UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara normatif dan menunjukkan bahwa penggunaan senjata tajam tanpa kepentingan sah dapat dipidana. Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.
Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No.12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum.Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa hak atau kepentingan sah.Penetapan hak secara jelas sangat diperlukan agar tidak menjerat warga yang secara produktif menggunakan senjata tajam.
Sebagai upaya menuntaskan kekaburan tanpa hak, penelitian berikutnya bisa mengajukan formulasi tolok ukur tunggal berbasis data empiris, misalnya: (1) Bagaimanakah bentuk regulasi tertulis yang dapat membedakan secara tegas antara pelaku petani, pendaki, dan pendatang yang membawa golok di wilayah tertentu? (2) Apakah model permit digital berbasis aplikasi daring dapat menurunkan praktik pemidanaan subjektif dari aparat di lapangan? (3) Secara komparatif, negara mana yang telah berhasil menetapkan asas without right terang benderang untuk senjata tajam, dan bagaimana modifikasi terjemahannya dalam konteks sosial Indonesia? Studi multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum positif, etnometodologi praktik kepolisian, dan big-data kejahatan senjata tajam diharapkan menghasilkan rumusan Pasal baru yang adil, operasional, dan bebas multitafsir.
| File size | 285.16 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPWIDYAPURI SMISTISIPWIDYAPURI SMI Secara positif, lokasi strategis ini memudahkan hubungan internasional Indonesia. Namun di sisi lain, posisi ini juga menjadi laluan bagi aktivitas kriminalSecara positif, lokasi strategis ini memudahkan hubungan internasional Indonesia. Namun di sisi lain, posisi ini juga menjadi laluan bagi aktivitas kriminal
UNARSUNARS Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama Restorative Justice atau diversi (pengalihan). Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomorMaka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama Restorative Justice atau diversi (pengalihan). Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor
UNARSUNARS Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang HakBatik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak
UNARSUNARS Namun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikanNamun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan
UNARSUNARS Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadapPasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadap
UNARSUNARS Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannyaNotaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpannya
UNARSUNARS Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang KewenanganKepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan
Useful /
Q2LIIQ2LII Penelitian dilakukan di Puskesmas Lembak dan Puskesmas Gelumbang Muara Enim pada 1-30 April 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di PuskesmasPenelitian dilakukan di Puskesmas Lembak dan Puskesmas Gelumbang Muara Enim pada 1-30 April 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di Puskesmas
UNARSUNARS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023.
UNARSUNARS Penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah parpol di parlemen. Sistem multipartaiPenerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah parpol di parlemen. Sistem multipartai
UNARSUNARS Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampuMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu