UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara normatif dan menunjukkan bahwa penggunaan senjata tajam tanpa kepentingan sah dapat dipidana. Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.
Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No.12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum.Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa hak atau kepentingan sah.Penetapan hak secara jelas sangat diperlukan agar tidak menjerat warga yang secara produktif menggunakan senjata tajam.
Sebagai upaya menuntaskan kekaburan tanpa hak, penelitian berikutnya bisa mengajukan formulasi tolok ukur tunggal berbasis data empiris, misalnya: (1) Bagaimanakah bentuk regulasi tertulis yang dapat membedakan secara tegas antara pelaku petani, pendaki, dan pendatang yang membawa golok di wilayah tertentu? (2) Apakah model permit digital berbasis aplikasi daring dapat menurunkan praktik pemidanaan subjektif dari aparat di lapangan? (3) Secara komparatif, negara mana yang telah berhasil menetapkan asas without right terang benderang untuk senjata tajam, dan bagaimana modifikasi terjemahannya dalam konteks sosial Indonesia? Studi multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum positif, etnometodologi praktik kepolisian, dan big-data kejahatan senjata tajam diharapkan menghasilkan rumusan Pasal baru yang adil, operasional, dan bebas multitafsir.
| File size | 285.16 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKIMPOLTEKIM Penelitian ini menyoroti peran signifikan PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangPenelitian ini menyoroti peran signifikan PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten PegununganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pegunungan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Program ini mampu meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat, memperbaiki status gizi balita, serta menunjukkan penurunan prevalensi stunting di wilayahProgram ini mampu meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat, memperbaiki status gizi balita, serta menunjukkan penurunan prevalensi stunting di wilayah
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Partisipasi warga, pemilihan peserta tepat sasaran, serta transformasi dari pendekatan top-down ke bottom-up menjadi kunci keberhasilan. Dengan dukunganPartisipasi warga, pemilihan peserta tepat sasaran, serta transformasi dari pendekatan top-down ke bottom-up menjadi kunci keberhasilan. Dengan dukungan
UNARSUNARS Prinsip Hukum Diversi anak dalam perkara pidana dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak olehPrinsip Hukum Diversi anak dalam perkara pidana dengan pelaku anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh
UNARSUNARS Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budayaPerlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budaya
UNARSUNARS Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undangPengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang
UNARSUNARS Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi,Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi,
Useful /
UNARSUNARS Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampuMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
UNISMAUNISMA Maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan konstruksi kewenangan pengadilan agama menjalankan eksekusi sengketa ekonomi syariah. KewenanganMaka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan konstruksi kewenangan pengadilan agama menjalankan eksekusi sengketa ekonomi syariah. Kewenangan
UNISMAUNISMA Deponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponeringDeponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponering
UNISMAUNISMA Partai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan denganPartai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan dengan