UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas teknik perundang-undangan dalam pengaturan sanksi administratif pada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Fokus penelitian meliputi tiga masalah inti: konsistensi penggunaan rumusan sanksi (jenis, besaran, dan prosedur), kelemahan teknis perumusan ditinjau dari asas kepastian hukum, serta potensinya menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan tingkat konsistensi yang rendah antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya, sehingga menciptakan fragmentasi sektoral. Kelemahan teknis utama meliputi penggunaan istilah yang terlalu luas dan tidak terdefinisi, perhitungan sanksi yang tidak terstandarisasi, serta jaminan prosedur yang tidak komprehensif. Kelemahan ini secara signifikan melemahkan kepastian hukum. Akibatnya, muncul risiko hukum yang tinggi bagi pelaku usaha akibat penegakan yang tidak dapat diprediksi serta ruang diskresi yang sangat luas bagi pejabat yang rentan terhadap praktik korupsi dan penegakan selektif. Kajian menyimpulkan bahwa buruknya teknik perumusan dalam aspek krusial ini mengancam negara hukum dan tujuan substantif reformasi regulasi itu sendiri. Penelitian merekomendasikan perlunya kerangka nasional untuk mengharmoniskan pengaturan sanksi administratif.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsistensi penggunaan rumusan sanksi administratif antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan turunannya berada pada tingkat yang rendah dan tidak seragam.UUCK cenderung menggunakan pendekatan delegatif yang luas dengan mendelegasikan hampir seluruh perumusan detail jenis, besaran, dan prosedur sanksi kepada peraturan di bawahnya.Akibatnya, ditemukan inkonsistensi signifikan antar sektor dan bahkan dalam satu kluster regulasi yang sama.Jenis sanksi bervariasi tanpa pola baku yang jelas, besaran denda dirumuskan dengan beragam model (nominal, persentase, kelipatan) yang sering tidak proporsional, dan prosedur penjatuhannya menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal lembaga yang berwenang, tahapan, serta jaminan hak untuk didengar.Variasi ini lebih mencerminkan kurangnya koordinasi dan grand design nasional daripada perbedaan karakteristik sektoral yang memang diperlukan.Ditinjau dari asas kepastian hukum, sejumlah temuan penelitian mengungkap kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dalam pasal-pasal tersebut.Kelemahan utama meliputi penggunaan istilah normatif yang tidak terdefinisi secara operasional, rumusan besaran sanksi yang multi-interpretatif dan tidak dilengkapi mekanisme penyesuaian, serta prosedur yang tidak komprehensif dan sering kali mengabaikan prinsip audi et alteram partem.Di tingkat struktur, kelemahan terletak pada praktik blanket delegation dan rantai delegasi yang panjang dari UU ke PP lalu ke Peraturan Menteri, yang menciptakan kekosongan norma di tingkat undang-undang dan mengurangi akuntabilitas proses pembentukan norma.Pendekatan minimalistik ini kemudian diisi oleh berbagai peraturan turunan yang dibuat secara responsif dan terfragmentasi, sehingga menghasilkan kerangka sanksi administratif yang tidak koheren.
Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh peraturan turunan UU Cipta Kerja untuk mengidentifikasi dan mengharmoniskan pengaturan sanksi administratif. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi administratif. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan kerangka nasional untuk harmonisasi pengaturan sanksi administratif. Kerangka ini dapat menjadi panduan bagi kementerian/lembaga dalam merumuskan sanksi administratif yang jelas, terukur, dan proporsional. Ketiga, studi mendalam tentang dampak ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi strategi mitigasi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan sanksi administratif.
| File size | 301.13 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukumPenelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum
UEUUEU Fokus TNI harus dialihkan pada pertahanan negara dan menjaga perbatasan ketika negara dalam masa damai, sementara fungsi keamanan masyarakat sepenuhnyaFokus TNI harus dialihkan pada pertahanan negara dan menjaga perbatasan ketika negara dalam masa damai, sementara fungsi keamanan masyarakat sepenuhnya
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai batasan hukum dalam membuat konten ulasan, menciptakan zona abu-abuHasil penelitian menunjukkan bahwa influencer tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai batasan hukum dalam membuat konten ulasan, menciptakan zona abu-abu
UEUUEU Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan pembaharuan atau perluasan dalam hukum formil, yang mana saat ini pada beberapaPenerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan pembaharuan atau perluasan dalam hukum formil, yang mana saat ini pada beberapa
UEUUEU Dengan menerapkan pendekatan holistik ini, perusahaan transportasi di Indonesia dapat meningkatkan kinerja karyawan dan memastikan keberlanjutan jangkaDengan menerapkan pendekatan holistik ini, perusahaan transportasi di Indonesia dapat meningkatkan kinerja karyawan dan memastikan keberlanjutan jangka
UEUUEU Harga properti semakin tinggi, membuat masyarakat kesulitan untuk membelinya. Salah satu faktor yang menentukan pembelian properti atau rumah adalah kualitasHarga properti semakin tinggi, membuat masyarakat kesulitan untuk membelinya. Salah satu faktor yang menentukan pembelian properti atau rumah adalah kualitas
UEUUEU Green Accounting tidak memberikan kontribusi atau tidak berdampak secara signifikan terhadap profitabilitas ROE pada PT Timah Tbk pada periode 2019-2022.Green Accounting tidak memberikan kontribusi atau tidak berdampak secara signifikan terhadap profitabilitas ROE pada PT Timah Tbk pada periode 2019-2022.
UEUUEU Penelitian ini menggunakan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatanPenelitian ini menggunakan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan
Useful /
UEUUEU Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan,Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan,
UINMADURAUINMADURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Model SYAM secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta didik, yang dibuktikan dengan peningkatan skorHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Model SYAM secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta didik, yang dibuktikan dengan peningkatan skor
UEUUEU Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihakKetidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihak
UEUUEU Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan struktur modal berdampak negatif dan likuiditas tidak berpengaruh. Pandemi Covid-19Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan struktur modal berdampak negatif dan likuiditas tidak berpengaruh. Pandemi Covid-19