YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana terkait akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakan hukum pidana dengan perlindungan rahasia jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik dan berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam tindak pidana seperti pemalsuan atau penggelapan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penyidikan terhadap notaris dan bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap notaris pada prinsipnya mengikuti KUHAP, tetapi memiliki kekhususan melalui ketentuan Pasal 66 UUJN. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, persetujuan MPD tidak lagi menjadi syarat pemanggilan, lalu UU 2/2014 menghadirkan mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk menjaga martabat jabatan serta menjamin penggunaan hak/kewajiban ingkar secara proporsional.

Penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris pada prinsipnya tetap tunduk pada mekanisme penegakan hukum pidana umum (KUHAP), karena notaris sebagai warga negara tidak kebal hukum apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam perbuatan pidana, seperti pemalsuan atau penggelapan.Namun, kekhususan notaris sebagai pejabat umum yang memegang rahasia jabatan menuntut adanya pengaturan perlindungan prosedural.Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta dapat dilakukan tanpa persetujuan MPD.2 Tahun 2014 kemudian memperkenalkan kembali mekanisme persetujuan melalui Majelis Kehormatan Notaris untuk menjaga martabat jabatan dan memastikan penggunaan hak/kewajiban ingkar berjalan proporsional.Perlindungan hukum terhadap notaris terletak pada pembatasan pembukaan rahasia akta, penggunaan hak ingkar, serta penegasan bahwa notaris pada dasarnya hanya menjamin aspek formal akta sesuai prosedur UUJN.Dengan demikian, penyidikan harus tetap menjamin keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dalam proses pidana dan perlindungan rahasia jabatan serta kepastian hukum bagi notaris yang bertindak sesuai kewenangan.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan notaris sebagai saksi atau terdakwa, termasuk analisis terhadap efektivitas dan implementasi peraturan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada aspek-aspek praktis dalam penerapan hak ingkar notaris, seperti bagaimana notaris dapat memohon dan menggunakan hak tersebut secara efektif dalam proses penyidikan dan persidangan. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam mencegah dan menangani tindak pidana terkait akta yang dibuat atau di hadapan notaris, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme notaris dalam hal ini.

  1. Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed | Jurnal Hukum dan... doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.22378Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed Jurnal Hukum dan doi 10 33474 hukeno v8i2 22378
  2. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  3. The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During... doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311904The Validity of A Notarial Deed Created Virtually as a Supporting Facility For Economic Activities During doi 10 4108 eai 21 10 2020 2311904
Read online
File size230.64 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Hukum Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan,

JURIS Akibat Hukum Pengalihan Objek Kredit Pemilikan Rumah Over Credit Tanpa Persetujuan Bank 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akibat hukumnya, debitur awal tetap bertanggung jawab kepada bank dan pihak ketiga menghadapi ketidakpastian kepemilikan. Oleh karena itu, pengalihan KPRAkibat hukumnya, debitur awal tetap bertanggung jawab kepada bank dan pihak ketiga menghadapi ketidakpastian kepemilikan. Oleh karena itu, pengalihan KPR

JURIS Tinjauan Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkanMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan

JURIS Peranan dan Kekuatan Alat Bukti Tulisan dalam Hukum Acara Perdata dalam Persidangan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata, khususnya perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tanganPenelitian ini membahas kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata, khususnya perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan

JURIS Kajian Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Upaya Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan keputusan Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertifikat tanah yang merugikan masyarakat sertaPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan keputusan Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertifikat tanah yang merugikan masyarakat serta

JURIS Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi objek laporan pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kewenangan penyidik kepolisianNamun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi objek laporan pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kewenangan penyidik kepolisian

JURIS TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP SERTIPIKAT GANDA Analisis Putusan Mahkamah Agung No 339 K TUN 2009 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hutapea, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara dengan alasan belum diketahui mengenai pemilikHutapea, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara dengan alasan belum diketahui mengenai pemilik

JURIS Kewenangan Penegak Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Judi Togel 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemberantasan togel harus menonjolkan metode preventif dengan melibatkan masyarakat melalui penyuluhan dan kerja sama tokoh agama. Hindari hanya menekankanPemberantasan togel harus menonjolkan metode preventif dengan melibatkan masyarakat melalui penyuluhan dan kerja sama tokoh agama. Hindari hanya menekankan

Useful /

JURIS Tanggung Jawab Notaris Yang Mencantumkan Lambang Negara Republik Indonesia Pada Kartu Nama Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Isu muncul ketika Lambang Negara Republik Indonesia (Garuda Pancasila) dicantumkan pada kartu nama notaris, padahal UU Jabatan Notaris mewajibkan penggunaanIsu muncul ketika Lambang Negara Republik Indonesia (Garuda Pancasila) dicantumkan pada kartu nama notaris, padahal UU Jabatan Notaris mewajibkan penggunaan

JURIS Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Penjatuhan Pidana Denda di Pengadilan Negeri 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis dan besaran hukuman, melandai pada pertimbangan fakta, bukti, dan peraturan. keputusan dapat berupa penjara,Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis dan besaran hukuman, melandai pada pertimbangan fakta, bukti, dan peraturan. keputusan dapat berupa penjara,

JURIS Peningkatan Literasi Dasar Anak melalui Metode Storytelling dan Bedah Buku dalam Program Teras Bahasa 2026More at 2026

UNSURUNSUR Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda sekaligus memperkenalkan bahasa Inggris kepada masyarakat. KegiatanKegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda sekaligus memperkenalkan bahasa Inggris kepada masyarakat. Kegiatan

JURIS Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA Negeri 3 Denpasar 2025More at 2025

PERNUSPERNUS Lingkungan, pergaulan, keluarga, dan pendidikan yang beragam dapat mempengaruhi munculnya kenakalan remaja. Pola asuh orang tua berperan penting dalamLingkungan, pergaulan, keluarga, dan pendidikan yang beragam dapat mempengaruhi munculnya kenakalan remaja. Pola asuh orang tua berperan penting dalam

ads-block-test