UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPenelitian ini menganalisis dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Wilmar Padi dalam pasar beras berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengevaluasi apakah perilaku pasar perusahaan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha. Analisis dilakukan melalui sumber hukum primer, dokumen kebijakan, serta literatur akademik untuk menelaah struktur rantai pasok beras dan respons regulasi yang tersedia. Temuan menunjukkan bahwa PT Wilmar Padi memiliki kekuatan pasar yang signifikan dalam pengadaan dan penetapan harga, yang berpotensi membatasi persaingan dan merugikan petani kecil. Studi ini juga mengidentifikasi keterbatasan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk akses data yang terbatas, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta kurangnya keahlian khusus di sektor pertanian. Meskipun kerangka hukum telah mengatur larangan penyalahgunaan posisi dominan, penegakannya masih belum optimal dalam konteks pasar komoditas pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan pedoman sektoral yang lebih jelas, serta peningkatan kolaborasi lintas lembaga untuk mendorong tata kelola pasar yang lebih adil dan berkelanjutan.
Penelitian ini menemukan bahwa PT Wilmar Padi berpotensi melakukan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar beras, yang dapat merugikan petani kecil dan membatasi persaingan.KPPU menghadapi tantangan dalam penegakan hukum akibat keterbatasan data, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan kurangnya keahlian khusus di sektor pertanian.Penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan pedoman sektoral yang lebih jelas, dan peningkatan kolaborasi lintas lembaga menjadi rekomendasi untuk mendorong tata kelola pasar yang lebih adil dan berkelanjutan.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa area penting. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak kebijakan pemerintah terkait harga beras terhadap dinamika pasar dan posisi petani kecil, dengan mempertimbangkan potensi distorsi yang disebabkan oleh intervensi tersebut. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi model tata kelola rantai pasok beras yang lebih transparan dan inklusif, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan koperasi dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penelitian dapat mengkaji efektivitas berbagai instrumen hukum dan regulasi dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor pertanian, termasuk evaluasi terhadap peran dan kapasitas KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Dengan menggabungkan temuan dari ketiga area penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam menciptakan pasar beras yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
- Competition Law as a Form of Social Regulation - Ioannis Lianos, 2020. competition law form social regulation... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0003603X19898626Competition Law as a Form of Social Regulation Ioannis Lianos 2020 competition law form social regulation journals sagepub doi 10 1177 0003603X19898626
- PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA MELALUI HARMONISASI PUBLIC ENFORCEMENT DAN PRIVATE ENFORCEMENT... doi.org/10.19166/lr.v0i0.2963PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA MELALUI HARMONISASI PUBLIC ENFORCEMENT DAN PRIVATE ENFORCEMENT doi 10 19166 lr v0i0 2963
- Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Penjualan Avtur di Indonesia | Jurnal... doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Penjualan Avtur di Indonesia Jurnal doi 10 55869 kppu v3i2 111
| File size | 341.51 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, peraturan pemerintah,Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, peraturan pemerintah,
HTPHTP Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,
HTPHTP Fokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-UndangFokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang
YASIN ALSYSYASIN ALSYS The findings indicate a significant positive impact of public relations strategies on improving the public image of the Nigeria Police Force, confirmingThe findings indicate a significant positive impact of public relations strategies on improving the public image of the Nigeria Police Force, confirming
PUBMEDIAPUBMEDIA The phenomenon of bullying perpetrated by minors is a serious problem in the child protection system, for both perpetrators and victims. This study aimsThe phenomenon of bullying perpetrated by minors is a serious problem in the child protection system, for both perpetrators and victims. This study aims
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Restorative justice didefinisikan sebagai penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnyaRestorative justice didefinisikan sebagai penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya
PUBMEDIAPUBMEDIA Pasal 156a KUHP lama sering dikritik karena interpretasi yang kabur dan penyalahgunaan terhadap kelompok minoritas agama. KUHP 2023 memperkenalkan reformasiPasal 156a KUHP lama sering dikritik karena interpretasi yang kabur dan penyalahgunaan terhadap kelompok minoritas agama. KUHP 2023 memperkenalkan reformasi
UNSURUNSUR Khusus pemalsuan surat, diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.Khusus pemalsuan surat, diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
Useful /
UNIDAUNIDA Metode yang digunakan dalam proses ekstraksi sampel melalui proses perendaman, pengeringan, pemucatan, pengasaman, dan penggilingan. Data yang diperolehMetode yang digunakan dalam proses ekstraksi sampel melalui proses perendaman, pengeringan, pemucatan, pengasaman, dan penggilingan. Data yang diperoleh
UHBUHB Metodologi penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studiMetodologi penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi
UHBUHB Maintaining financial system stability, diversifying energy sources, and prioritizing diplomacy are crucial for minimizing the negative impact and capitalizingMaintaining financial system stability, diversifying energy sources, and prioritizing diplomacy are crucial for minimizing the negative impact and capitalizing
UMCUMC Namun demikian, penggunaan Facebook yang berlebihan tidak berarti tanpa menimbulkan efek negatif. Sejumlah riset menemukan dampak negatif yang ditimbulkanNamun demikian, penggunaan Facebook yang berlebihan tidak berarti tanpa menimbulkan efek negatif. Sejumlah riset menemukan dampak negatif yang ditimbulkan