UNTAGUNTAG
JURNAL HUKUM STAATRECHTSJURNAL HUKUM STAATRECHTSArtikel Praperadilan merupakan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait keabsahan penetapan status tersangka. Penelitian ini membahas bagaimana penghentian atau kelanjutan status tersangka diputuskan melalui lembaga praperadilan dalam konteks peradilan pidana terpadu, dengan menelaah dua putusan penting dari Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kasus dan analisis perbandingan. Fokus utama terletak pada aspek legalitas proses penyidikan, standar bukti permulaan yang cukup, serta kewenangan hakim praperadilan dalam memutus permohonan yang diajukan oleh tersangka. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara kedua pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum, yang berdampak pada hasil akhir penetapan status tersangka. Hal ini menunjukkan urgensi reformasi dalam mekanisme praperadilan, termasuk gagasan pembentukan sistem praperadilan terpadu yang lebih terstruktur dan seragam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembakuan standar hukum dan peningkatan peran pengawasan yudisial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu dalam proses peradilan pidana.
Lembaga praperadilan berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam penetapan tersangka dan penghentian penyidikan.Putusan dari Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung menunjukkan perbedaan interpretasi hukum yang berdampak pada hasil akhir penetapan status tersangka.Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga praperadilan dan revisi KUHAP untuk memperjelas parameter penetapan tersangka dan penghentian penyidikan guna menjamin perlindungan hak asasi tersangka.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif yang lebih mendalam mengenai penerapan praperadilan di berbagai daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada efektivitas sistem praperadilan terpadu dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Ketiga, penting untuk mengkaji dampak putusan praperadilan terhadap proses penyidikan dan penuntutan secara keseluruhan, termasuk analisis terhadap tingkat keberhasilan penyidikan setelah putusan praperadilan dikabulkan atau ditolak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat perlindungan hak-hak tersangka dalam proses hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana sekaligus menjamin hak asasi manusia.
| File size | 424.12 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 00/12/2020 tentang Pemberlakuan15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 00/12/2020 tentang Pemberlakuan
STISASABANGSTISASABANG Dari permasalahan tersebut diatas, penulis tertarrik melakukan suatu penelitian dengan judul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatifDari permasalahan tersebut diatas, penulis tertarrik melakukan suatu penelitian dengan judul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
DAARULHUDADAARULHUDA Ketika ahli waris menolak menyelesaikan peralihan hak atas tanah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji). Putusan hakim menegaskanKetika ahli waris menolak menyelesaikan peralihan hak atas tanah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji). Putusan hakim menegaskan
INTEKOMINTEKOM Program PTSL hadir untuk mempercepat pendaftaran tanah dan meningkatkan perlindungan hukum, namun sistem negatif tetap menyisakan celah sengketa. OlehProgram PTSL hadir untuk mempercepat pendaftaran tanah dan meningkatkan perlindungan hukum, namun sistem negatif tetap menyisakan celah sengketa. Oleh
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian Wawancara dan StudiMetode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian Wawancara dan Studi
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
UMMUMM Tanah warisan yang menjadi objek jual beli memerlukan kehati-hatian, terutama bagi Pembeli. Tanah warisan sebagai objek jual beli harus terlebih dahuluTanah warisan yang menjadi objek jual beli memerlukan kehati-hatian, terutama bagi Pembeli. Tanah warisan sebagai objek jual beli harus terlebih dahulu
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikasi di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten GarutBerdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikasi di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut
Useful /
UNNESUNNES Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Subjek penelitian adalah 140 karyawan pada perusahaan outsourcing PT. MPI cabang Kudus yang mendapatkan penempatanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Subjek penelitian adalah 140 karyawan pada perusahaan outsourcing PT. MPI cabang Kudus yang mendapatkan penempatan
LAAROIBALAAROIBA Implementasi Pembiasaan Shalat Dhuha dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik kelas V MI Mathlaul Anwar Bogor. Dampak Implementasi PembiasaanImplementasi Pembiasaan Shalat Dhuha dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik kelas V MI Mathlaul Anwar Bogor. Dampak Implementasi Pembiasaan
LAAROIBALAAROIBA Dan Madrasah Tsanawiyah Darul Muttaqien merupakan satu dari sekian banyak lembaga di Indonesia yang menggunakan metode Qiroati untuk memperbaiki dan meningkatkanDan Madrasah Tsanawiyah Darul Muttaqien merupakan satu dari sekian banyak lembaga di Indonesia yang menggunakan metode Qiroati untuk memperbaiki dan meningkatkan
UNTAGUNTAG 20 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa, dengan hakim adat berasal dari pemimpin adat yang dihormati.20 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa, dengan hakim adat berasal dari pemimpin adat yang dihormati.