MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiAmbang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai politik yang tidak lolos ke parlemen. Permasalahan ini menjadi dasar lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkan jumlah kontestan dan mengurangi dominasi calon tunggal dalam pilkada. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral, dan kemungkinan lahirnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, dengan menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan, sehingga membuka peluang lebih luas bagi partai-partai yang memiliki suara sah meskipun tanpa kursi di DPRD.Dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat karena meningkatkan jumlah kontestan, mengurangi dominasi calon tunggal, serta memperkuat pluralisme politik dan partisipasi masyarakat dalam pilkada.Meskipun demikian, diperlukan upaya konkret dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan masyarakat sipil untuk memastikan implementasi putusan berjalan efektif dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 memengaruhi partisipasi pemilih di daerah-daerah kecil, misalnya dengan meneliti apakah penurunan ambang batas benar-benar meningkatkan jumlah pemilih yang aktif di pilkada selanjutnya. Selain itu, studi selanjutnya dapat menganalisis dampak perubahan ini terhadap dinamika koalisi antarpartai politik, seperti apakah partai besar masih mendominasi atau justru muncul koalisi baru yang lebih beragam untuk mendukung calon dari partai kecil. Ide penelitian lain yang relevan adalah menelusuri pengaruh perspektif utilitarianisme terhadap kualitas calon kepala daerah pasca-putusan, dengan pertanyaan apakah lebih banyak kontestan menghasilkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, berdasarkan evaluasi hasil pilkada di berbagai provinsi.
- PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK... doi.org/10.35968/jh.v5i1.101PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK doi 10 35968 jh v5i1 101
- Fakultas Hukum – UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA. fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa... doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10Fakultas Hukum Ae UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa doi 10 37893 jbh v7i1 10
- ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL | Muslim | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.... jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/5852ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL Muslim Jurnal Ilmiah Galuh Justisi jurnal unigal ac index php galuhjustisi article view 5852
| File size | 551.63 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Kegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaanKegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaan
UNPARUNPAR Kedua kerangka kerja tersebut dapat berfungsi sebagai dasar untuk berpikir bahwa baik negara pengirim maupun penerima dapat mengambil peluang signifikan.Kedua kerangka kerja tersebut dapat berfungsi sebagai dasar untuk berpikir bahwa baik negara pengirim maupun penerima dapat mengambil peluang signifikan.
UMPRUMPR Keberhasilan dan legitimasi PSU sangat bergantung pada profesionalisme penyelenggara, regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta partisipasiKeberhasilan dan legitimasi PSU sangat bergantung pada profesionalisme penyelenggara, regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta partisipasi
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
LENTERANUSALENTERANUSA Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau badan usaha dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan penelitianMenurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau badan usaha dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan penelitian
FDIKJOURNAL UINMAFDIKJOURNAL UINMA Walaupun demikian, dakwah struktural yang massif dan memaksimalkan seluruh unsur MUI dan mitra kerja MUI belum digarap dengan baik dengan multipendekatan,Walaupun demikian, dakwah struktural yang massif dan memaksimalkan seluruh unsur MUI dan mitra kerja MUI belum digarap dengan baik dengan multipendekatan,
UNIRAYAUNIRAYA keterlambatan tersebut berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih akibat tidak tersedianya formulir Cā6, keterlambatan pembukaan TPS, dan penundaanketerlambatan tersebut berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih akibat tidak tersedianya formulir Cā6, keterlambatan pembukaan TPS, dan penundaan
IAINAMBONIAINAMBON Pendidikan multikultural adalah pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh guna membongkar kekurangan, kegagalan, danPendidikan multikultural adalah pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh guna membongkar kekurangan, kegagalan, dan
Useful /
UMPRUMPR Studi dilakukan di TK Satu Atap Wonco, Kota Baubau, yang terletak di lingkungan masyarakat heterogen secara agama dan etnis. Pendekatan kualitatif deskriptifStudi dilakukan di TK Satu Atap Wonco, Kota Baubau, yang terletak di lingkungan masyarakat heterogen secara agama dan etnis. Pendekatan kualitatif deskriptif
UMPRUMPR Implementasi media dalam pembelajaran menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa secara signifikan. Selain itu, hasil belajar siswa juga meningkat,Implementasi media dalam pembelajaran menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa secara signifikan. Selain itu, hasil belajar siswa juga meningkat,
UMPRUMPR Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasiPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi
INTELEKMADANIINTELEKMADANI Telah dilakukan penelitian tentang Efek Diuretik Ekstrak Daun Adam Hawa (Rhoeo discolor) Terhadap Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus) dengan metodeTelah dilakukan penelitian tentang Efek Diuretik Ekstrak Daun Adam Hawa (Rhoeo discolor) Terhadap Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus) dengan metode