jual beli seperti ini dengan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang syara karena unsur ghoror, spekulasi dan penipuan sangat rentan terjadi disebabkan uang dan barang sama-sama tertunda.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menganalisis dampak implementasi akad IMFD pada industri perbankan syariah di Indonesia, serta mengevaluasi efektifitas konsep legal reform fatwa DSN-MUI dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan konsep IMFD dengan konsep lainnya dalam hukum ekonomi syariah, serta menganalisis potensi pengembangan konsep IMFD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 308.98 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSATUUINSATU Dukungan politik pemerintah merupakan faktor penentu dalam kemajuan berbagai aspek kehidupan. Secara sistemik, pendidikan telah memiliki fondasi yang kuatDukungan politik pemerintah merupakan faktor penentu dalam kemajuan berbagai aspek kehidupan. Secara sistemik, pendidikan telah memiliki fondasi yang kuat
APPIHIAPPIHI Tindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupanTindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupan
UNPARUNPAR Banyak negara membuka diri terhadap arus modal dan komoditas sebagai bagian dari globalisasi. Di sisi lain, banyak negara melihat migrasi, yang terkaitBanyak negara membuka diri terhadap arus modal dan komoditas sebagai bagian dari globalisasi. Di sisi lain, banyak negara melihat migrasi, yang terkait
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Adapun peserta dari kegiatan ini yakni jajaran pengurus kelurahan Pondok Labu, kelompok PKK dan Sekolah Lanjut Usia, yang berjumlah 25 orang. Metode yangAdapun peserta dari kegiatan ini yakni jajaran pengurus kelurahan Pondok Labu, kelompok PKK dan Sekolah Lanjut Usia, yang berjumlah 25 orang. Metode yang
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
STAIMADIUNSTAIMADIUN Terdorong oleh suasana perubahan politik kenegaraan, semakin diyakini bahwa salah satu upaya penting yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan.Terdorong oleh suasana perubahan politik kenegaraan, semakin diyakini bahwa salah satu upaya penting yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
UPN VeteranUPN Veteran Wacana kesejahteraan sebagai jalan keluar atas persoalan krisis tersebut kemudian ditetapkan maknanya oleh negara-korporasi melalui berbagai penanda mengambangWacana kesejahteraan sebagai jalan keluar atas persoalan krisis tersebut kemudian ditetapkan maknanya oleh negara-korporasi melalui berbagai penanda mengambang
UADUAD Rumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016; Kedua, Apa kelebihan danRumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016; Kedua, Apa kelebihan dan
Useful /
IAI ALMUSLIMACEHIAI ALMUSLIMACEH Dalam ayat ini juga diterangkan bahwa Allah telah melimpahkan kepada Nabi Sulaiman segala macam kesanggupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengendalikanDalam ayat ini juga diterangkan bahwa Allah telah melimpahkan kepada Nabi Sulaiman segala macam kesanggupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengendalikan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami. Bagaimana aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariqTujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami. Bagaimana aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariq
IAISAMBASIAISAMBAS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan di Madrasah Miftahul Ulum Sengkubang Kabupaten Mempawah. Penelitian ini dilakuakan dengan menggunakanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan di Madrasah Miftahul Ulum Sengkubang Kabupaten Mempawah. Penelitian ini dilakuakan dengan menggunakan
IAISAMBASIAISAMBAS Taggart yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan tes. Analisis dataTaggart yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan tes. Analisis data