UEUUEU

Lex JurnalicaLex Jurnalica

Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dengan Memahami keputusan pemerintah ini penting karena keputusan tersebut memiliki implikasi hukum yang positif dan menimbulkan konsekuensi hukum. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang dengan konsep Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili pemerintah melaksanakan perannya untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asum umum pemerintah yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan peundang-undangan, dan adanya freies rrmessen pada pemerintah. Namun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah.

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai omnibus law bertujuan menggantikan regulasi lama dengan regulasi baru yang kelincah.Kebijakan ini mengakibatkan ketegangan antara pembuatan kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, mempertegas perlunya mekanisme penegakan hukum administrasi yang efektif.Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebijakan pembangunan dan hak warga negara agar tercapai hasil yang adil dan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan.

Pertama, evaluasi prosedur perizinan dalam Undang‑Undang Cipta Kerja dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi GIS untuk mempermudah akses dan transparansi. Kedua, penelitian komparatif tentang persepsi masyarakat terhadap perlindungan hak asasi dalam regulasi nasional dan internasional dapat memberikan bukti empiris tentang efektivitas kebijakan. Ketiga, studi longitudinal mengenai dampak fiskal kebijakan kerja atas pendapatan masyarakat perkotaan akan mengilustrasikan hubungan langsung antara kebijakan administrasi dan peningkatan kesejahteraan.

Read online
File size431.16 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test