UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara normatif dan menunjukkan bahwa penggunaan senjata tajam tanpa kepentingan sah dapat dipidana. Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.
Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No.12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum.Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa hak atau kepentingan sah.Penetapan hak secara jelas sangat diperlukan agar tidak menjerat warga yang secara produktif menggunakan senjata tajam.
Sebagai upaya menuntaskan kekaburan tanpa hak, penelitian berikutnya bisa mengajukan formulasi tolok ukur tunggal berbasis data empiris, misalnya: (1) Bagaimanakah bentuk regulasi tertulis yang dapat membedakan secara tegas antara pelaku petani, pendaki, dan pendatang yang membawa golok di wilayah tertentu? (2) Apakah model permit digital berbasis aplikasi daring dapat menurunkan praktik pemidanaan subjektif dari aparat di lapangan? (3) Secara komparatif, negara mana yang telah berhasil menetapkan asas without right terang benderang untuk senjata tajam, dan bagaimana modifikasi terjemahannya dalam konteks sosial Indonesia? Studi multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum positif, etnometodologi praktik kepolisian, dan big-data kejahatan senjata tajam diharapkan menghasilkan rumusan Pasal baru yang adil, operasional, dan bebas multitafsir.
| File size | 285.16 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
ARIKESIARIKESI Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan di Medan dan wilayahHasil dari pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan di Medan dan wilayah
UNEJUNEJ Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalamNegara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh individu, termasuk korban bencana, sebagaimana tercermin dalam
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalanEdward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan
UMMUMM Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan konstitusi berbagaiBahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan konstitusi berbagai
STAIBSLLGSTAIBSLLG Anak membentuk perilaku melalui imitasi dan model sosial, sehingga lingkungan yang positif dan konsisten menjadi kunci utama. Pendidik dan orang tua harusAnak membentuk perilaku melalui imitasi dan model sosial, sehingga lingkungan yang positif dan konsisten menjadi kunci utama. Pendidik dan orang tua harus
DINASTIREVDINASTIREV Kemudahan akses dalam memperoleh sirine dan lampu isyarat membuat sebagian masyarakat juga ingin mendapatkan hak prioritas yang sama untuk menghindariKemudahan akses dalam memperoleh sirine dan lampu isyarat membuat sebagian masyarakat juga ingin mendapatkan hak prioritas yang sama untuk menghindari
UNUSIAUNUSIA Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan MalukuRepublik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku
NEWINERANEWINERA bila dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, maka Pasal 347 atau 348 dapat diterapkan, dan bila pelaku merupakan dokter, bidan,bila dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, maka Pasal 347 atau 348 dapat diterapkan, dan bila pelaku merupakan dokter, bidan,
Useful /
UMKUNINGANUMKUNINGAN 5%, 1. 5%, 2. 5%, dan 3%. Hasil penelitian menunjukan sediaan shampo dengan basis Na CMC memenuhi syarat mutu shampo dengan formula yang paling baik adalah5%, 1. 5%, 2. 5%, dan 3%. Hasil penelitian menunjukan sediaan shampo dengan basis Na CMC memenuhi syarat mutu shampo dengan formula yang paling baik adalah
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penyampaian layanan dalam institusi publik telah menjadi salah satu bidang manajemen yang paling penting. Hal ini sangat penting sehingga suatu institusiPenyampaian layanan dalam institusi publik telah menjadi salah satu bidang manajemen yang paling penting. Hal ini sangat penting sehingga suatu institusi
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
UMMUMM Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensiTemuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensi