UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumMelakukan persetubuhan dengan anak merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan pelanggaran moral dan mengancam masa depan anak. Menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang ditentukan oleh undang-undang tidak memberikan efek jera bagi individu yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut karena hukuman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu perkara persetubuhan anak yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan tinggi adalah putusan nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal. Dalam putusan tersebut, pelaku divonis denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan selanjutnya, terlihat bahwa dalam kasus tersebut diterapkan hukuman di bawah hukuman minimal pidana persetubuhan anak (sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pal) meski terdapat bukti nyata bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Penjatuhan pidana yang ringan terhadap terdakwa merupakan penyimpangan dari mentaati ketentuan yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan serangkaian penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5. Akibatnya, keputusan hakim dalam kasus ini hanya mengakibatkan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp.000,- tidak menjunjung rasa keadilan dan kepastian hukum.
Saran penelitian lanjutan yang baru adalah: . . 1. Mengkaji lebih lanjut tentang dampak hukuman di bawah ancaman minimum terhadap efek jera dan rehabilitasi pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan studi kasus yang lebih luas dan mendalam, serta menganalisis data-data empiris tentang efek jera dan rehabilitasi pelaku. . . 2. Meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimum. Penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan yang serupa, serta menganalisis faktor-faktor seperti latar belakang hakim, pengalaman, dan pengetahuan hukum mereka. . . 3. Mengembangkan strategi dan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus persetubuhan anak. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengusulkan revisi atau penambahan peraturan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan anak. . . Dengan menggabungkan ketiga saran tersebut, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan anak dalam kasus-kasus persetubuhan anak.
| File size | 399.99 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukanBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan
UHBUHB Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak korban, viktimologi muncul sebagai disiplin ilmu yang penting untuk memahami dampak kejahatan terhadap individuDengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak korban, viktimologi muncul sebagai disiplin ilmu yang penting untuk memahami dampak kejahatan terhadap individu
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampinganDampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampingan
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. PerkawinanAnalisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Perkawinan
UNSURUNSUR Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi (TIPIKOR) terhadap gratifikasi merujuk pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang NomorPengaturan mengenai tindak pidana korupsi (TIPIKOR) terhadap gratifikasi merujuk pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor
UNSURUNSUR Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui penyuluhan dan koordinasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjutPemerintah daerah telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui penyuluhan dan koordinasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hal ini dapat diterjemahkan menjadi setiap orang berhak untuk mengembangkan sumber daya air. Jika sumber daya air berada di wilayah tersebut, maka yangHal ini dapat diterjemahkan menjadi setiap orang berhak untuk mengembangkan sumber daya air. Jika sumber daya air berada di wilayah tersebut, maka yang
Useful /
UntikaUntika Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaanKontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan
UntikaUntika Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhiSelain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhi
UntikaUntika Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric.Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric.
UNSURUNSUR Permasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang PeradilanPermasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan