UNKRISWINAUNKRISWINA

Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina Sumba

Polisi lalu lintas pada dasarnya bertanggung jawab untuk memantau, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berjalan lancar dan efektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan dari dua metode penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif-empiris (applied law research). Penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer. Sat Lantas Polres Sumba Timur telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan, baik bersifat preventif maupun represif, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang lebih mantap. Namun, pelanggaran lalu lintas sering terjadi dan menjadi keprihatinan semua pihak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Sumba Timur, upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Efektivitas peran polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Waingapu masih belum optimal, dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas serta keterbatasan sumber daya.

Polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, karena mereka memiliki status atau posisi dalam kelompok yang berhubungan dengan kelompok lain.Polisi lalu lintas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.Namun, efektivitas peran polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Waingapu masih belum optimal.Faktor-faktor yang menghambat efektivitas tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta perlu adanya peningkatan efektivitas penegakan hukum.Untuk mengatasi masalah ini, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalu lintas, melakukan kampanye dan edukasi tentang keselamatan lalu lintas, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan infrastruktur yang digunakan oleh polisi, meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil polisi.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan pelanggaran lalu lintas, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas. Kampanye dan edukasi tentang keselamatan lalu lintas dapat dilakukan secara intensif, baik melalui media massa maupun kegiatan langsung di masyarakat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan infrastruktur yang digunakan oleh polisi, seperti peralatan dan fasilitas penegakan hukum yang memadai. Koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah, juga perlu ditingkatkan untuk memastikan sinergi dalam penegakan hukum. Terakhir, peningkatan kualitas dan kuantitas personil polisi juga sangat penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Read online
File size606.93 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Sengketa Perdata Atas Ketidaksesuaian Barang dalam Proyek Pengadaan Pemerintah Analisis Yuridis dan Studi Kasus 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Ketidaksesuaian spesifikasi barang (non-konformitas) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/JasaKetidaksesuaian spesifikasi barang (non-konformitas) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa

JURIS Pembatalan Status Perkawinan Seorang Wanita Bersuami Dua Poliandri Atas Dasar Unsur Penipuan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

JURIS Peran Hukum Administrasi Kesehatan dalam Pengawasan Asuransi Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kehadiran dua jalur perlindungan ini di satu sisi memberikan opsi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan mutuKehadiran dua jalur perlindungan ini di satu sisi memberikan opsi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan mutu

JURIS Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutanUndang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutan

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Model pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugasModel pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugas

JURIS Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk

JURIS Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Anak 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Sementara upaya represif yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara dan denda, pasal 88 Undang-Undang nomor 35 tentang perubahan atas undang-undang nomorSementara upaya represif yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara dan denda, pasal 88 Undang-Undang nomor 35 tentang perubahan atas undang-undang nomor

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Batas Usia Pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena berhubungan dengan JaminanBatas Usia Pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena berhubungan dengan Jaminan

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktek Pengambilalihan Objek Fidusia Tanpa Izin Kreditur 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawahPenelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawah

JURIS Penyerobotan Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atas Kuasanya St 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi tersebut diterapkan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dikonstruksikan, serta sejauhPenelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi tersebut diterapkan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dikonstruksikan, serta sejauh

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat hak guna usaha (SHGU), dan sertifikat hak atas satuan rumah susun (SHRS) dikeluarkanSertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat hak guna usaha (SHGU), dan sertifikat hak atas satuan rumah susun (SHRS) dikeluarkan

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaanSedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

ads-block-test