UNTAGUNTAG
JURNAL HUKUM STAATRECHTSJURNAL HUKUM STAATRECHTSPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana bentuk wanprestasi ditafsirkan dan diputuskan dalam praktik peradilan ketika terjadi sengketa antara debitur dan kreditur, serta bagaimana mekanisme penyelesaian hukum diterapkan terhadap pelanggaran kontrak kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini, pihak tergugat selaku kreditur baru melakukan wanprestasi karena menagih utang melebihi yang diperjanjikan, tidak memberikan rincian transparan terkait perhitungan utang, dan melakukan upaya eksekusi agunan sebelum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, debitur tidak dianggap wanprestasi karena telah menunjukkan itikad baik melalui pembayaran sebagian besar cicilan kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip transparansi, asas itikad baik, serta kesesuaian antara isi perjanjian dan pelaksanaannya merupakan landasan utama dalam menentukan wanprestasi dalam hukum perjanjian kredit. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan doktrin wanprestasi serta perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan antara lembaga keuangan dan nasabahnya.
Berdasarkan hasil kajian yuridis wanprestasi pada perjanjian kredit atas kasus Putusan Nomor 221/Pdt.bentuk-bentuk wanprestasi oleh tergugat yang ditegaskan pengadilan, berupa.Tagihan sepihak yang tidak didasarkan pada perjanjian awal.Ketiadaan transparansi dan rincian utang dalam surat tagihan.Upaya eksekusi jaminan secara prematur sebelum proses hukum tuntas.Tidak memberikan ruang negosiasi atau jadwal cicilan lanjutan.Keempat bentuk wanprestasi di atas menjadi dasar putusan hakim dalam memenangkan gugatan penggugat.Selain itu, pengadilan tidak menganggap penggugat melakukan wanprestasi karena.Debitur telah melakukan pembayaran mayoritas cicilan, b.Perbedaan jumlah utang bukan akibat niat buruk dari debitur, tetapi akibat pengalihan piutang yang tidak disertai transparansi perhitungan oleh tergugat, c.Pengadilan menetapkan bahwa tergugat yang wanprestasi karena menuntut lebih dari yang semestinya tanpa dasar perhitungan yang sah.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif tentang praktik wanprestasi dalam perjanjian kredit di berbagai negara, dengan fokus pada perbedaan pendekatan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari wanprestasi dalam perjanjian kredit, terutama bagi debitur dan lembaga keuangan. Terakhir, studi empiris tentang implementasi prinsip transparansi dan itikad baik dalam praktik peradilan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang efektivitas perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan.
| File size | 323.25 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Dengan demikian, pembatalan di sini menjadi sah berdasarkan penyelesaian yang dilakukan dengan perdamaian oleh toko Tunas baru, serta telah adanya keridhaanDengan demikian, pembatalan di sini menjadi sah berdasarkan penyelesaian yang dilakukan dengan perdamaian oleh toko Tunas baru, serta telah adanya keridhaan
DINASTIRESDINASTIRES Permasalahan muncul karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam praktik, terutama ketika seorang Notaris sekaligus menjabat sebagai PPAT dalam pengalihanPermasalahan muncul karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam praktik, terutama ketika seorang Notaris sekaligus menjabat sebagai PPAT dalam pengalihan
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap tanah warisan tinggi ketika menghadapiPermasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap tanah warisan tinggi ketika menghadapi
UNTAGUNTAG Jkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid. Brt. Studi berikut memakai metode hukum normatif melalui pendekatan UU serta studi kasus terhadapJkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid. Brt. Studi berikut memakai metode hukum normatif melalui pendekatan UU serta studi kasus terhadap
UNTAGUNTAG Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual fisik dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaikPenelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual fisik dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain litigasi, dapat juga menempuh jalur non-litigasi yaitu berupa negosiasi dengan cara menghadirkan saksi – saksi untuk diminta keterangan dan mencocokkanSelain litigasi, dapat juga menempuh jalur non-litigasi yaitu berupa negosiasi dengan cara menghadirkan saksi – saksi untuk diminta keterangan dan mencocokkan
UYPUYP Internally, the business benefits from product diversity, strong brand credibility, and market adaptability. Externally, it faces growing demand, consumerInternally, the business benefits from product diversity, strong brand credibility, and market adaptability. Externally, it faces growing demand, consumer
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana implementasinya di dalam sistem hukum Indonesia. HasilPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana implementasinya di dalam sistem hukum Indonesia. Hasil
Useful /
STISASABANGSTISASABANG santriwati yang pulang kekampung halaman diwajibkan dijemput oleh wali santriwati tersebut yang berstatus mahram dalam syariat ataupun dengan orang tuasantriwati yang pulang kekampung halaman diwajibkan dijemput oleh wali santriwati tersebut yang berstatus mahram dalam syariat ataupun dengan orang tua
STISASABANGSTISASABANG Seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri baik dari segi sandang, pangan dan papan sesuai kemampuannya. Pengabaian nafkah suami terhadapSeorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri baik dari segi sandang, pangan dan papan sesuai kemampuannya. Pengabaian nafkah suami terhadap
PUBMEDIAPUBMEDIA Although this right has been juridically recognized, its implementation in many countries still faces significant obstacles, especially in access to safeAlthough this right has been juridically recognized, its implementation in many countries still faces significant obstacles, especially in access to safe
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsi