UEUUEU

Lex JurnalicaLex Jurnalica

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu institusi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan fungsi pertahanan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan fungsi keamanan bagi masyarakat dari berbagai peristiwa pidana ataupun kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Berkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakan fungsi masing masing, terutama terhadap kedudukan TNI Angkatan Darat yang sampai saat ini masih menjalankan fungsi territorial dengan bukti yaitu masih adanya Komando Daerah Militer setingkat Kepolisian Daerah di tingkat Provinsi, Komando Resor Militer setingkat Kepolisian Resor di tingkat Kabupaten Kota, Komando Distrik Militer setingkat Kepolisian Sektor di tingkat kecamatan hingga Komando Rayon Militer setingkat Pos Polisi di tingkat kelurahan atau desa. Potensi tumpang tindih terhadap kewenangan juga diperkuat dengan isi dari beberapa pasal di dalam Undang‑Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Fungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 dan seharusnya tidak perlu dilanjutkan kembali ketika negara berada dalam situasi damai karena ada institusi kepolisian yang menjaga keamanan masyarakat.

Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya direvisi atau dihapus.Fokus TNI harus dialihkan pada pertahanan negara dan menjaga perbatasan ketika negara dalam masa damai, sementara fungsi keamanan masyarakat sepenuhnya dikuasai oleh kepolisian.Dengan demikian, tumpang tindih kewenangan dapat dihilangkan dan hubungan antar lembaga menjadi lebih jelas.

Bagaimana dampak penghapusan fungsi territorial TNI terhadap kekuatan pertahanan nasional dalam jangka jangka panjang? Apa mekanisme koordinasi yang efektif antara TNI dan kepolisian saat menanggapi ancaman terorisme di wilayah perbatasan setelah penghapusan fungsi territorial? Bagaimana peran masyarakat sipil dan lembaga intelijen sipil dalam menggantikan fungsionalitas perlindungan masyarakat yang sebelumnya diemban oleh tenda-teritorial TNI?.

Read online
File size149.47 KB
Pages5
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Hukum Administrasi Melindungi Warga Negara Dalam Penerapan Undang Undang Cipta Kerja 2026More at 2026

UEUUEU Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalamNegara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam

JURIS Artificial Intelligence And Justice Restructuring Indonesian Law In The Digital Revolution Era 2026More at 2026

UEUUEU Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagiSistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui Penyelundupan Balpres 2026More at 2026

UEUUEU Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlakuPenelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku

JURIS Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Penyidikan Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perlindungan hukum terhadap notaris terletak pada pembatasan pembukaan rahasia akta, penggunaan hak ingkar, serta penegasan bahwa notaris pada dasarnyaPerlindungan hukum terhadap notaris terletak pada pembatasan pembukaan rahasia akta, penggunaan hak ingkar, serta penegasan bahwa notaris pada dasarnya

JURIS Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di SMP Negeri 2 Buduran 2025More at 2025

POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi sistem zonasi di SMPN 2 Buduran berjalan sesuai ketentuan, meliputi tahapan perencanaan, pembentukanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi sistem zonasi di SMPN 2 Buduran berjalan sesuai ketentuan, meliputi tahapan perencanaan, pembentukan

JURIS Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

UEUUEU Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. MelihatAda beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. Melihat

JURIS Kajian Malpraktik Ditinjau Dari Ketidaktersediaan Fasilitas Penangulangan HIV Di Rumah Sakit Berdasarkan KUHP Dan Hukum Kesehatan Serta Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Malpraktik 2025More at 2025

UEUUEU Akibat dari tidak tersedianya fasilitas penanggulangan HIV mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kasus ini karena ibu sang bayi harus menunggu dirujukAkibat dari tidak tersedianya fasilitas penanggulangan HIV mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kasus ini karena ibu sang bayi harus menunggu dirujuk

JURIS Peluang Ormas Keagamaan Mengelola Tambang Di Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 2024More at 2024

UEUUEU Dengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang‑undangan terkait. Hasil penelitianDengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang‑undangan terkait. Hasil penelitian

Useful /

JURIS The Effect of Academic Self efficacy on CBT and SOCA Exam Achievement of Neuropsychiatry Block 2026More at 2026

UnbrahUnbrah Efikasi diri akademik secara signifikan mempengaruhi kinerja dalam ujian aplikatif berbasis komunikasi langsung dengan penguji, seperti SOCA. Temuan iniEfikasi diri akademik secara signifikan mempengaruhi kinerja dalam ujian aplikatif berbasis komunikasi langsung dengan penguji, seperti SOCA. Temuan ini

JURIS Akibat Hukum Pengalihan Objek Kredit Pemilikan Rumah Over Credit Tanpa Persetujuan Bank 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta notaris dalam pengalihan rumah KPR tanpa persetujuan bank serta akibat hukum bagi paraPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta notaris dalam pengalihan rumah KPR tanpa persetujuan bank serta akibat hukum bagi para

JURIS Pengembangan Aplikasi Augmented Reality Untuk Menampilkan Visualisasi Objek Di Museum Bala Putra Dewa Kota Palembang 2025More at 2025

UEUUEU Selain itu, aplikasi ini juga berpotensi menjadi media edukasi interaktif yang mendorong minat masyarakat terhadap pelestarian budaya dan sejarah lokal.Selain itu, aplikasi ini juga berpotensi menjadi media edukasi interaktif yang mendorong minat masyarakat terhadap pelestarian budaya dan sejarah lokal.

JURIS Kedudukan Peraturan OJK dalam Mengatur Pemegang Saham Pengendali BPR dan BPRS 2025More at 2025

UEUUEU Hal ini berpotensi menciptakan kekacauan struktur hukum sebagai landasan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itulah perlu suatu ketegasan dari PemerintahHal ini berpotensi menciptakan kekacauan struktur hukum sebagai landasan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itulah perlu suatu ketegasan dari Pemerintah

ads-block-test