UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPolitik hukum nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum untuk mewujudkan cita‑cita konstitusional. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika politik hukum nasional dengan menyoroti aspek‑aspek dan mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan historis, melalui telaah literatur dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum. Proses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, perumusan politik hukum nasional sering kali diwarnai tarik‑menarik kepentingan politik, dominasi kekuasaan, serta minimnya partisipasi publik, sehingga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perumusan politik hukum nasional agar hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat luas. Kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia.Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk menentukan arah, prioritas, dan substansi hukum yang akan diberlakukan.Politik hukum tidak hanya memuat kepentingan yuridis, namun juga memuat kepentingan ideologis, politis, ekonomis, dan sosial.Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum berhubungan erat dengan ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum.Proses perumusannya melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme legislasi yang demokratis.Politik hukum juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang‑undangan.Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan manifestasi dari politik hukum yang diambil oleh pemerintah dan DPR.
Mengingat pentingnya partisipasi publik dalam perumusan politik hukum, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme konsultasi publik dapat dioptimalkan melalui teknologi digital sehingga partisipasi menjadi lebih inklusif dan real time. Selanjutnya, perlu diteliti dampak jangka panjang politisasi kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama di sektor-sektor ekonomi strategis seperti pertambangan dan ketenagakerjaan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Terakhir, studi komparatif antara proses perumusan politik hukum di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan rekomendasi reformasi yang dapat memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat regional..
| File size | 173.47 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatifSebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatif
RCRSRCRS Namun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruanNamun, struktur kebijakan ini lebih menonjolkan model elit yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga kurang mengakomodasi kepentingan perguruan
DINASTIRESDINASTIRES Model pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugasModel pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugas
UMMUUMMU Proses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karenaProses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karena
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambangHal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambang
UNHASUNHAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemilu umum dengan sistem Noken sejalan dengan sistem Electoral College dalam pemilihan presiden di AmerikaHasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemilu umum dengan sistem Noken sejalan dengan sistem Electoral College dalam pemilihan presiden di Amerika
OJSOJS Dan menjelaskan apa itu demokrasi dan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan menjelaskan peran penting mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Lalu, menjelaskanDan menjelaskan apa itu demokrasi dan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan menjelaskan peran penting mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Lalu, menjelaskan
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Kepercayaan luas bahwa sudah lenyap hanya memberikan lahan bagi perkembangan kelompok‑kelompok fasis yang baru. masih hidup, terkadang dengan nama aslinya,Kepercayaan luas bahwa sudah lenyap hanya memberikan lahan bagi perkembangan kelompok‑kelompok fasis yang baru. masih hidup, terkadang dengan nama aslinya,
Useful /
UEUUEU Upaya komprehensif ini diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dalam ekosistem ekonomi digitalUpaya komprehensif ini diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dalam ekosistem ekonomi digital
UEUUEU Dalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan denganDalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan dengan
IAINPTKIAINPTK Kompor portable yang dirancang mampu memanaskan 1 L air dalam 9 menit dengan konsumsi 45 mL minyak. Studi ini memberi bukti bahwa limbah plastik dapatKompor portable yang dirancang mampu memanaskan 1 L air dalam 9 menit dengan konsumsi 45 mL minyak. Studi ini memberi bukti bahwa limbah plastik dapat
APTKLHIAPTKLHI Penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai strategi adaptif pengembangan teknologi berbasis kebutuhan generasi kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwaPenelitian ini memberikan rekomendasi mengenai strategi adaptif pengembangan teknologi berbasis kebutuhan generasi kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa