UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana trafficking. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dengan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti keterangan saksi, terdakwa, alat bukti, dan faktor pemberat/meringankan. Pertimbangan non-yuridis mencakup kesopanan terdakwa, pengakuan jujur, belum pernah dihukum, dan penyesalan, yang memungkinkan terdakwa diadili dan mendapatkan hukuman.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan, mencerminkan keadilan dan keyakinan hukum.Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk pengakuan terdakwa, sikap sopan, dan penyesalan.Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah, pertimbangan meringankan turut memengaruhi putusan akhir, yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku trafficking, khususnya dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, dalam memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban trafficking. Ketiga, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong terjadinya tindak pidana trafficking, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan trafficking di Indonesia dan meningkatkan perlindungan terhadap korban.
| File size | 364.07 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRUNR Perlindungan secara preventif seperti persetujuan penggunaan data, perlindungan teknis pengamanan data serta dibentuknya otoritas pengawas independen pengedaliPerlindungan secara preventif seperti persetujuan penggunaan data, perlindungan teknis pengamanan data serta dibentuknya otoritas pengawas independen pengedali
UNIRAYAUNIRAYA Slw. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 TahunSlw. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
UNIRAYAUNIRAYA Penulis mengusulkan agar pihak berwenang yang ditunjuk, ketika menangani dan memediasi kasus kriminal, harus terus memberikan keadilan dan memberikan disiplinPenulis mengusulkan agar pihak berwenang yang ditunjuk, ketika menangani dan memediasi kasus kriminal, harus terus memberikan keadilan dan memberikan disiplin
UNIRAYAUNIRAYA Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini dianggap tidak tepat karena tidak mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hakim seharusnyaPutusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini dianggap tidak tepat karena tidak mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hakim seharusnya
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan restitusi kepada anak sebagai korban persetubuhan.Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan restitusi kepada anak sebagai korban persetubuhan.
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan selanjutnya, terlihat bahwa dalam kasus tersebut diterapkan hukuman di bawah hukuman minimal pidana persetubuhanBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan selanjutnya, terlihat bahwa dalam kasus tersebut diterapkan hukuman di bawah hukuman minimal pidana persetubuhan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid. Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadapBerdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid. Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Terlebih dalam kasus pembagian harta warisan, dibutuhkan pengampuan terehadap orang yang memiliki keterbelakangan mental untuk mewakili mengurus hartaTerlebih dalam kasus pembagian harta warisan, dibutuhkan pengampuan terehadap orang yang memiliki keterbelakangan mental untuk mewakili mengurus harta
Useful /
UNRUNR Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.
UNRUNR Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitianMetode penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
IOCSIOCS Sanksi bertujuan untuk mendidik karyawan dan menjadi contoh bagi karyawan lain yang belum melakukan pelanggaran. Faktor yang diterapkan oleh perusahaanSanksi bertujuan untuk mendidik karyawan dan menjadi contoh bagi karyawan lain yang belum melakukan pelanggaran. Faktor yang diterapkan oleh perusahaan
BALIMEDICALJOURNALBALIMEDICALJOURNAL Secara keseluruhan, studi ini menyoroti perlunya komunikasi yang lebih jelas dari penyedia layanan kesehatan, pendidikan kesehatan masyarakat yang lebihSecara keseluruhan, studi ini menyoroti perlunya komunikasi yang lebih jelas dari penyedia layanan kesehatan, pendidikan kesehatan masyarakat yang lebih