YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang sah, adil, dan berlandaskan hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran, salah satunya adalah tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali di satu atau lebih tempat pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji upaya pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, khususnya yang dilakukan oleh pemilih khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini meliputi ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta praktik politik uang. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilu, serta penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.
Tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu dan memerlukan sanksi pidana sebagai langkah pencegahan.Tindak pidana ini di Kecamatan Tambak Sari dipengaruhi oleh ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan praktik politik uang, terutama pada pemilih khusus (DPK).Pencegahan efektif memerlukan pemutakhiran data pemilih yang akurat, peningkatan sosialisasi, dan penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas regulasi terkait pemilih khusus (DPK) dalam mencegah pencoblosan ganda, dengan fokus pada identifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai metode sosialisasi pemilu terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan pemilu dan sanksi pidana terkait, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah dan kerawanan kecurangan tinggi. Ketiga, studi komparatif mengenai praktik pencegahan pencoblosan ganda di negara-negara lain dengan sistem pemilu yang lebih maju dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
| File size | 242.42 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STIESTEKOMSTIESTEKOM Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dalam bentuk kuesionerPopulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dalam bentuk kuesioner
IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Perubahan ini sangat penting dalam menghadapi jumlah jamaah yang semakin banyak dan volume dana yang semakin besar. Analisis Rantai Nilai menunjukkan bahwaPerubahan ini sangat penting dalam menghadapi jumlah jamaah yang semakin banyak dan volume dana yang semakin besar. Analisis Rantai Nilai menunjukkan bahwa
UNARSUNARS Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis kualitatif. Korban kecelakaan pengemudi kendaraan dapatBahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis kualitatif. Korban kecelakaan pengemudi kendaraan dapat
UIN BANTENUIN BANTEN Implementasi regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi UUS untuk beroperasi secara mandiri, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk danImplementasi regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi UUS untuk beroperasi secara mandiri, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan
UNARSUNARS Namun, hal ini harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir,Namun, hal ini harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir,
UNARSUNARS Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris akan menurun dan dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi notarisAkibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris akan menurun dan dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi notaris
UNARSUNARS Di era yang berkembang pesat ini, keberadaan internet tidak hanya untuk media pembelajaran, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan yangDi era yang berkembang pesat ini, keberadaan internet tidak hanya untuk media pembelajaran, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan yang
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Semakin baiknya tingkat informasi yang dimiliki peserta, maka terdapat kecenderungan besar untuk memanfaatkan Prolanis. Tujuan penelitian ini adalah untukSemakin baiknya tingkat informasi yang dimiliki peserta, maka terdapat kecenderungan besar untuk memanfaatkan Prolanis. Tujuan penelitian ini adalah untuk
Useful /
ITBMITBM Selain itu, kombinasi ini juga meningkatkan tingkat penetasan (77,5 %), pertumbuhan, dan kelangsungan hidup larva (94,67 %) lebih baik daripada perlakuanSelain itu, kombinasi ini juga meningkatkan tingkat penetasan (77,5 %), pertumbuhan, dan kelangsungan hidup larva (94,67 %) lebih baik daripada perlakuan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO 339 K/TUN/2009. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach, menggunakan data sekunder melalui studi339 K/TUN/2009. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach, menggunakan data sekunder melalui studi
ITBMITBM Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan memasang tiga Pohon Bio-FAD di tiga stasiun. Stasiun pertama memiliki kondisi habitat tanpa lamunPenelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan memasang tiga Pohon Bio-FAD di tiga stasiun. Stasiun pertama memiliki kondisi habitat tanpa lamun