UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPolitik hukum nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum untuk mewujudkan cita‑cita konstitusional. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika politik hukum nasional dengan menyoroti aspek‑aspek dan mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan historis, melalui telaah literatur dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum. Proses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, perumusan politik hukum nasional sering kali diwarnai tarik‑menarik kepentingan politik, dominasi kekuasaan, serta minimnya partisipasi publik, sehingga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perumusan politik hukum nasional agar hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat luas. Kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia.Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk menentukan arah, prioritas, dan substansi hukum yang akan diberlakukan.Politik hukum tidak hanya memuat kepentingan yuridis, namun juga memuat kepentingan ideologis, politis, ekonomis, dan sosial.Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum berhubungan erat dengan ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum.Proses perumusannya melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme legislasi yang demokratis.Politik hukum juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang‑undangan.Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan manifestasi dari politik hukum yang diambil oleh pemerintah dan DPR.
Mengingat pentingnya partisipasi publik dalam perumusan politik hukum, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme konsultasi publik dapat dioptimalkan melalui teknologi digital sehingga partisipasi menjadi lebih inklusif dan real time. Selanjutnya, perlu diteliti dampak jangka panjang politisasi kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama di sektor-sektor ekonomi strategis seperti pertambangan dan ketenagakerjaan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Terakhir, studi komparatif antara proses perumusan politik hukum di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan rekomendasi reformasi yang dapat memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat regional..
| File size | 173.47 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSJUMSJ Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas,Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas,
UEUUEU Dalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan denganDalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan dengan
UEUUEU Kedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris menjadi batal demi hukum, karena melanggar Pasal 875 KUH Perdata dan PasalKedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris menjadi batal demi hukum, karena melanggar Pasal 875 KUH Perdata dan Pasal
UEUUEU Banyak pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan lihai menutupi perbuatannya, yang pada akhirnya aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat buktiBanyak pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan lihai menutupi perbuatannya, yang pada akhirnya aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat bukti
UEUUEU Temuan analisis menunjukkan bahwa, setidaknya sebagian, akuntansi ramah lingkungan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkatTemuan analisis menunjukkan bahwa, setidaknya sebagian, akuntansi ramah lingkungan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat
UEUUEU Kendaraan listrik baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan yaitu peningkatan kualitasKendaraan listrik baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan yaitu peningkatan kualitas
UEUUEU Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami budaya ngopi sebagai gaya hidup dalam merancang strategi pemasaranSecara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami budaya ngopi sebagai gaya hidup dalam merancang strategi pemasaran
UEUUEU Penelitian menggunakan Metode Analisis Least Squares Dummy Variable (LSDV) dengan model Fixed Effect Model, Uji Analisis Koefisien Jalur dan Uji Sobel.Penelitian menggunakan Metode Analisis Least Squares Dummy Variable (LSDV) dengan model Fixed Effect Model, Uji Analisis Koefisien Jalur dan Uji Sobel.
Useful /
UEUUEU Berkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakanBerkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakan
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir dan pelatihan berkelanjutan, adopsi teknologi digital, implementasi Green HRM, sistem kompensasiHasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir dan pelatihan berkelanjutan, adopsi teknologi digital, implementasi Green HRM, sistem kompensasi
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara simultan maupunHasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara simultan maupun
UEUUEU Pencegahan fraud yang proaktif memerlukan penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, serta budaya etika internal dalam organisasi.Pencegahan fraud yang proaktif memerlukan penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, serta budaya etika internal dalam organisasi.