YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang sah, adil, dan berlandaskan hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran, salah satunya adalah tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali di satu atau lebih tempat pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji upaya pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, khususnya yang dilakukan oleh pemilih khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini meliputi ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta praktik politik uang. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilu, serta penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.
Tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu dan memerlukan sanksi pidana sebagai langkah pencegahan.Tindak pidana ini di Kecamatan Tambak Sari dipengaruhi oleh ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan praktik politik uang, terutama pada pemilih khusus (DPK).Pencegahan efektif memerlukan pemutakhiran data pemilih yang akurat, peningkatan sosialisasi, dan penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas regulasi terkait pemilih khusus (DPK) dalam mencegah pencoblosan ganda, dengan fokus pada identifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai metode sosialisasi pemilu terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan pemilu dan sanksi pidana terkait, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah dan kerawanan kecurangan tinggi. Ketiga, studi komparatif mengenai praktik pencegahan pencoblosan ganda di negara-negara lain dengan sistem pemilu yang lebih maju dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
| File size | 242.42 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
YRPIPKUYRPIPKU Dengan demikian, sistem yang diusulkan memperkuat dasar teoretis e‑voting dan menyediakan strategi implementasi untuk sistem pemungutan suara yang dapatDengan demikian, sistem yang diusulkan memperkuat dasar teoretis e‑voting dan menyediakan strategi implementasi untuk sistem pemungutan suara yang dapat
BSIBSI Penelitian ini menunjukkan integrasi algoritma Haar Cascade, yang mampu mendetekesi objek secara cepat dan akurat, khususnya untuk pengenalan wajah dalamPenelitian ini menunjukkan integrasi algoritma Haar Cascade, yang mampu mendetekesi objek secara cepat dan akurat, khususnya untuk pengenalan wajah dalam
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Adapun penyelesaian sengketa pembiayaan pada bank syariah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan (rescheduling, reconditioning,Adapun penyelesaian sengketa pembiayaan pada bank syariah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu tindakan penyelamatan (rescheduling, reconditioning,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan hukum yang selaras dengan nilai sosial‑budaya dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakanKajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan hukum yang selaras dengan nilai sosial‑budaya dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan
IOINFORMATICIOINFORMATIC Sistem e-voting berbasis blockchain menawarkan transparansi dan integritas data, tetapi masih menghadapi tantangan keamanan khususnya pada smart contractSistem e-voting berbasis blockchain menawarkan transparansi dan integritas data, tetapi masih menghadapi tantangan keamanan khususnya pada smart contract
KPUKPU Namun, prosedur BPBD dan SAR belum terintegrasi dengan rencana kontingensi penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK). Oleh karena itu, pengalaman dan kapasitasNamun, prosedur BPBD dan SAR belum terintegrasi dengan rencana kontingensi penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK). Oleh karena itu, pengalaman dan kapasitas
KPUKPU Artikel ini menawarkan kajian penerapan sertifikat elektronik pada dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat adhoc, sehingga dapat mengefisieniskanArtikel ini menawarkan kajian penerapan sertifikat elektronik pada dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat adhoc, sehingga dapat mengefisieniskan
UGMUGM Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara menjadi kontroversial, sebab adanya kesalahan teknis yang dilakukanHasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara menjadi kontroversial, sebab adanya kesalahan teknis yang dilakukan
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kondisi tersebut mendorong pengembangan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuanKondisi tersebut mendorong pengembangan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akibat hukumnya meliputi lahirnya keadaan hukum baru berupa pengakuan identitas resmi, perubahan hubungan hukum terkait pembuktian identitas dalam urusanAkibat hukumnya meliputi lahirnya keadaan hukum baru berupa pengakuan identitas resmi, perubahan hubungan hukum terkait pembuktian identitas dalam urusan
UNSURUNSUR Kemampuan literasi—yang mencakup keterampilan dalam membaca dan memahami teks—merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh generasi muda, terutamaKemampuan literasi—yang mencakup keterampilan dalam membaca dan memahami teks—merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh generasi muda, terutama
POLIGONPOLIGON Penelitian ini menggunakan metode Response Surface Methodology (RSM) yang dikombinasikan dengan Box-Behnken Design (BBD). Optimasi formulasi es krim dilakukanPenelitian ini menggunakan metode Response Surface Methodology (RSM) yang dikombinasikan dengan Box-Behnken Design (BBD). Optimasi formulasi es krim dilakukan