YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang sah, adil, dan berlandaskan hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran, salah satunya adalah tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali di satu atau lebih tempat pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji upaya pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, khususnya yang dilakukan oleh pemilih khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini meliputi ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta praktik politik uang. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilu, serta penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.
Tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu dan memerlukan sanksi pidana sebagai langkah pencegahan.Tindak pidana ini di Kecamatan Tambak Sari dipengaruhi oleh ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan praktik politik uang, terutama pada pemilih khusus (DPK).Pencegahan efektif memerlukan pemutakhiran data pemilih yang akurat, peningkatan sosialisasi, dan penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas regulasi terkait pemilih khusus (DPK) dalam mencegah pencoblosan ganda, dengan fokus pada identifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai metode sosialisasi pemilu terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan pemilu dan sanksi pidana terkait, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah dan kerawanan kecurangan tinggi. Ketiga, studi komparatif mengenai praktik pencegahan pencoblosan ganda di negara-negara lain dengan sistem pemilu yang lebih maju dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
| File size | 242.42 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, yang membantu menyelesaikan permasalahan seperti yang dijelaskan dalam empat aspek menurut More dan StephensKolaborasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, yang membantu menyelesaikan permasalahan seperti yang dijelaskan dalam empat aspek menurut More dan Stephens
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan regulasi perkawinan digital yang lebih adaptif melalui revisi undang-undang perkawinan dan administrasiDengan demikian, penelitian ini merekomendasikan regulasi perkawinan digital yang lebih adaptif melalui revisi undang-undang perkawinan dan administrasi
YAYASANBHZYAYASANBHZ Praktik tersebut menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks. Secara yuridis, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga statusPraktik tersebut menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks. Secara yuridis, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga status
UMBJMUMBJM Program bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi data kependudukan di Desa Manarap Lama telah mencapai hasil yang memuaskan. Kemampuan perangkat desa dalamProgram bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi data kependudukan di Desa Manarap Lama telah mencapai hasil yang memuaskan. Kemampuan perangkat desa dalam
IAIHPANCORIAIHPANCOR Salah satu permasalahan yang cukup sulit dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan pencatatan kematian. Akibat hukum yang timbul dariSalah satu permasalahan yang cukup sulit dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan pencatatan kematian. Akibat hukum yang timbul dari
LAAROIBALAAROIBA Selain itu, gaya hidup juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee Paylater. Hal ini mengindikasikan bahwaSelain itu, gaya hidup juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee Paylater. Hal ini mengindikasikan bahwa
LAAROIBALAAROIBA Selaras dengan hal tersebut, hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Electronic Word of Mouth berhubungan positif dan memiliki pengaruh signifikanSelaras dengan hal tersebut, hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Electronic Word of Mouth berhubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan
PNCPNC Terdapat 5 pernyataan pada kuisioner dengan hasil rata-rata adalah 99%. Hasil ini menunjukkan mitra pengabdian masyarakat merasa sangat puas dengan adanyaTerdapat 5 pernyataan pada kuisioner dengan hasil rata-rata adalah 99%. Hasil ini menunjukkan mitra pengabdian masyarakat merasa sangat puas dengan adanya
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Secara normatif, putusan tersebut dinilai problematik karena berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan retributif dan vindikatif (proporsionalitasSecara normatif, putusan tersebut dinilai problematik karena berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan retributif dan vindikatif (proporsionalitas
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini membahas pengaturan larangan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga serta bentuk perlindungan hukum bagi korban di Indonesia.Penelitian ini membahas pengaturan larangan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga serta bentuk perlindungan hukum bagi korban di Indonesia.
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Latar belakang penelitian bertumpu pada prinsip negara hukum yang melarang tindakan menghakimi sendiri dan menempatkan penyelesaian sengketa pada lembagaLatar belakang penelitian bertumpu pada prinsip negara hukum yang melarang tindakan menghakimi sendiri dan menempatkan penyelesaian sengketa pada lembaga
LAAROIBALAAROIBA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) potensi Destinasi Super Prioritas bukan hanya menarik wisatawan melainkan juga menumbuhkan ekosistem ekonomiHasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) potensi Destinasi Super Prioritas bukan hanya menarik wisatawan melainkan juga menumbuhkan ekosistem ekonomi