UNRUNR
Jurnal YustitiaJurnal YustitiaProses registrasi data pribadi ke dalam sistem elektronik menyebabkan tingkat penggunaan layanan digital, termasuk e-commerce, semakin meningkat. Namun, kondisi ini sekaligus memperbesar kerentanan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen pada e-commerce dan kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi dan hak privasi merupakan hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara seperti amanat Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam penggunaan platform digital termasuk dalam transaksi e-commerce.
Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No.27 tentang Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksanaannya.Perlindungan data pribadi dalam regulasi tersebut telah mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi baik perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif.Perlindungan secara preventif seperti persetujuan penggunaan data, perlindungan teknis pengamanan data serta dibentuknya otoritas pengawas independen pengedali data.Sementara perlindungan secara reperesif yaitu telah diaturnya mekanisme pengajuan keberatan, pengaduan dan tuntutan ganti rugi oleh konsumen yang merasa dirugikan dalam e-commerce.Marketplace memiliki tanggungjawab hukum atas kegagalan sistem pengamanan atau kelalaian data pribadi yang menggunakan layanannya.Apabila marketplace tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga sanksi pidana jika terbukti mengakibatkan kerugian.
Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen dalam e-commerce, diperlukan upaya-upaya preventif dan represif yang komprehensif. Pertama, pemerintah dapat memperkuat regulasi dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi, termasuk dengan mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara efektif. Kedua, perlu ada peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, serta hak dan kewajiban mereka dalam menjaga privasi di dunia digital. Ketiga, marketplace sebagai pengendali data pribadi harus terus meningkatkan sistem keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data konsumen. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dapat terjamin dan kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce dapat terus dibangun.
- UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS... doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI STUDI KASUS doi 10 35334 bolrev v5i1 2014
- Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan... journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3601Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan journal pubmedia index php lawjustice article view 3601
- Konstitusionalisme Digital di Indonesia | Peradaban Journal of Law and Society. digital peradaban journal... doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74Konstitusionalisme Digital di Indonesia Peradaban Journal of Law and Society digital peradaban journal doi 10 59001 pjls v2i1 74
| File size | 554.58 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRUNR Pembatasan distribusi yang terkoordinasi menimbulkan distorsi pasar yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, serta melanggar prinsip keadilan danPembatasan distribusi yang terkoordinasi menimbulkan distorsi pasar yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, serta melanggar prinsip keadilan dan
UNRUNR Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, keamanan sistem yang kuat, serta sosialisasi yang optimal agar penerapan digitalisasi sertifikat tanah tetap dapatOleh karena itu, diperlukan pengawasan, keamanan sistem yang kuat, serta sosialisasi yang optimal agar penerapan digitalisasi sertifikat tanah tetap dapat
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Dalam penelitian ini, SPK untuk menilai kinerja tenaga kontrak DPPKUKM menggunakan metode Weighted Product (WP) dengan kriteria yang dinilai adalah DisiplinDalam penelitian ini, SPK untuk menilai kinerja tenaga kontrak DPPKUKM menggunakan metode Weighted Product (WP) dengan kriteria yang dinilai adalah Disiplin
UEUUEU Intervensi edukasi dan training dengan berbagai strategi dan media pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan perawat terkait pelaksanaanIntervensi edukasi dan training dengan berbagai strategi dan media pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan perawat terkait pelaksanaan
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Survei badan usaha konstruksi yang dilakukan oleh BPS Kota Banjarbaru sering menghadapi kendala berupa alamat badan usaha yang kurang jelas, seperti tidakSurvei badan usaha konstruksi yang dilakukan oleh BPS Kota Banjarbaru sering menghadapi kendala berupa alamat badan usaha yang kurang jelas, seperti tidak
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Namun, pengelolaan konvensional yang masih dilakukan menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya transparansi dalam pencatatan data nasabah. NasabahNamun, pengelolaan konvensional yang masih dilakukan menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya transparansi dalam pencatatan data nasabah. Nasabah
UEUUEU Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pelatihan petugas kesehatan dalam teknik pengekangan fisik dapat menjadi langkah yang penting dalam meningkatkanOleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pelatihan petugas kesehatan dalam teknik pengekangan fisik dapat menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan
UEUUEU Persyaratan penerima program RTW oleh BPJS Ketenagakerjaan telah dipenuhi dengan baik, termasuk kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan persetujuanPersyaratan penerima program RTW oleh BPJS Ketenagakerjaan telah dipenuhi dengan baik, termasuk kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan persetujuan
Useful /
UNRUNR Hal ini kemudian menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat khususnya di Bali. Tujuan penulisan jurnalHal ini kemudian menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat khususnya di Bali. Tujuan penulisan jurnal
UNRUNR Namun, masih terdapat kelemahan mendasar dalam kelembagaan KPPU, seperti independensi yang terbatas, eksekusi putusan yang masih lemah, serta penguatanNamun, masih terdapat kelemahan mendasar dalam kelembagaan KPPU, seperti independensi yang terbatas, eksekusi putusan yang masih lemah, serta penguatan
UNRUNR Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakjelasan status penyelesaian adat dalam proses penyidikan, penuntutan, responsKondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakjelasan status penyelesaian adat dalam proses penyidikan, penuntutan, respons
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Temuan ini menegaskan pentingnya kecepatan dan kemudahan penggunaan chatbot dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kebaruan penelitian ini terletak padaTemuan ini menegaskan pentingnya kecepatan dan kemudahan penggunaan chatbot dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Kebaruan penelitian ini terletak pada