UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Asuransi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap aset yang dimiliki, dimana Tertanggung membayar sejumlah tertentu kepada Penanggung untuk mendapatkan ganti rugi atas potensi risiko di masa depan. Berdasarkan putusan Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa putusan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tertuang dalam putusan, mungkin tidak sepenuhnya tepat. Penulis berpendapat bahwa PT. Asuransi Multi Artha Guna harus mempertanggungjawabkan pelanggarannya dengan pidana denda, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur bahwa Ancaman pidana bagi korporasi paling banyak adalah denda sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)..

Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini dianggap tidak tepat karena tidak mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.Hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pengelola, karena pengelola hanya sekadar menjalankan kebijakan perusahaan.Korporasi itu sendiri harus bertanggung jawab, dan hakim harus mengambil keputusan berdasarkan hukum.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas hukum Indonesia dalam menegakkan pertanggungjawaban korporasi asuransi, khususnya dalam kasus pencairan klaim. Selain itu, penting untuk meneliti perbandingan kerangka hukum antara Indonesia dan negara lain dalam menangani tindak pidana korporasi di sektor asuransi. Penelitian juga dapat fokus pada dampak kebijakan perusahaan terhadap proses pencairan asuransi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengelola dalam menolak klaim.

  1. Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences | International Journal... doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences International Journal doi 10 51601 ijersc v4i2 614
Read online
File size382.46 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukumPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

JURIS Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancam Maximum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Jap) adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak memberikan rasa keadilan kepada terdakwa sehingga melanggar prinsip-prinsip negara hukum. (1) HendaknyaJap) adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak memberikan rasa keadilan kepada terdakwa sehingga melanggar prinsip-prinsip negara hukum. (1) Hendaknya

JURIS Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa Studi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan‑ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian‑kejadianPenelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan‑ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian‑kejadian

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA (studi putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,(studi putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tinjauan Materi tentang Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid. Snt) menjadi judul kajian penelitian ini.Tinjauan Materi tentang Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 36/Pid. Snt) menjadi judul kajian penelitian ini.

JURIS Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 153 pid Sus 2019 PN Jnp 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jnp. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatanJnp. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertibanTujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertiban

JURIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Putusan Nomor 73 Pid Sus 2015 PN Btl 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan,Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan,

Useful /

JURIS Constructing Social Sanctions as a Preventive Strategy Against Sexual Violence in Indonesian Higher Education A Mixed Methods Study 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Analisis kuantitatif lebih lanjut mengonfirmasi hubungan yang signifikan antara persepsi penerapan sanksi yang konsisten oleh dosen dan pemimpin universitasAnalisis kuantitatif lebih lanjut mengonfirmasi hubungan yang signifikan antara persepsi penerapan sanksi yang konsisten oleh dosen dan pemimpin universitas

JURIS Kajian Daya Tarik Visual pada Karakter Band Virtual Alvin and The Chipmunks 2025More at 2025

ISI DPSISI DPS Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek keunikan atau daya tarik visual dari karakter The Chipmunks; Alvin, Simon, dan Theodore sebagai entitas kolektifPenelitian ini bertujuan untuk memahami aspek keunikan atau daya tarik visual dari karakter The Chipmunks; Alvin, Simon, dan Theodore sebagai entitas kolektif

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Yang Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Studi Putusan Nomor 145 Pid B 2017 PN Gst 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan pemeriksaan dan pembahasan, maka dapat diasumsikan bahwa pertimbangan pejabat yang ditunjuk dalam mengecam keputusan melebihi ancamanBerdasarkan temuan pemeriksaan dan pembahasan, maka dapat diasumsikan bahwa pertimbangan pejabat yang ditunjuk dalam mengecam keputusan melebihi ancaman

JURIS Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana trafficking. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana trafficking. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

ads-block-test