YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumIndonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Namun, praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi sering kali menimbulkan permasalahan seperti proses yang panjang, biaya tinggi, penumpukan perkara, dan kurangnya perhatian terhadap pemulihan hak korban. Kondisi tersebut mendorong pengembangan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia serta penerapannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, khususnya pencurian ringan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan, dengan menekankan prinsip pemulihan, musyawarah, dan keseimbangan hak antara korban dan pelaku. Dalam praktiknya, penerapan restorative justice pada perkara pencurian ringan memungkinkan penyelesaian perkara melalui dialog langsung antara korban dan pelaku, restitusi atau pengembalian barang, dan penghentian penyidikan bila syarat formal dan materiil terpenuhi. Pendekatan ini dinilai lebih mencerminkan keadilan substantif, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana.
Implementasi restorative justice pada perkara pencurian ringan mengurangi beban proses litigasi dengan memberikan mekanisme penyelesaian yang fokus pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.Restorative justice menegaskan prinsip keadilan restoratif melalui dialog terbuka, restitusi, serta penghentian penyidikan bila kesepakatan tercapai.Dengan demikian, restorative justice menjadi alternatif yang efektif dalam menyeimbangkan hak korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat luas.
Pertanyaan penelitian baru: 1) Bagaimana persepsi korban terhadap hasil rekonsiliasi yang dilakukan melalui restorative justice dibandingkan dengan proses litigasi tradisional? 2) Apakah tingkat recidivisme pelaku pencurian ringan lebih rendah ketika mereka terlibat dalam program restoratif dibandingkan dengan tidak terlibat? 3) Bagaimana peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan efektivitas musyawarah restorative justice di tingkat daerah? Penelitian ini dapat dilakukan melalui survei longitudinal dan studi kasus di beberapa wilayah sehingga membandingkan persepsi korban, tingkat recidivisme, dan kontribusi masyarakat dalam praktik restorative justice.
- Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
- The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
| File size | 247.86 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
STIESTEKOMSTIESTEKOM Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas berpengaruh terhadap motivasi masyarakat berolahraga senam Aerobic di KotaBerdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas berpengaruh terhadap motivasi masyarakat berolahraga senam Aerobic di Kota
IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 34/2014 merupakan kemajuan signifikan dalam menetapkan parameter investasi yang lebih jelas dan kerangkaPenelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 34/2014 merupakan kemajuan signifikan dalam menetapkan parameter investasi yang lebih jelas dan kerangka
UNARSUNARS Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu masalah lalu lintas yang banyak ditemui oleh pemerintahan di negara dengan kepadatan penduduk tinggi. Di Indonesia,Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu masalah lalu lintas yang banyak ditemui oleh pemerintahan di negara dengan kepadatan penduduk tinggi. Di Indonesia,
UIN BANTENUIN BANTEN Friedman dengan fokus pada aspek struktural, substansi, dan budaya, serta perspektif hukum Islam mengenai kepatuhan syariah dan pertimbangan etika. MetodeFriedman dengan fokus pada aspek struktural, substansi, dan budaya, serta perspektif hukum Islam mengenai kepatuhan syariah dan pertimbangan etika. Metode
UNARSUNARS Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir, karena tujuannya adalah menyelamatkan jiwa manusia, dan memasukkan ketentuan pidana harus mampuSanksi pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir, karena tujuannya adalah menyelamatkan jiwa manusia, dan memasukkan ketentuan pidana harus mampu
UNARSUNARS Ketidakpatuhan terhadap integritas dan komitmen oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mempengaruhi citra profesi notaris secara keseluruhan.Ketidakpatuhan terhadap integritas dan komitmen oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mempengaruhi citra profesi notaris secara keseluruhan.
UNARSUNARS Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun hal tersebut belum dapat memberikanTerdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun hal tersebut belum dapat memberikan
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dengan sumber data primer yaitu menggunakan metode wawancaraMetode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dengan sumber data primer yaitu menggunakan metode wawancara
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO SUS-TPK/2023/PN. DPS terkait dugaan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi negeri, dengan fokus pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim serta kesesuaiannyaSUS-TPK/2023/PN. DPS terkait dugaan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi negeri, dengan fokus pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim serta kesesuaiannya
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis meliputi sikap demonstran yang merasa pendapat mereka paling benar, suasanaFaktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis meliputi sikap demonstran yang merasa pendapat mereka paling benar, suasana
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, kewenangan untuk menyatakan cacat pada akta otentik berada pada hakim, sedangkan pada akta di bawah tangan dapat dinyatakan oleh para pihakSelain itu, kewenangan untuk menyatakan cacat pada akta otentik berada pada hakim, sedangkan pada akta di bawah tangan dapat dinyatakan oleh para pihak
ITBMITBM This decrease in the number of bacteria shows that ozone can be an effective antimicrobial agent in suppressing the growth and spread of pathogenic bacteria.This decrease in the number of bacteria shows that ozone can be an effective antimicrobial agent in suppressing the growth and spread of pathogenic bacteria.