UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaImpor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas industri tekstil dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan maupun korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yang diperkuat oleh larangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawaban korporasi dianalisis melalui tiga teori: strict liability, vicarious liability, dan identification theory, semua didukung oleh Pasal 108 UU Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulai dari importir hingga distributor hilir.
Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta memerlukan penegakan hukum komprehensif melibatkan semua pihak di rantai distribusi.Pertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama.Pertanggungjawaban korporasi dapat dibangun melalui teori strict liability, vicarious liability, dan identification theory, yang berlandaskan Pasal 108 UU Nomor 17 Tahun 2006.
Untuk memantau dan mengurangi penyelundupan balpres secara efektif, dibutuhkan sistem intelijen lintas lembaga yang dapat mengidentifikasi jaringan distribusi hilir dan melakukan tindakan preventif sebelum barang mencapai pasar. Penelitian lanjutan harus mengevaluasi dampak kebijakan harmonisasi antara Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan KUHP baru pada 2026, serta mengukur efektivitas sanksi di setiap tahap rantai pasok balpres. Selain itu, studi empiris mengenai persepsi dan perilaku korporasi dalam merespons regulasi baru dapat memberikan wawasan bagi penyusunan kebijakan yang menurunkan insentif bagi pelaku penyelundupan.
| File size | 191.42 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan kajian literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yangSumber data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan kajian literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang
UNRIUNRI Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan baru tentang dinamika komunikasi politik di era digital serta kontribusi media sosial dalam membangun polaHasil penelitian diharapkan memberikan wawasan baru tentang dinamika komunikasi politik di era digital serta kontribusi media sosial dalam membangun pola
UNRIUNRI Hasil menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Bengkalis telah berjalan baik dibandingkan sebelum kebijakan, namun masih terdapat hambatan terkait SDM, kesadaranHasil menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Bengkalis telah berjalan baik dibandingkan sebelum kebijakan, namun masih terdapat hambatan terkait SDM, kesadaran
UNRIUNRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Akit mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi dilihat dari empat aspek yakni tingkat kemiskinan, mataHasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Akit mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi dilihat dari empat aspek yakni tingkat kemiskinan, mata
UNRIUNRI Tahapannya mencakup penentuan tujuan proyek, evaluasi kapasitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan dan kualitas layanan.Tahapannya mencakup penentuan tujuan proyek, evaluasi kapasitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan dan kualitas layanan.
UNRIUNRI Namun, penerapan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Jambangan belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari kurangnya area parkir dan kebersihan yang belumNamun, penerapan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Jambangan belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari kurangnya area parkir dan kebersihan yang belum
UNRIUNRI Regulasi yang tepat akan memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibatRegulasi yang tepat akan memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat
UNRIUNRI Narasumber adalah (1) staf kepesertaan; (2) staf jaminan manfaat; (3) satuan pengamanan/satpam Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil; (3) peserta JKN. HasilNarasumber adalah (1) staf kepesertaan; (2) staf jaminan manfaat; (3) satuan pengamanan/satpam Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil; (3) peserta JKN. Hasil
Useful /
UEUUEU Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum,Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi menyerang kehormatan atau nama baik dan menuduhkan suatu hal, serta inkonsistensi interpretasi hukum,
UEUUEU Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untukPolitik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk
UEUUEU Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis kedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris serta tanggungTujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis kedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris serta tanggung
UNRIUNRI Metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pemberian hibahMetode deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pemberian hibah