UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumAncaman kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang didefinisikan sebagai demonstrasi melawan hukum dalam bentuk diskusi, tulisan, gambar, perkembangan tubuh yang menyebabkan rasa takut pada seseorang. Beban hukuman yang melebihi bahaya terbesar bagi pelanggaran yang mengandung bahaya kebiadaban sangatlah berat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Undang-undang. Salah satu pidana yang melampaui ancaman terbesar bagi tindak pidana demonstrasi bahaya keganasan yang dianalisis dan diadili oleh Pengadilan Negeri adalah pada pilihan nomor 145/Pid. B/2017/PN.Gst, dalam pilihan tersebut, pelaku divonis 2 tahun setengah tahun penjara karena mengabaikan Pasal 212 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan pencipta adalah standarisasi penelitian dengan menggunakan pendekatan pedoman hukum, pendekatan kasus dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi pilihan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan penting yang sah dan bahan-bahan tambahan yang sah. Pemeriksaan informasi digunakan untuk penyelidikan subjektif spesifik yang bersifat mencerahkan dan pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan strategi rasional. Berdasarkan temuan pemeriksaan dan pembahasan, maka dapat diasumsikan bahwa pertimbangan pejabat yang ditunjuk dalam mengecam keputusan melebihi ancaman yang paling ekstrim bagi demonstrasi pidana yaitu bahaya kejahatan (revisi pilihan nomor 145/Pid.B/2017/PN.Gst ) tidak pantas untuk metode yang melibatkan pemaksaan hukuman pidana kepada pelakunya. Dimana pelaku dipidana karena tidak menghiraukan Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat 1 tahun 4 bulan, namun hakim berkesimpulan bahwa hukuman bagi pelaku sangat berat dibandingkan dengan bahaya pidana yang disalahgunakan oleh pelaku, khususnya 2 setengah tahun, jadi tidak mengerti nilai ekuitas. Penulis mengusulkan agar pihak berwenang yang ditunjuk, ketika menangani dan memediasi kasus kriminal, harus terus memberikan keadilan dan memberikan disiplin kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan yang tidak ditetapkan oleh hukum.
Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis menyarankan supaya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana kiranya tetap menciptakan keadilan dan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan Pasal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, termasuk aspek-aspek non-yuridis seperti kondisi fisik dan psikis pelaku, serta dampak perbuatan pelaku terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, studi komparatif antara putusan hakim dengan pedoman hukum yang berlaku dapat memberikan wawasan mengenai kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum pidana. Terakhir, penelitian tentang peran dan tanggung jawab hakim dalam menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan antara hukum dan ekuitas dapat menjadi topik menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.
| File size | 354.93 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan menunjukkan antusiasme melalui partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Hasil ini menunjukkan perlunyaSeluruh peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan menunjukkan antusiasme melalui partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Hasil ini menunjukkan perlunya
UNIRAYAUNIRAYA Putusan Nomor: 34/Pid. Sus-Prk/2017/PN. Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim PengadilanPutusan Nomor: 34/Pid. Sus-Prk/2017/PN. Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargainingPengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargaining
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk
DINASTIREVDINASTIREV SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid. Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadapBerdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid. Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara lengkap. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatanRumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara lengkap. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pada saat kondisi pasang menuju surut arus bergerak dominan dengan daya kecepatan antara 0. Hal ini berpengaruh pada perubahan Kota pesisir yang dinamisPada saat kondisi pasang menuju surut arus bergerak dominan dengan daya kecepatan antara 0. Hal ini berpengaruh pada perubahan Kota pesisir yang dinamis
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA ) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, serta reformasi hukum dan kebijakan berbasis hak asasi manusia agarOleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, serta reformasi hukum dan kebijakan berbasis hak asasi manusia agar
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipunPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun
UMSBUMSB Komplikasi ini meningkatkan risiko komplikasi lain, biaya pengobatan, lama perawatan, dan menghambat pemberian makanan. Tujuan penelitian ini adalah untukKomplikasi ini meningkatkan risiko komplikasi lain, biaya pengobatan, lama perawatan, dan menghambat pemberian makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk