YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PN.DPS terkait dugaan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi negeri, dengan fokus pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berangkat dari tuduhan pemungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) jalur mandiri yang dinilai tidak memiliki dasar hukum tarif layanan, disertai dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerugian negara dan kerusakan kepercayaan publik. Namun, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap seluruh dakwaan. Secara normatif, putusan tersebut dinilai problematik karena berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan retributif dan vindikatif (proporsionalitas antara kesalahan, dampak, dan konsekuensi), serta memunculkan pertanyaan terkait keadilan prosedural apabila alat bukti dan argumentasi penuntut umum tidak dipertimbangkan secara menyeluruh. Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan bebas berisiko melemahkan fungsi pencegahan (deterrence) dan pesan antikorupsi, khususnya di sektor pendidikan tinggi. Penelitian menegaskan pentingnya akuntabilitas pertimbangan hakim dan konsistensi penegakan hukum korupsi tanpa mengabaikan independensi kekuasaan kehakiman, termasuk melalui penggunaan pedoman pemidanaan yang relevan.
Putusan hakim dalam kasus Perkara Nomor 23/PID.DPS dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan.Dari perspektif keadilan retributif, putusan dianggap tidak mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan.meski terdakwa terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenangan hingga merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan publik, hukuman yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kerugian maupun dampak moral yang ditimbulkan.Akibatnya, efek jera bagi terdakwa maupun pencegahan bagi calon pelaku lain menjadi lemah.Ditinjau dari keadilan prosedural, terdapat indikasi kekurangan transparansi dan ketidakutuhan pertimbangan pembuktian, karena sejumlah bukti penting yang diajukan penuntut umum dinilai tidak dianalisis secara menyeluruh.
Berdasarkan analisis terhadap kasus korupsi di perguruan tinggi negeri ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap putusan kasus korupsi serupa di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis yuridis terhadap peran serta tanggung jawab pengawas internal perguruan tinggi dalam mencegah terjadinya korupsi, serta bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran dapat ditingkatkan. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas pedoman pemidanaan dalam memberikan kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan dalam kasus korupsi, serta bagaimana pedoman tersebut dapat disempurnakan agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi di sektor pendidikan tinggi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel.
| File size | 253.21 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Korupsi di sektor publik merupakan masalah serius yang menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Artikel ini menunjukkanKorupsi di sektor publik merupakan masalah serius yang menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Artikel ini menunjukkan
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap apabila berkaitanHasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap apabila berkaitan
NEOLECTURANEOLECTURA 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diperkuat oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun kerangka hukum telah31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diperkuat oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun kerangka hukum telah
NEOLECTURANEOLECTURA Kasus ini melibatkan Faisal Umar, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanpa adanya dua alat bukti yang cukup sebelum penetapanKasus ini melibatkan Faisal Umar, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanpa adanya dua alat bukti yang cukup sebelum penetapan
NEOLECTURANEOLECTURA Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.
JURNALKUJURNALKU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihanHasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan
JURNALKUJURNALKU Berdasarkan temuan ini, negara-negara ASEAN perlu merancang kebijakan yang strategis untuk menarik investasi asing, mengelola dampak urbanisasi, dan terutamaBerdasarkan temuan ini, negara-negara ASEAN perlu merancang kebijakan yang strategis untuk menarik investasi asing, mengelola dampak urbanisasi, dan terutama
CARAKACARAKA Kasus korupsi selalu menjadi sorotan masyarakat terutama yang melibatkan lembaga pemerintah. Kasus ini membuat Kemenpora melalui humas harus membuat strategiKasus korupsi selalu menjadi sorotan masyarakat terutama yang melibatkan lembaga pemerintah. Kasus ini membuat Kemenpora melalui humas harus membuat strategi
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Latar belakang penelitian bertumpu pada prinsip negara hukum yang melarang tindakan menghakimi sendiri dan menempatkan penyelesaian sengketa pada lembagaLatar belakang penelitian bertumpu pada prinsip negara hukum yang melarang tindakan menghakimi sendiri dan menempatkan penyelesaian sengketa pada lembaga
ISIMU PACITANISIMU PACITAN Hasil akhir pada siklus kedua pertemuan kedua menunjukkan motivasi 100% anak kategori baik, kerjasama 86% anak kategori baik (14% kategori cukup), danHasil akhir pada siklus kedua pertemuan kedua menunjukkan motivasi 100% anak kategori baik, kerjasama 86% anak kategori baik (14% kategori cukup), dan
FIB UNMULFIB UNMUL Mamanda Kutai merupakan teater tradisional yang dimiliki oleh Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat ini, Kutai Kartanegara tinggal memiliki satu kelompokMamanda Kutai merupakan teater tradisional yang dimiliki oleh Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat ini, Kutai Kartanegara tinggal memiliki satu kelompok
FIB UNMULFIB UNMUL Pada akhirnya dongkari dipahami sebagai konsep yang cukup kompleks, memuat konteks kehidupan masyarakat Sunda, sebagai material konstruksi estetik vokal,Pada akhirnya dongkari dipahami sebagai konsep yang cukup kompleks, memuat konteks kehidupan masyarakat Sunda, sebagai material konstruksi estetik vokal,