UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumAsuransi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap aset yang dimiliki, dimana Tertanggung membayar sejumlah tertentu kepada Penanggung untuk mendapatkan ganti rugi atas potensi risiko di masa depan. Berdasarkan putusan Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa putusan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tertuang dalam putusan, mungkin tidak sepenuhnya tepat. Penulis berpendapat bahwa PT. Asuransi Multi Artha Guna harus mempertanggungjawabkan pelanggarannya dengan pidana denda, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur bahwa Ancaman pidana bagi korporasi paling banyak adalah denda sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)..
Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini dianggap tidak tepat karena tidak mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.Hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pengelola, karena pengelola hanya sekadar menjalankan kebijakan perusahaan.Korporasi itu sendiri harus bertanggung jawab, dan hakim harus mengambil keputusan berdasarkan hukum.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas hukum Indonesia dalam menegakkan pertanggungjawaban korporasi asuransi, khususnya dalam kasus pencairan klaim. Selain itu, penting untuk meneliti perbandingan kerangka hukum antara Indonesia dan negara lain dalam menangani tindak pidana korporasi di sektor asuransi. Penelitian juga dapat fokus pada dampak kebijakan perusahaan terhadap proses pencairan asuransi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengelola dalam menolak klaim.
| File size | 382.46 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Instrumen penilaian diri guru yang dikembangkan mampu mendukung dialog reflektif antara guru dan pengawas. Integrasi instrumen ini berpotensi memperkuatInstrumen penilaian diri guru yang dikembangkan mampu mendukung dialog reflektif antara guru dan pengawas. Integrasi instrumen ini berpotensi memperkuat
UNISMUHUNISMUH Studi ini menunjukkan bahwa konstruksi dan implementasi sanksi sosial sebagai tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual di kampus pada dasarnya bersifatStudi ini menunjukkan bahwa konstruksi dan implementasi sanksi sosial sebagai tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual di kampus pada dasarnya bersifat
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi anak pada putusan nomor 26/Pid. Hakim seharusnyaPenelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi anak pada putusan nomor 26/Pid. Hakim seharusnya
UNIRAYAUNIRAYA Menurut penulis, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah berupaya melarang penjualan kartu remi melalui rapat dewanMenurut penulis, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah berupaya melarang penjualan kartu remi melalui rapat dewan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hokum sosiologis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan dataJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hokum sosiologis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data
DINASTIREVDINASTIREV Akhirnya, partisipasi publik tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi,Akhirnya, partisipasi publik tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi,
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,
DINASTIREVDINASTIREV menolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahanmenolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahan
Useful /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menyintesis pelaksanaan hak dasar perempuan dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia, menyoroti kemajuan signifikan pada layanan kesehatan,Penelitian ini menyintesis pelaksanaan hak dasar perempuan dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia, menyoroti kemajuan signifikan pada layanan kesehatan,
DINASTIREVDINASTIREV Penggunaan sirine dan lampu isyarat memainkan peran penting dalam mendukung respons cepat terhadap situasi darurat dan layanan publik di Indonesia. KetersediaanPenggunaan sirine dan lampu isyarat memainkan peran penting dalam mendukung respons cepat terhadap situasi darurat dan layanan publik di Indonesia. Ketersediaan
UNIRAYAUNIRAYA Penerapan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada prinsipnya sangat diperlukan demi perlindungan hak korban hal itu sesuaiPenerapan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada prinsipnya sangat diperlukan demi perlindungan hak korban hal itu sesuai
MARANATHAMARANATHA Metode penelitian adalah studi observasional analitik dengan desain cross-sectional. Terdapat 60 subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi,Metode penelitian adalah studi observasional analitik dengan desain cross-sectional. Terdapat 60 subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi,