UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara normatif dan menunjukkan bahwa penggunaan senjata tajam tanpa kepentingan sah dapat dipidana. Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.
Frasa tanpa hak dalam Pasal 2 UU Darurat No.12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum.Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa hak atau kepentingan sah.Penetapan hak secara jelas sangat diperlukan agar tidak menjerat warga yang secara produktif menggunakan senjata tajam.
Sebagai upaya menuntaskan kekaburan tanpa hak, penelitian berikutnya bisa mengajukan formulasi tolok ukur tunggal berbasis data empiris, misalnya: (1) Bagaimanakah bentuk regulasi tertulis yang dapat membedakan secara tegas antara pelaku petani, pendaki, dan pendatang yang membawa golok di wilayah tertentu? (2) Apakah model permit digital berbasis aplikasi daring dapat menurunkan praktik pemidanaan subjektif dari aparat di lapangan? (3) Secara komparatif, negara mana yang telah berhasil menetapkan asas without right terang benderang untuk senjata tajam, dan bagaimana modifikasi terjemahannya dalam konteks sosial Indonesia? Studi multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum positif, etnometodologi praktik kepolisian, dan big-data kejahatan senjata tajam diharapkan menghasilkan rumusan Pasal baru yang adil, operasional, dan bebas multitafsir.
| File size | 285.16 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKIMPOLTEKIM PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakanPPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Dari aspek integrasi, koordinasi dan sosialisasi dengan instansi teknis serta wajib pajak memang dilakukan, tetapi belum berjalan secara konsisten danDari aspek integrasi, koordinasi dan sosialisasi dengan instansi teknis serta wajib pajak memang dilakukan, tetapi belum berjalan secara konsisten dan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN perlu didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas, peningkatan teknologi layanan, sertaOleh karena itu, peningkatan kinerja ASN perlu didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas, peningkatan teknologi layanan, serta
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan SPKT Polsek Rio Pakava. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan fokusPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan SPKT Polsek Rio Pakava. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Fokus kajian meliputi evaluasi keberhasilan pengawasan, proses klarifikasi dan terhadap pelanggaran, serta alternatif solusi yang diterapkan untuk menanganiFokus kajian meliputi evaluasi keberhasilan pengawasan, proses klarifikasi dan terhadap pelanggaran, serta alternatif solusi yang diterapkan untuk menangani
UNARSUNARS Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yangDiversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang
UNARSUNARS Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budayaPerlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, di mana hak cipta atas ekspresi budaya
UNARSUNARS 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya
Useful /
UNARSUNARS Banyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagiBanyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagi
UNARSUNARS Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia tidak berpengaruh signifikan karena tidak dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen,Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia tidak berpengaruh signifikan karena tidak dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen,
UNISMAUNISMA Kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah lahir setelah terbit Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama danKewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah lahir setelah terbit Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan
UNISMAUNISMA Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.