UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPolitik hukum nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum untuk mewujudkan cita‑cita konstitusional. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika politik hukum nasional dengan menyoroti aspek‑aspek dan mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan historis, melalui telaah literatur dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum. Proses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, perumusan politik hukum nasional sering kali diwarnai tarik‑menarik kepentingan politik, dominasi kekuasaan, serta minimnya partisipasi publik, sehingga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perumusan politik hukum nasional agar hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat luas. Kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia.Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk menentukan arah, prioritas, dan substansi hukum yang akan diberlakukan.Politik hukum tidak hanya memuat kepentingan yuridis, namun juga memuat kepentingan ideologis, politis, ekonomis, dan sosial.Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum berhubungan erat dengan ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum.Proses perumusannya melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme legislasi yang demokratis.Politik hukum juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang‑undangan.Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan manifestasi dari politik hukum yang diambil oleh pemerintah dan DPR.
Mengingat pentingnya partisipasi publik dalam perumusan politik hukum, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme konsultasi publik dapat dioptimalkan melalui teknologi digital sehingga partisipasi menjadi lebih inklusif dan real time. Selanjutnya, perlu diteliti dampak jangka panjang politisasi kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama di sektor-sektor ekonomi strategis seperti pertambangan dan ketenagakerjaan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Terakhir, studi komparatif antara proses perumusan politik hukum di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan rekomendasi reformasi yang dapat memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat regional..
| File size | 173.47 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI SiLAWO meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengurusan Kartu Keluarga serta e‑KTP, serta memenuhi sebagian besar atribut inovasi menurut teori Rogers.SiLAWO meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengurusan Kartu Keluarga serta e‑KTP, serta memenuhi sebagian besar atribut inovasi menurut teori Rogers.
UNRIUNRI Dampak positif yang dihasilkan antara lain kemudahan akses bagi masyarakat, efisiensi biaya dan waktu, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadapDampak positif yang dihasilkan antara lain kemudahan akses bagi masyarakat, efisiensi biaya dan waktu, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
UNRIUNRI Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan dengan nilai p sebesar 0,018 (p < 0,005) dan pelaksanaan program PMT dengan nilai p sebesar 0,007 (p < 0,005) menunjukkanHasil penelitian menunjukkan pembiayaan dengan nilai p sebesar 0,018 (p < 0,005) dan pelaksanaan program PMT dengan nilai p sebesar 0,007 (p < 0,005) menunjukkan
UNRIUNRI Netralitas birokrasi berarti birokrasi tidak berpihak pada kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu, terutama yang memiliki kekuasaan. Tujuan dariNetralitas birokrasi berarti birokrasi tidak berpihak pada kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu, terutama yang memiliki kekuasaan. Tujuan dari
UNRIUNRI Untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat, program ini sangat penting karena itu akan menggambarkan petani sawit untuk dapat mengelola kebun mereka secaraUntuk Program Peremajaan Sawit Rakyat, program ini sangat penting karena itu akan menggambarkan petani sawit untuk dapat mengelola kebun mereka secara
UNRIUNRI Sedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial‑ekonomiSedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan KAT belum tersosialisasi dengan baik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial‑ekonomi
UNRIUNRI Tata kelola PMI di Kota Metro saat ini belum terorganisir dan belum mendapatkan perhatian khusus dari stakeholders yang terlibat baik pihak pemerintah,Tata kelola PMI di Kota Metro saat ini belum terorganisir dan belum mendapatkan perhatian khusus dari stakeholders yang terlibat baik pihak pemerintah,
UNRIUNRI Selain manfaat dari sistem pelayanan tersebut, harus memberikan kepuasan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik masyarakat. Desa Gempolkerep memilikiSelain manfaat dari sistem pelayanan tersebut, harus memberikan kepuasan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik masyarakat. Desa Gempolkerep memiliki
Useful /
UEUUEU Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagiSistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi
UEUUEU Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknyaBerdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya
UMPPUMPP Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi terkini tentang liga sepakbola Primer Inggris tetapi juga menyediakan fitur-fitur yang memperkaya pengalamanAplikasi ini tidak hanya memberikan informasi terkini tentang liga sepakbola Primer Inggris tetapi juga menyediakan fitur-fitur yang memperkaya pengalaman
UNRIUNRI Permasalahan sosial ini merupakan interaksi dan akumulasi dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja,Permasalahan sosial ini merupakan interaksi dan akumulasi dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja,