UNRUNR
Jurnal YustitiaJurnal YustitiaPermasalahan utama dalam integrasi nilai restorative justice berbasis hukum adat Bali ke dalam sistem hukum pidana nasional terletak pada kekosongan norma dalam formulasi kebijakan hukum pidana. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum terkait integrasi nilai restorative justice berbasis kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode argumentasi hukum (legal reasoning). Pengaturan restorative justice dalam KUHP Nasional telah menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang mengakui keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat serta membuka ruang pengakuan terhadap living law. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan formulasi normatif operasional mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasis hukum adat, khususnya hukum adat Bali. Kebaruan model yang dirumuskan terletak pada penguatan kedudukan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian proses peradilan pidana, pengakuan sanksi adat sebagai bentuk pidana pemulihan keseimbangan sosial dalam sistem pemidanaan nasional.
Pengaturan restorative justice dalam KUHP Nasional telah menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang mengakui keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat serta membuka ruang pengakuan terhadap living law.Namun, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan formulasi normatif operasional mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasis hukum adat, khususnya hukum adat Bali.Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakjelasan status penyelesaian adat dalam proses penyidikan, penuntutan, respons maupun pemidanaan.Sebagai respons terhadap kekosongan norma tersebut, model integrasi normatif nilai restorative justice hukum adat Bali perlu dirumuskan melalui pengakuan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian proses peradilan pidana, penguatan sanksi adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial dalam sistem pemidanaan nasional, serta penegasan peran desa adat sebagai institusi penyelesaian konflik berbasis komunitas dalam kerangka restorative justice.
Untuk mengatasi kekosongan norma dalam integrasi nilai restorative justice berbasis hukum adat Bali ke dalam sistem hukum pidana nasional, diperlukan penguatan pengaturan normatif dalam sistem pemidanaan nasional, khususnya melalui harmonisasi antara KUHP Nasional dan pembaruan KUHAP. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian terhadap kedudukan penyelesaian adat. Selain itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan peran desa adat sebagai institusi penyelesaian konflik berbasis komunitas dalam sistem peradilan pidana nasional. Integrasi tersebut perlu disertai dengan parameter normatif yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, prosedur pelaksanaannya, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip negara hukum.
| File size | 419.82 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipunHasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipun
UNTAGUNTAG Fokus utama terletak pada aspek legalitas proses penyidikan, standar bukti permulaan yang cukup, serta kewenangan hakim praperadilan dalam memutus permohonanFokus utama terletak pada aspek legalitas proses penyidikan, standar bukti permulaan yang cukup, serta kewenangan hakim praperadilan dalam memutus permohonan
UNTAGUNTAG Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder dari bahan hukum primer, terutama Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008. MasyarakatMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder dari bahan hukum primer, terutama Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008. Masyarakat
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukanBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan
UIN SGDUIN SGD Namun, prospek ini menimbulkan masalah privasi dan keamanan data. Untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak danNamun, prospek ini menimbulkan masalah privasi dan keamanan data. Untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Keterangan saksi menempati posisi sentral sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, legitimasiKeterangan saksi menempati posisi sentral sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, legitimasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Berdasarkan penelitian, perlu adanya perumusan norma mengenai hak penolakan notaris dalam proses penegakan hukum akta notaris terkait masalah hukum. HalBerdasarkan penelitian, perlu adanya perumusan norma mengenai hak penolakan notaris dalam proses penegakan hukum akta notaris terkait masalah hukum. Hal
UCYUCY Reformasi/rekonstruksi sistem hukum pidana militer harus dilakukan secara integral/menyeluruh yang meliputi substansi, struktur dan kultur, dengan demikianReformasi/rekonstruksi sistem hukum pidana militer harus dilakukan secara integral/menyeluruh yang meliputi substansi, struktur dan kultur, dengan demikian
Useful /
UNRUNR 27 tentang Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksanaannya. Perlindungan data pribadi dalam regulasi tersebut telah mengatur perlindungan27 tentang Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksanaannya. Perlindungan data pribadi dalam regulasi tersebut telah mengatur perlindungan
UNRUNR Kajian ini menerapkan metode kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukumKajian ini menerapkan metode kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum
STIKESPANTIWALUYASTIKESPANTIWALUYA Penggunaan telehealth dapat diterapkan untuk melakukan manajemen diri pada pasien hipertensi. Tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi implementasi bentukPenggunaan telehealth dapat diterapkan untuk melakukan manajemen diri pada pasien hipertensi. Tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi implementasi bentuk
STIKESPANTIWALUYASTIKESPANTIWALUYA Latar belakang: Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Namun, banyakLatar belakang: Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Namun, banyak