MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiAmbang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai politik yang tidak lolos ke parlemen. Permasalahan ini menjadi dasar lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai politik non-parlemen, tetapi juga meningkatkan jumlah kontestan dan mengurangi dominasi calon tunggal dalam pilkada. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral, dan kemungkinan lahirnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, dengan menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon perseorangan, sehingga membuka peluang lebih luas bagi partai-partai yang memiliki suara sah meskipun tanpa kursi di DPRD.Dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat karena meningkatkan jumlah kontestan, mengurangi dominasi calon tunggal, serta memperkuat pluralisme politik dan partisipasi masyarakat dalam pilkada.Meskipun demikian, diperlukan upaya konkret dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan masyarakat sipil untuk memastikan implementasi putusan berjalan efektif dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 memengaruhi partisipasi pemilih di daerah-daerah kecil, misalnya dengan meneliti apakah penurunan ambang batas benar-benar meningkatkan jumlah pemilih yang aktif di pilkada selanjutnya. Selain itu, studi selanjutnya dapat menganalisis dampak perubahan ini terhadap dinamika koalisi antarpartai politik, seperti apakah partai besar masih mendominasi atau justru muncul koalisi baru yang lebih beragam untuk mendukung calon dari partai kecil. Ide penelitian lain yang relevan adalah menelusuri pengaruh perspektif utilitarianisme terhadap kualitas calon kepala daerah pasca-putusan, dengan pertanyaan apakah lebih banyak kontestan menghasilkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, berdasarkan evaluasi hasil pilkada di berbagai provinsi.
- PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK... doi.org/10.35968/jh.v5i1.101PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK doi 10 35968 jh v5i1 101
- Fakultas Hukum – UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA. fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa... doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10Fakultas Hukum Ae UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa doi 10 37893 jbh v7i1 10
- ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL | Muslim | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.... jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/5852ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL Muslim Jurnal Ilmiah Galuh Justisi jurnal unigal ac index php galuhjustisi article view 5852
| File size | 551.63 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini menyimpulkan bahwa ojek pangkalan memiliki peran signifikan dalam dinamika politik lokal di Sorong.mereka sering dimanfaatkan oleh elitePenelitian ini menyimpulkan bahwa ojek pangkalan memiliki peran signifikan dalam dinamika politik lokal di Sorong.mereka sering dimanfaatkan oleh elite
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosialPengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosial
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnyaHal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memilikiBangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memiliki
MKRIMKRI Keabsahan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode omnibus tidak hanya bergantung pada keabsahan metode omnibus karena sudah diakui oleh undang-undang.Keabsahan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode omnibus tidak hanya bergantung pada keabsahan metode omnibus karena sudah diakui oleh undang-undang.
MKRIMKRI Dengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif. Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkanDengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif. Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan
MKRIMKRI Sistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian terdahulu membuktikanSistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian terdahulu membuktikan
UM-SORONGUM-SORONG Jenis penelitian penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian adalah survey. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperolehJenis penelitian penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian adalah survey. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalamKedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalam
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Penelitian berfokus pada keteraturan hukum dalam ranah pendidikan, menegaskan perlunya peraturan kuat dan penegakan hukum yang tepat. Hasil analisis menunjukkanPenelitian berfokus pada keteraturan hukum dalam ranah pendidikan, menegaskan perlunya peraturan kuat dan penegakan hukum yang tepat. Hasil analisis menunjukkan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Selain itu, faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi pelaksanaanSelain itu, faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi pelaksanaan
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Di era digital, banyak keluarga terkontaminasi oleh perubahan konstan dan keadaan yang dinamis, sehingga pendapat anggota keluarga saling bertabrakan bahkanDi era digital, banyak keluarga terkontaminasi oleh perubahan konstan dan keadaan yang dinamis, sehingga pendapat anggota keluarga saling bertabrakan bahkan