UEUUEU
Lex JurnalicaLex JurnalicaImpor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas industri tekstil dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan maupun korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yang diperkuat oleh larangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawaban korporasi dianalisis melalui tiga teori: strict liability, vicarious liability, dan identification theory, semua didukung oleh Pasal 108 UU Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulai dari importir hingga distributor hilir.
Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta memerlukan penegakan hukum komprehensif melibatkan semua pihak di rantai distribusi.Pertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama.Pertanggungjawaban korporasi dapat dibangun melalui teori strict liability, vicarious liability, dan identification theory, yang berlandaskan Pasal 108 UU Nomor 17 Tahun 2006.
Untuk memantau dan mengurangi penyelundupan balpres secara efektif, dibutuhkan sistem intelijen lintas lembaga yang dapat mengidentifikasi jaringan distribusi hilir dan melakukan tindakan preventif sebelum barang mencapai pasar. Penelitian lanjutan harus mengevaluasi dampak kebijakan harmonisasi antara Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan KUHP baru pada 2026, serta mengukur efektivitas sanksi di setiap tahap rantai pasok balpres. Selain itu, studi empiris mengenai persepsi dan perilaku korporasi dalam merespons regulasi baru dapat memberikan wawasan bagi penyusunan kebijakan yang menurunkan insentif bagi pelaku penyelundupan.
| File size | 191.42 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Ketidakpastian hukum bersumber dari ambiguitas definisi pencemaran nama baik dalam konteks digital, inkonsistensi interpretasi yudisial, ketidaksesuaianKetidakpastian hukum bersumber dari ambiguitas definisi pencemaran nama baik dalam konteks digital, inkonsistensi interpretasi yudisial, ketidaksesuaian
LAKASPIALAKASPIA Di Aceh, zakat profesi dikelola oleh Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan menganalisis standarDi Aceh, zakat profesi dikelola oleh Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan menganalisis standar
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi sistem zonasi di SMPN 2 Buduran berjalan sesuai ketentuan, meliputi tahapan perencanaan, pembentukanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi sistem zonasi di SMPN 2 Buduran berjalan sesuai ketentuan, meliputi tahapan perencanaan, pembentukan
JURNALPOLTEKBANGJAYAPURAJURNALPOLTEKBANGJAYAPURA Di Indonesia, dasar hukum untuk pelaksanaan investigasi tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun, masih terdapatDi Indonesia, dasar hukum untuk pelaksanaan investigasi tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun, masih terdapat
UEUUEU Jika berdasarkan sudut pandang negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi, maka beban pembuktian terbalik menjadi sangat efektif jika penuntut umumJika berdasarkan sudut pandang negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi, maka beban pembuktian terbalik menjadi sangat efektif jika penuntut umum
UEUUEU Di sisi lain, pengelolaan rumah susun melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) menitikberatkan pada pemeliharaan fasilitas bersama,Di sisi lain, pengelolaan rumah susun melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) menitikberatkan pada pemeliharaan fasilitas bersama,
UHBUHB Penelitian ini menganalisis dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Wilmar Padi dalam pasar beras berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 TahunPenelitian ini menganalisis dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Wilmar Padi dalam pasar beras berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
UEUUEU Berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk dan lokasi terbukti berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan pembelian.Berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk dan lokasi terbukti berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan pembelian.
Useful /
UEUUEU Kelemahan teknis utama meliputi penggunaan istilah yang terlalu luas dan tidak terdefinisi, perhitungan sanksi yang tidak terstandarisasi, serta jaminanKelemahan teknis utama meliputi penggunaan istilah yang terlalu luas dan tidak terdefinisi, perhitungan sanksi yang tidak terstandarisasi, serta jaminan
UINMADURAUINMADURA transendensi memperdalam hubungan spiritual melalui ibadah rutin dan refleksi spiritual. Hasilnya terlihat dalam peningkatan motivasi, disiplin, dan partisipasitransendensi memperdalam hubungan spiritual melalui ibadah rutin dan refleksi spiritual. Hasilnya terlihat dalam peningkatan motivasi, disiplin, dan partisipasi
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris menjadi batal demi hukum karena mengandung perbuatanHasil penelitian menunjukkan bahwa akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris menjadi batal demi hukum karena mengandung perbuatan
UEUUEU Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik,Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik,