Publisher

MKRIMKRI

Journal Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi Abstract

Ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai politik yang tidak lolos ke parlemen. Permasalahan ini menjadi dasar lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkan jumlah kontestan dan mengurangi dominasi calon tunggal dalam pilkada. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral, dan kemungkinan lahirnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Conclusion

Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, dengan menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan, sehingga membuka peluang lebih luas bagi partai-partai yang memiliki suara sah meskipun tanpa kursi di DPRD.Dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat karena meningkatkan jumlah kontestan, mengurangi dominasi calon tunggal, serta memperkuat pluralisme politik dan partisipasi masyarakat dalam pilkada.Meskipun demikian, diperlukan upaya konkret dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan masyarakat sipil untuk memastikan implementasi putusan berjalan efektif dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Future Research

Penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 memengaruhi partisipasi pemilih di daerah-daerah kecil, misalnya dengan meneliti apakah penurunan ambang batas benar-benar meningkatkan jumlah pemilih yang aktif di pilkada selanjutnya. Selain itu, studi selanjutnya dapat menganalisis dampak perubahan ini terhadap dinamika koalisi antarpartai politik, seperti apakah partai besar masih mendominasi atau justru muncul koalisi baru yang lebih beragam untuk mendukung calon dari partai kecil. Ide penelitian lain yang relevan adalah menelusuri pengaruh perspektif utilitarianisme terhadap kualitas calon kepala daerah pasca-putusan, dengan pertanyaan apakah lebih banyak kontestan menghasilkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, berdasarkan evaluasi hasil pilkada di berbagai provinsi.

References

1. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK... doi.org/10.35968/jh.v5i1.101PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK doi 10 35968 jh v5i1 101
2. Fakultas Hukum – UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA. fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa... doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10Fakultas Hukum Ae UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa doi 10 37893 jbh v7i1 10
3. ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL | Muslim | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.... jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/5852ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL Muslim Jurnal Ilmiah Galuh Justisi jurnal unigal ac index php galuhjustisi article view 5852

Metadata

File size	551.63 KB
Pages	20
DMCA	Report