UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaTentara Nasional Indonesia merupakan suatu institusi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan fungsi pertahanan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan fungsi keamanan bagi masyarakat dari berbagai peristiwa pidana ataupun kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Berkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakan fungsi masing masing, terutama terhadap kedudukan TNI Angkatan Darat yang sampai saat ini masih menjalankan fungsi territorial dengan bukti yaitu masih adanya Komando Daerah Militer setingkat Kepolisian Daerah di tingkat Provinsi, Komando Resor Militer setingkat Kepolisian Resor di tingkat Kabupaten Kota, Komando Distrik Militer setingkat Kepolisian Sektor di tingkat kecamatan hingga Komando Rayon Militer setingkat Pos Polisi di tingkat kelurahan atau desa. Potensi tumpang tindih terhadap kewenangan juga diperkuat dengan isi dari beberapa pasal di dalam Undang‑Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Fungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 dan seharusnya tidak perlu dilanjutkan kembali ketika negara berada dalam situasi damai karena ada institusi kepolisian yang menjaga keamanan masyarakat.
Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya direvisi atau dihapus.Fokus TNI harus dialihkan pada pertahanan negara dan menjaga perbatasan ketika negara dalam masa damai, sementara fungsi keamanan masyarakat sepenuhnya dikuasai oleh kepolisian.Dengan demikian, tumpang tindih kewenangan dapat dihilangkan dan hubungan antar lembaga menjadi lebih jelas.
Bagaimana dampak penghapusan fungsi territorial TNI terhadap kekuatan pertahanan nasional dalam jangka jangka panjang? Apa mekanisme koordinasi yang efektif antara TNI dan kepolisian saat menanggapi ancaman terorisme di wilayah perbatasan setelah penghapusan fungsi territorial? Bagaimana peran masyarakat sipil dan lembaga intelijen sipil dalam menggantikan fungsionalitas perlindungan masyarakat yang sebelumnya diemban oleh tenda-teritorial TNI?.
| File size | 149.47 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Pada kasus surat dakwaan didalamnya terdapat ketidaksesuaian peristiwa hukum dengan tuntutkan hukuam terhadap ABK Fandi (yang dituntut hukuman mati) danPada kasus surat dakwaan didalamnya terdapat ketidaksesuaian peristiwa hukum dengan tuntutkan hukuam terhadap ABK Fandi (yang dituntut hukuman mati) dan
UEUUEU Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukumKeputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum
UEUUEU Dibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan Undang‑Undang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanismeDibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan Undang‑Undang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanisme
UEUUEU Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum,Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum,
UEUUEU Temuan menunjukkan tingkat konsistensi yang rendah antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya, sehingga menciptakan fragmentasi sektoral. KelemahanTemuan menunjukkan tingkat konsistensi yang rendah antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya, sehingga menciptakan fragmentasi sektoral. Kelemahan
UEUUEU Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlakuPenelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku
UEUUEU Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yangTindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang
UEUUEU Penelitian menggunakan Metode Analisis Least Squares Dummy Variable (LSDV) dengan model Fixed Effect Model, Uji Analisis Koefisien Jalur dan Uji Sobel.Penelitian menggunakan Metode Analisis Least Squares Dummy Variable (LSDV) dengan model Fixed Effect Model, Uji Analisis Koefisien Jalur dan Uji Sobel.
Useful /
UEUUEU Politik hukum juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang‑undangan. Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan manifestasi dari politikPolitik hukum juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang‑undangan. Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan manifestasi dari politik
UEUUEU (1) ketidaksesuaian integrasi real‑time antara basis data pertanahan, kependudukan, dan pajak. (2) tidak adanya verifikasi spasial otomatis sebelum pencetakan(1) ketidaksesuaian integrasi real‑time antara basis data pertanahan, kependudukan, dan pajak. (2) tidak adanya verifikasi spasial otomatis sebelum pencetakan
UEUUEU Salah satu faktor yang menentukan pembelian properti atau rumah adalah kualitas produk, layanan, dan tingkat pendapatan masyarakat sekitar. PenelitianSalah satu faktor yang menentukan pembelian properti atau rumah adalah kualitas produk, layanan, dan tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Penelitian
UEUUEU Penelitian ini mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan minat beli melalui budaya ngopi sebagai gaya hidup, dengan fokus pada studi fenomenologi. TujuannyaPenelitian ini mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan minat beli melalui budaya ngopi sebagai gaya hidup, dengan fokus pada studi fenomenologi. Tujuannya