UEUUEU

Lex JurnalicaLex Jurnalica

Impor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas industri tekstil dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan maupun korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yang diperkuat oleh larangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawaban korporasi dianalisis melalui tiga teori: strict liability, vicarious liability, dan identification theory, semua didukung oleh Pasal 108 UU Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulai dari importir hingga distributor hilir.

Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta memerlukan penegakan hukum komprehensif melibatkan semua pihak di rantai distribusi.Pertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama.Pertanggungjawaban korporasi dapat dibangun melalui teori strict liability, vicarious liability, dan identification theory, yang berlandaskan Pasal 108 UU Nomor 17 Tahun 2006.

Untuk memantau dan mengurangi penyelundupan balpres secara efektif, dibutuhkan sistem intelijen lintas lembaga yang dapat mengidentifikasi jaringan distribusi hilir dan melakukan tindakan preventif sebelum barang mencapai pasar. Penelitian lanjutan harus mengevaluasi dampak kebijakan harmonisasi antara Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan KUHP baru pada 2026, serta mengukur efektivitas sanksi di setiap tahap rantai pasok balpres. Selain itu, studi empiris mengenai persepsi dan perilaku korporasi dalam merespons regulasi baru dapat memberikan wawasan bagi penyusunan kebijakan yang menurunkan insentif bagi pelaku penyelundupan.

Read online
File size191.42 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Hukum Administrasi Melindungi Warga Negara Dalam Penerapan Undang Undang Cipta Kerja 2026More at 2026

UEUUEU Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian denganPendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dengan

JURIS Analisis Kualitas Teknik Perundang Undangan Dalam Pengaturan Sanksi Administratif Studi Terhadap Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya 2026More at 2026

UEUUEU Kelemahan utama meliputi penggunaan istilah normatif yang tidak terdefinisi secara operasional, rumusan besaran sanksi yang multi-interpretatif dan tidakKelemahan utama meliputi penggunaan istilah normatif yang tidak terdefinisi secara operasional, rumusan besaran sanksi yang multi-interpretatif dan tidak

JURIS KEPASTIAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK MEREK OLEH INFLUENCER DALAM UU ITE 2026More at 2026

UEUUEU Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum,Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum,

JURIS Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Penyidikan Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notarisSetelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notaris

JURIS Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di SMP Negeri 2 Buduran 2025More at 2025

POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. HasilMetode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil

JURIS Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

UEUUEU Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan bersifat protektif, korektif, dan non-diskriminatif, serta diwujudkan melalui berbagai hak seperti istirahatPerlindungan khusus bagi pekerja perempuan bersifat protektif, korektif, dan non-diskriminatif, serta diwujudkan melalui berbagai hak seperti istirahat

JURIS Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Antara Food Vlogger Vs Toko Roti Clairmont Melalui Media Digital 2025More at 2025

UEUUEU Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945Batasan kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945

JURIS Pendampingan Dan Sosialisasi Simulasi Coretax Pada Guru Dan Karyawan Di Sekolah SMA Xaverius Pringsewu 2025More at 2025

UNSIMARUNSIMAR Guru dan karyawan di Sekolah Xaverius Pringsewu mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Coretax terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat JenderalGuru dan karyawan di Sekolah Xaverius Pringsewu mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Coretax terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Useful /

JURIS Implementasi Asas Kecermatan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Guna Mewujudkan Good Governance 2026More at 2026

UEUUEU Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan terwujud konsep Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik ) khususnya dalam bidang penegakan hukumHal ini agar penyelenggaraan pemerintahan terwujud konsep Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik ) khususnya dalam bidang penegakan hukum

JURIS Artificial Intelligence And Justice Restructuring Indonesian Law In The Digital Revolution Era 2026More at 2026

UEUUEU Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang InformasiMetode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

JURIS Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terkait Adanya Sengketa Kepemilikan 2025More at 2025

UEUUEU Pengadaan tanah merupakan tindakan pemerintah mendapatkan tanah untuk berbagai tujuan pembangunan dengan memberikan kompensasi, yang ganti ruginya dikonsinyasikanPengadaan tanah merupakan tindakan pemerintah mendapatkan tanah untuk berbagai tujuan pembangunan dengan memberikan kompensasi, yang ganti ruginya dikonsinyasikan

JURIS Klaim Royalti Lagu Dan Atau Musik Pencipta Dan Hak Terkait Di Platform Youtube Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Keadilan 2025More at 2025

UEUUEU Pengelolaan royalti di platform digital terfragmentasi, melibatkan lembaga dan aturan yang berbeda, sehingga pelaku seni musik menghadapi proses klaimPengelolaan royalti di platform digital terfragmentasi, melibatkan lembaga dan aturan yang berbeda, sehingga pelaku seni musik menghadapi proses klaim

ads-block-test