UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenerapan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan persetubuhan adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada korban kejahatan karena merupakan tanggung jawab pelaku terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan restitusi kepada anak sebagai korban persetubuhan.
Penerapan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada prinsipnya sangat diperlukan demi perlindungan hak korban hal itu sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang seharusnya diterapkan kepada si pelaku bukan terhadap negara atau pihak lain.Dalam penerapan restitusi perlu secara tegas dinyatakan harus dibebankan kepada pelaku.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peraturan Mahkamah Agung yang memberikan keringanan hukuman bagi individu yang melakukan kejahatan finansial dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi restitusinya. Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas dalam penerapan restitusi, termasuk peran pihak ketiga yang bersedia menanggung jumlah kompensasi. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa restitusi diberikan secara eksplisit kepada pelaku, bukan kepada negara atau pihak lain.
| File size | 366.95 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bersimpulan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatanPenelitian ini bersimpulan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan
UNIRAYAUNIRAYA Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana di putusan nomor 26/Pid. Slw tidak adil. Penelitian ini menemukan bahwaDapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana di putusan nomor 26/Pid. Slw tidak adil. Penelitian ini menemukan bahwa
ANOTEROANOTERO Hukuman mati diatur baik oleh hukum Islam maupun hukum positif. Hukuman mati diperbolehkan dalam hukum Islam untuk kejahatan seperti pembunuhan denganHukuman mati diatur baik oleh hukum Islam maupun hukum positif. Hukuman mati diperbolehkan dalam hukum Islam untuk kejahatan seperti pembunuhan dengan
UNIRAYAUNIRAYA Dimana pelaku dipidana karena tidak menghiraukan Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat 1 tahun 4 bulan, namun hakim berkesimpulan bahwa hukumanDimana pelaku dipidana karena tidak menghiraukan Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat 1 tahun 4 bulan, namun hakim berkesimpulan bahwa hukuman
UNIRAYAUNIRAYA 000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
UNIRAYAUNIRAYA Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawahAsalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawah
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Peran pengampu adalah melaksanakan hak dan kewajiban orang yang diampu, khususnya dalam mengelola harta kekayaan sesuai lingkup sosial dan hukum perdata.Peran pengampu adalah melaksanakan hak dan kewajiban orang yang diampu, khususnya dalam mengelola harta kekayaan sesuai lingkup sosial dan hukum perdata.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Padahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalamPadahal ketentuan mengenai pemberlakuan Justice Collaborator dinilai memiliki eksistensi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim dalam
Useful /
UNISMUHUNISMUH Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk menjamin rigor dan kredibilitas. Temuan menunjukkan bahwa institusi telah mencatatData dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk menjamin rigor dan kredibilitas. Temuan menunjukkan bahwa institusi telah mencatat
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Efek kecemasan Kiko adalah efek emosional dan kecemasan sosial. Hal ini dapat dilihat dari perasaan marahnya karena perselisihan yang terjadi antara KikoEfek kecemasan Kiko adalah efek emosional dan kecemasan sosial. Hal ini dapat dilihat dari perasaan marahnya karena perselisihan yang terjadi antara Kiko
UNIRAYAUNIRAYA Jika penanganannya dilanjutkan tim Gakkumdu akan melaksanakan rapat pleno pengawas pemilu untuk melakukan penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasanJika penanganannya dilanjutkan tim Gakkumdu akan melaksanakan rapat pleno pengawas pemilu untuk melakukan penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak