YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana terkait akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakan hukum pidana dengan perlindungan rahasia jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik dan berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam tindak pidana seperti pemalsuan atau penggelapan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penyidikan terhadap notaris dan bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap notaris pada prinsipnya mengikuti KUHAP, tetapi memiliki kekhususan melalui ketentuan Pasal 66 UUJN. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, persetujuan MPD tidak lagi menjadi syarat pemanggilan, lalu UU 2/2014 menghadirkan mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk menjaga martabat jabatan serta menjamin penggunaan hak/kewajiban ingkar secara proporsional.

Penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris pada prinsipnya tetap tunduk pada mekanisme penegakan hukum pidana umum (KUHAP), karena notaris sebagai warga negara tidak kebal hukum apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam perbuatan pidana, seperti pemalsuan atau penggelapan.Namun, kekhususan notaris sebagai pejabat umum yang memegang rahasia jabatan menuntut adanya pengaturan perlindungan prosedural.Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta dapat dilakukan tanpa persetujuan MPD.2 Tahun 2014 kemudian memperkenalkan kembali mekanisme persetujuan melalui Majelis Kehormatan Notaris untuk menjaga martabat jabatan dan memastikan penggunaan hak/kewajiban ingkar berjalan proporsional.Perlindungan hukum terhadap notaris terletak pada pembatasan pembukaan rahasia akta, penggunaan hak ingkar, serta penegasan bahwa notaris pada dasarnya hanya menjamin aspek formal akta sesuai prosedur UUJN.Dengan demikian, penyidikan harus tetap menjamin keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dalam proses pidana dan perlindungan rahasia jabatan serta kepastian hukum bagi notaris yang bertindak sesuai kewenangan.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan notaris sebagai saksi atau terdakwa, termasuk analisis terhadap efektivitas dan implementasi peraturan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada aspek-aspek praktis dalam penerapan hak ingkar notaris, seperti bagaimana notaris dapat memohon dan menggunakan hak tersebut secara efektif dalam proses penyidikan dan persidangan. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam mencegah dan menangani tindak pidana terkait akta yang dibuat atau di hadapan notaris, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme notaris dalam hal ini.

  1. Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed | Jurnal Hukum dan... doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.22378Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed Jurnal Hukum dan doi 10 33474 hukeno v8i2 22378
  2. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
Read online
File size230.64 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Hukum Administrasi Melindungi Warga Negara Dalam Penerapan Undang Undang Cipta Kerja 2026More at 2026

UEUUEU Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukumKeputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum

JURIS Tumpang Tindih Peran Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Dalam Fungsi Keamanan Masyarakat Indonesia 2026More at 2026

UEUUEU Fungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisikFungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisik

JURIS Artificial Intelligence And Justice Restructuring Indonesian Law In The Digital Revolution Era 2026More at 2026

UEUUEU Untuk itu, peneliti menegaskan perlunya reformasi hukum yang mendesak, berupa pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai‑nilaiUntuk itu, peneliti menegaskan perlunya reformasi hukum yang mendesak, berupa pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai‑nilai

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui Penyelundupan Balpres 2026More at 2026

UEUUEU Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawabanPertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawaban

JURIS Tanggung Jawab Notaris Yang Mencantumkan Lambang Negara Republik Indonesia Pada Kartu Nama Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan Lambang Negara oleh notaris bersifat terbatas sebagai atribut jabatan, sehingga pencantuman pada kartu namaHasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan Lambang Negara oleh notaris bersifat terbatas sebagai atribut jabatan, sehingga pencantuman pada kartu nama

JURIS Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di SMP Negeri 2 Buduran 2025More at 2025

POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Evaluasi kebijakan menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan zonasi sertaEvaluasi kebijakan menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan zonasi serta

JURIS Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

UEUUEU Setiap pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya dalam hubungan industrial, dan karena sifat kekhususan kodrati perempuan,Setiap pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya dalam hubungan industrial, dan karena sifat kekhususan kodrati perempuan,

JURIS Peluang Ormas Keagamaan Mengelola Tambang Di Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 2024More at 2024

UEUUEU PP 25 Tahun 2024 merupakan babak baru dari aturan pelaksana izin pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberian peluang secara prioritasPP 25 Tahun 2024 merupakan babak baru dari aturan pelaksana izin pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberian peluang secara prioritas

Useful /

JURIS HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA PERKARA NOMOR 1590 Pdt G 2018 PA Sby 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Putusan menegaskan bahwa ketentuan normatif mengenai hak hadhanah ibu atas anak belum mumayyiz dapat disimpangi apabila terdapat pertimbangan maslahatPutusan menegaskan bahwa ketentuan normatif mengenai hak hadhanah ibu atas anak belum mumayyiz dapat disimpangi apabila terdapat pertimbangan maslahat

JURIS ASPEK HUKUM PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DALAM UPAYA PENGAMANAN KREDIT DAN PEMBINAAN NASABAH 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perusahaan Umum Pegadaian merupakan lembaga keuangan nonbank yang berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melaluiPerusahaan Umum Pegadaian merupakan lembaga keuangan nonbank yang berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui

JURIS Urgensi Pencatatan Hak Cipta Dalam Akses Pembiayaan Strategi Memperkuat Ekonomi Kreatif Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru 2025More at 2025

UEUUEU Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif baru tentang nilai strategis pencatatan Hak Cipta sebagai agunan pembiayaan dan mendorong pemanfaatanAdapun tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif baru tentang nilai strategis pencatatan Hak Cipta sebagai agunan pembiayaan dan mendorong pemanfaatan

JURIS Implementasi Arsitektur Mobilenetv2 Untuk Klasifikasi Penyakit Pada Daun Cabai Berbasis Convolutional Neural Network 2025More at 2025

UEUUEU Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi MobileNetV2 dengan metode transfer learning adalah pendekatan yang sangat efektif dan berpotensi besar untuk dikembangkanHasil ini menunjukkan bahwa implementasi MobileNetV2 dengan metode transfer learning adalah pendekatan yang sangat efektif dan berpotensi besar untuk dikembangkan

ads-block-test