UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas teknik perundang-undangan dalam pengaturan sanksi administratif pada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Fokus penelitian meliputi tiga masalah inti: konsistensi penggunaan rumusan sanksi (jenis, besaran, dan prosedur), kelemahan teknis perumusan ditinjau dari asas kepastian hukum, serta potensinya menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan tingkat konsistensi yang rendah antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya, sehingga menciptakan fragmentasi sektoral. Kelemahan teknis utama meliputi penggunaan istilah yang terlalu luas dan tidak terdefinisi, perhitungan sanksi yang tidak terstandarisasi, serta jaminan prosedur yang tidak komprehensif. Kelemahan ini secara signifikan melemahkan kepastian hukum. Akibatnya, muncul risiko hukum yang tinggi bagi pelaku usaha akibat penegakan yang tidak dapat diprediksi serta ruang diskresi yang sangat luas bagi pejabat yang rentan terhadap praktik korupsi dan penegakan selektif. Kajian menyimpulkan bahwa buruknya teknik perumusan dalam aspek krusial ini mengancam negara hukum dan tujuan substantif reformasi regulasi itu sendiri. Penelitian merekomendasikan perlunya kerangka nasional untuk mengharmoniskan pengaturan sanksi administratif.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsistensi penggunaan rumusan sanksi administratif antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan turunannya berada pada tingkat yang rendah dan tidak seragam.UUCK cenderung menggunakan pendekatan delegatif yang luas dengan mendelegasikan hampir seluruh perumusan detail jenis, besaran, dan prosedur sanksi kepada peraturan di bawahnya.Akibatnya, ditemukan inkonsistensi signifikan antar sektor dan bahkan dalam satu kluster regulasi yang sama.Jenis sanksi bervariasi tanpa pola baku yang jelas, besaran denda dirumuskan dengan beragam model (nominal, persentase, kelipatan) yang sering tidak proporsional, dan prosedur penjatuhannya menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal lembaga yang berwenang, tahapan, serta jaminan hak untuk didengar.Variasi ini lebih mencerminkan kurangnya koordinasi dan grand design nasional daripada perbedaan karakteristik sektoral yang memang diperlukan.Ditinjau dari asas kepastian hukum, sejumlah temuan penelitian mengungkap kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dalam pasal-pasal tersebut.Kelemahan utama meliputi penggunaan istilah normatif yang tidak terdefinisi secara operasional, rumusan besaran sanksi yang multi-interpretatif dan tidak dilengkapi mekanisme penyesuaian, serta prosedur yang tidak komprehensif dan sering kali mengabaikan prinsip audi et alteram partem.Di tingkat struktur, kelemahan terletak pada praktik blanket delegation dan rantai delegasi yang panjang dari UU ke PP lalu ke Peraturan Menteri, yang menciptakan kekosongan norma di tingkat undang-undang dan mengurangi akuntabilitas proses pembentukan norma.Pendekatan minimalistik ini kemudian diisi oleh berbagai peraturan turunan yang dibuat secara responsif dan terfragmentasi, sehingga menghasilkan kerangka sanksi administratif yang tidak koheren.
Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh peraturan turunan UU Cipta Kerja untuk mengidentifikasi dan mengharmoniskan pengaturan sanksi administratif. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi administratif. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan kerangka nasional untuk harmonisasi pengaturan sanksi administratif. Kerangka ini dapat menjadi panduan bagi kementerian/lembaga dalam merumuskan sanksi administratif yang jelas, terukur, dan proporsional. Ketiga, studi mendalam tentang dampak ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi strategi mitigasi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan sanksi administratif.
| File size | 301.13 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, TikTok telah menjadi salah satu platform yang berpengaruh dalamPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, TikTok telah menjadi salah satu platform yang berpengaruh dalam
UNRIUNRI Hasil menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Bengkalis telah berjalan baik dibandingkan sebelum kebijakan, namun masih terdapat hambatan terkait SDM, kesadaranHasil menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Bengkalis telah berjalan baik dibandingkan sebelum kebijakan, namun masih terdapat hambatan terkait SDM, kesadaran
UNRIUNRI Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan dataMetode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan in-depth interview kepada key informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data
UNRIUNRI Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi. Proses ini melibatkan pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasanBertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi. Proses ini melibatkan pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasan
UNRIUNRI Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat Jambangan menggunakan teori implementasi kebijakanOleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat Jambangan menggunakan teori implementasi kebijakan
UNRIUNRI Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya persaingan antar negara, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, atau deretan sama-samaHal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya persaingan antar negara, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, atau deretan sama-sama
UNRIUNRI Program sentra industri kerupuk ikan di Kelurahan Sei Lekop telah berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dinas Koperasi, UsahaProgram sentra industri kerupuk ikan di Kelurahan Sei Lekop telah berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dinas Koperasi, Usaha
UNRIUNRI Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Narasumber adalah (1) staf kepesertaan; (2) staf jaminan manfaat; (3) satuanMetode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Narasumber adalah (1) staf kepesertaan; (2) staf jaminan manfaat; (3) satuan
Useful /
UEUUEU Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dengan konsep Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakiliUndang-Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dengan konsep Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili
UEUUEU Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknyaBerdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentangHasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
UNRIUNRI Hasil menunjukkan bahwa pemberian hibah sosial keagamaan belum sepenuhnya efektif, dengan masalah utama pada sosialisasi program, pemantauan, dan ketepatanHasil menunjukkan bahwa pemberian hibah sosial keagamaan belum sepenuhnya efektif, dengan masalah utama pada sosialisasi program, pemantauan, dan ketepatan